DPR Panggil Mahfud MD Bongkar Misteri Kasus Febrie Adriansyah

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan menjadwalkan pemanggilan eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pemanggilan ini be...

Jul 13, 2026 - 21:59

0 0

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah tegas dengan menjadwalkan pemanggilan eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. Pemanggilan ini berkaitan langsung dengan pengusutan sengkarut perkara yang menjerat eks Kepala Kejaksaan Agung Muda Pidana Khusus atau Jampidsus, Febrie Adriansyah. Inisiatif ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, yang menilai bahwa keterangan Mahfud MD dibutuhkan untuk merangkai potongan-potongan teka-teki yang selama ini simpang siur di ruang publik.

Keputusan menghadirkan figur sekaliber Mahfud MD bukan tanpa pertimbangan matang. Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, Mahfud MD dikenal kerap terlibat dalam penelusuran sejumlah perkara besar yang menjadi atensi nasional. Posisinya yang berada di titik koordinasi lintas lembaga penegak hukum dinilai menyimpan memori institusional yang vital. DPR berharap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mampu memberikan penjelasan menyeluruh, bukan hanya soal konstruksi hukumnya, melainkan juga konteks politik dan kebijakan yang melingkupi penanganan kasus Febrie Adriansyah.

Mengurai Benang Kusut di Tubuh Adhyaksa

Nama Febrie Adriansyah sendiri bukan sosok asing di korps Adhyaksa. Sebagai eks Jampidsus, ia memiliki kewenangan luar biasa dalam menentukan arah penyidikan kasus-kasus besar, termasuk tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pencopotannya dari jabatan strategis itu sontak menimbulkan gelombang tanda tanya. Publik menduga ada konflik internal yang lebih dalam, bukan sekadar dinamika rotasi birokrasi biasa. Apalagi, beredar spekulasi bahwa pencopotan tersebut terkait dengan pengendalian sejumlah perkara yang dinilai lambat penanganannya, atau bahkan diduga kuat sengaja dimandulkan.

Kompleksitas ini mendorong Komisi III bertindak. DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap lembaga yudikatif, dan pemanggilan ini adalah bagian dari pelaksanaan hak konstitusional tersebut. Habiburokhman menyebut bahwa keterangan Mahfud MD ditunggu untuk memperjelas peristiwa yang terjadi di masa transisi kepemimpinan struktural Kejaksaan Agung kala itu. DPR ingin mengonfirmasi apakah langkah-langkah yang diambil institusi tersebut sudah sesuai dengan koridor hukum, atau justru menjadi preseden buruk bagi independensi penegakan hukum di Tanah Air.

Posisi Strategis Mahfud MD dan Harapan DPR

Mengapa harus Mahfud MD? Jawabannya terletak pada rekam jejaknya sebagai Menko Polhukam yang dikenal lantang. Dalam berbagai kesempatan, Mahfud MD kerap membuka data dan fakta tentang perilaku aparat penegak hukum yang dirasa ganjil. Di mata Habiburokhman, kesaksian Mahfud MD bukan sekadar keterangan formal, melainkan pintu masuk untuk memahami ekosistem politik di balik penegakan hukum. DPR ingin tahu, apakah benar ada upaya intervensi eksternal terhadap Kejaksaan Agung saat itu, dan sejauh mana mekanisme koordinasi internal tidak berjalan optimal.

Pemanggilan ini juga menjadi ujian bagi transparansi lembaga legislatif. Habiburokhman menegaskan bahwa Komisi III tidak akan berhenti pada satu saksi saja. Jika nantinya keterangan Mahfud MD membuka simpul-simpul baru, DPR siap memperdalam investigasi dengan memanggil pihak-pihak lain yang relevan. Nama-nama pejabat tinggi di korps Adhyaksa tidak menutup kemungkinan masuk dalam daftar antrean pemanggilan selanjutnya. DPR seolah ingin mengirimkan sinyal tegas bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap fungsi pengawasan, terutama ketika kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum terus tergerus.

Tantangan dan Ekspektasi Publik

Publik kini menanti sejauh mana DPR mampu mendayagunakan momentum ini. Selama ini, rapat dengar pendapat kerap disorot karena dianggap hanya menghasilkan retorika tanpa keluaran konkret. Kasus Febrie Adriansyah berpotensi menjadi pengubah paradigma, asalkan Komisi III mampu mengelola informasi yang digali secara profesional dan menindaklanjutinya dengan rekomendasi yang tajam.

Di sisi lain, kehadiran Mahfud MD diprediksi akan menghadirkan dinamika tinggi dalam setiap sesi rapat. Ia dikenal sebagai figur yang tidak ragu membeberkan fakta mentah dan menyuarakan pendapat tanpa tedeng aling-aling. Hal ini tentu menjadi sorotan, mengingat potensi keterangannya bisa mengarah pada isu sensitif yang menyentuh nama-nama besar. Namun, justru di situlah letak urgensi pengawasan yang sesungguhnya: membedah lapisan-lapisan opasitas yang selama ini menyelimuti penegakan hukum di Indonesia. Pertemuan antara Komisi III dengan Mahfud MD kelak bukan sekadar agenda seremonial DPR, melainkan potret keberanian parlemen dalam membongkar misteri yang mengganjal hati nurani publik.

Baca juga: