Parlemen Hongaria Siap Lengserkan Presiden Lewat Amendemen Konstitusi

Budapest — Peta politik Hongaria berguncang setelah parlemen negara itu dijadwalkan menggelar pemungutan suara krusial yang dapat mengakhiri jabatan Presiden Tamas Sulyok. Pemerintahan Perdana Menteri Peter Magyar mengusung amendemen konstitusi yang secara eksplisit dirancang untuk memberhentikan kepala negara tersebut, menandai babak baru ketegangan kekuasaan di jantung Eropa Tengah.

Langkah ini mengejutkan banyak pihak mengingat posisi presiden di Hongaria biasanya bersifat seremonial. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, Sulyok secara terbuka menentang sejumlah kebijakan Magyar, termasuk paket reformasi peradilan dan upaya pemerintah merestrukturisasi Mahkamah Konstitusi. Ketegangan memuncak ketika presiden menolak menandatangani undang-undang yang dinilai melemahkan pengawasan independen terhadap eksekutif.

Akar Konflik: Pertarungan Antara Simbol dan Kuasa Nyata

Presiden Tamas Sulyok, seorang mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, naik ke tampuk kepresidenan pada awal 2024 dengan dukungan luas dari koalisi yang saat itu dipimpin Magyar. Namun, hubungan keduanya merenggang setelah Sulyok mulai menggunakan wewenang konstitusionalnya untuk memveto rancangan undang-undang yang dianggapnya inkonstitusional. Salah satu veto paling tajam terjadi pada Maret 2025 ketika Sulyok menolak mengesahkan amandemen undang-undang keimigrasian yang dinilai bertentangan dengan hukum Uni Eropa.

Pemerintah Magyar, yang mengendalikan dua pertiga kursi parlemen, merespons dengan menginisiasi perubahan konstitusi yang akan memungkinkan pemberhentian presiden melalui mosi tidak percaya yang diajukan parlemen, berbeda dengan mekanisme yang ada saat ini yang membutuhkan putusan Mahkamah Konstitusi atau referendum. Amendemen ini secara efektif menyingkirkan perlindungan kelembagaan yang selama ini dimiliki presiden.

Strategi Amendemen: Memuluskan Jalan Pemecatan

Draf amendemen yang bocor ke publik, yang telah disahkan oleh mayoritas mutlak di parlemen pada 15 Mei lalu, memperkenalkan Pasal 13A yang menyatakan bahwa "Presiden dapat diberhentikan oleh Majelis Nasional dengan suara dua pertiga anggota apabila terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap konstitusi atau secara sistematis menghalangi fungsi pemerintahan." Pasal ini membuka pintu bagi pemakzulan tanpa melalui proses yudisial yang ketat.

"Ini adalah upaya sistematis untuk menyingkirkan penjaga terakhir kedaulatan konstitusional," ujar Prof. Andras Kovacs, pakar hukum tata negara dari Universitas Budapest. Kovacs menilai amendemen ini tidak hanya mengancam independensi presiden tetapi juga merombak keseimbangan kekuasaan yang telah tertanam sejak transisi demokrasi tahun 1989.

Pemerintah Magyar berargumen bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah "presiden yang membandel" menghambat agenda reformasi yang didukung rakyat. Menteri Kehakiman, Gabor Varga, dalam pernyataan resminya menegaskan, "Presiden tidak boleh menjadi monarki bayangan yang memblokir setiap keputusan legislatif. Konstitusi harus mencerminkan supremasi parlemen sebagai representasi langsung rakyat."

Reaksi Domestik dan Internasional

Rencana pemberhentian ini memicu protes besar-besaran di Budapest. Ribuan demonstran memadati Lapangan Kossuth di depan gedung parlemen pada Rabu malam, menuntut dihentikannya amendemen yang mereka sebut sebagai "kudeta parlementer". Oposisi yang terfragmentasi—mulai dari Partai Sosialis hingga Gerakan Hongaria Baru yang liberal—bersatu mengecam langkah Magyar sebagai langkah otoriter.

"Ini bukan tentang Presiden Sulyok. Ini tentang menghancurkan semua mekanisme check and balances," seru Anna Donath, pemimpin oposisi dari Koalisi untuk Hongaria Demokratis. Partai-partai oposisi berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Eropa untuk Hak Asasi Manusia jika amendemen lolos.

Dari luar negeri, Komisi Eropa menyatakan keprihatinan mendalam. Komisioner Urusan Hukum Uni Eropa, Vera Jourova, mengingatkan bahwa "setiap pengikisan independensi lembaga konstitusional dapat berimplikasi pada penangguhan hak suara Hongaria di Dewan Eropa." Beberapa diplomat Barat secara anonim mengisyaratkan kemungkinan sanksi terbatas jika amendemen tersebut disahkan tanpa dialog konstruktif.

Presiden Sulyok: Antara Lawan dan Korban

Tamas Sulyok sendiri hingga kini belum memberikan pernyataan resmi. Juru bicara kepresidenan hanya mengonfirmasi bahwa presiden "sedang berkonsultasi dengan para penasihat hukum dan akan menentukan langkah yang tepat." Sulyok dikenal sebagai figur yang tenang namun teguh. Selama kariernya di Mahkamah Konstitusi, ia kerap memimpin putusan yang membatalkan kebijakan kontroversial pemerintah, termasuk upaya sebelumnya yang membatasi kebebasan pers.

Para pendukungnya melihat Sulyok sebagai benteng terakhir melawan sentralisasi kekuasaan oleh Magyar, yang sejak kembali berkuasa pada 2023 telah mengubah banyak undang-undang untuk memperkuat kontrol eksekutif. Para analis menilai bahwa Magyar ingin menuntaskan konsolidasi kekuasaan sebelum pemilu parlementer yang dijadwalkan pada 2027, dan ia melihat presiden sebagai pengganggu yang harus disingkirkan.

Apa Selanjutnya?

Pemungutan suara final dijadwalkan pada 20 Mei 2026. Jika amendemen lolos, Parlemen dapat langsung menjadwalkan mosi tidak percaya terhadap Sulyok dalam waktu tujuh hari. Apabila mosi tersebut disetujui, Sulyok akan tercatat sebagai presiden pertama dalam sejarah Hongaria pasca-komunis yang dilengserkan oleh parlemen—sebuah preseden yang dikhawatirkan akan berdampak jangka panjang pada demokrasi di kawasan Visegrad.

Sementara itu, Magyar tetap percaya diri. Dalam pidato penutupan di parlemen pekan lalu, ia menyatakan, "Sejarah tidak akan mencatat ini sebagai pelanggaran, melainkan sebagai koreksi yang perlu. Presiden yang menghalangi kehendak parlemen adalah presiden yang gagal."

Hongaria kini menanti keputusan yang tidak hanya menentukan nasib seorang presiden, tetapi juga arah masa depan demokrasi konstitusionalnya.

Baca juga:

• Puluhan Wanita Rugi Ratusan Juta Akibat Penipuan Sembako Murah
• KVB Futures Gelar Market Connect 2026 untuk Trading Aman