Menteri PU Batal ke New York Demi Tinjau Jembatan Enang-Enang

Bener Meriah, Aceh – Menteri Pekerjaan Umum (PU) membatalkan kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat, demi menyambangi Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, pada Selasa (5/8). Ia meninjau langsung kondisi Jembatan Enang-Enang yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh masyarakat setelah delapan bulan terputus akibat terjangan banjir bandang.

Keputusan mendadak ini menjadi sinyal keberpihakan pemerintah pusat terhadap infrastruktur darurat di pelosok negeri. Menteri PU tiba di Bandara Rembele sekitar pukul 09.00 WIB, lalu menempuh perjalanan darat selama dua jam menuju Kecamatan Timang Gajah, tempat jembatan vital itu berdiri.

“Saya tak bisa berpaling ketika rakyat sudah bergotong royong membangun solusi sementara. Tugas kami memastikan jembatan ini diperkuat dan tahan lama,”

ujar menteri yang namanya belum diumumkan secara resmi ini, seusai meninjau jembatan.

Janji Lisan Warga sebagai Pemicu

Jembatan Enang-Enang merupakan akses utama bagi warga tiga desa—Enang-Enang, Ronga-Ronga, dan Bener Ayu—menuju fasilitas pendidikan dan pasar kecamatan. Banjir bandang pada Desember 2024 menghanyutkan pilar utama dan merobohkan geladak jembatan sepanjang 40 meter. Sejak itu, anak-anak harus menyeberang sungai dengan rakit darurat, sementara petani kopi dan sayur kehilangan akses cepat ke pembeli.

Selama delapan bulan, masyarakat setempat mengumpulkan dana dari iuran sukarela dan sumbangan perantau. Material bekas tiang listrik dan balok kayu dirakit secara manual oleh puluhan kepala keluarga.

“Kami tidak bisa menunggu lebih lama. Sekolah anak-anak, ekonomi kami semua terputus. Jadi kami bangun sendiri,”

kata Mukhlis (52), salah satu tokoh masyarakat yang memprakarsai pembangunan swadaya.

Karakteristik Jembatan Swadaya dan Risikonya

Jembatan sementara yang berdiri saat ini memiliki lebar hanya 2,5 meter dengan konstruksi kayu bulat dan geladak papan sisa. Setiap kali hujan deras di hulu, arus Sungai Peusangan yang deras membuat jembatan bergetar hebat. Meski fungsional, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Aceh sudah memperingatkan bahwa jembatan ini tidak memenuhi standar keselamatan untuk beban kendaraan di atas satu ton.

• Panjang jembatan: 40 meter, lebar 2,5 meter
• Dibangun swadaya selama 3 bulan (Maret–Mei 2025)
• Melayani 3 desa, sekitar 2.000 jiwa
• Tidak layak beban >1 ton, risiko ambruk saat banjir

Kunjungan Mendadak Menteri dan Arahan Penguatan

Dalam kunjungan tersebut, Menteri PU didampingi Kepala BBPJN Aceh dan Bupati Bener Meriah. Ia berjalan kaki melintasi jembatan, menyapa warga, dan mendengarkan langsung keluhan mereka. Setelahnya, menteri menggelar rapat tenda darurat di tepi sungai bersama pejabat teknis. Hasil rapat itu langsung dikomunikasikan melalui telekonferensi dengan tim di Jakarta.

Menteri menginstruksikan agar jembatan darurat segera diperkuat dengan struktur rangka baja modular yang bisa dipasang dalam dua minggu. Desain semipermanen ini akan mengadopsi jembatan Bailey, dengan geladak beton bertulang tipis untuk menopang beban hingga 8 ton.

“Kita tidak bisa menunggu APBN murni 2026. Gunakan dana tanggap darurat yang tersedia dan alokasi dari realokasi proyek terdekat. Saya minta jembatan yang layak harus berdiri sebelum musim hujan Oktober,”

tegasnya.

Dana Rp8,5 Miliar Disiapkan dalam Dua Tahap

Sekretaris BBPJN Aceh, Irwansyah, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan anggaran darurat sebesar Rp3,5 miliar untuk tahap pertama penguatan jembatan. Dana ini berasal dari rekomposisi anggaran pemeliharaan jalan nasional di wilayah Aceh Tengah. Tahap kedua senilai Rp5 miliar akan diajukan dalam APBN Perubahan 2025 untuk membangun jembatan permanen dengan dua pilar beton bertulang dan bentang baja utuh.

“Kami menargetkan jembatan semipermanen selesai dalam 18 hari kerja. Material baja dari Medan sudah mulai dikirim,” ujar Irwansyah. Sementara itu, jembatan permanen dijadwalkan memasuki tahap lelang pada September mendatang dan akhir konstruksi pada Maret 2026.

Dampak Keterlambatan dan Pelajaran Perencanaan

Kasus Jembatan Enang-Enang menyingkap kelemahan rantai pasok bantuan infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebenarnya telah mengalokasikan dana rekonstruksi, namun prosedur birokrasi yang berbelit membuat pencairan terhambat. Menteri PU mengakui adanya kesenjangan antara perencanaan pusat dan realitas di lapangan.

Ia meminta Direktorat Jenderal Bina Marga untuk membuat katalog jembatan darurat cepat bangun yang dapat langsung dipesan oleh pemerintah daerah saat bencana melanda. Katalog ini akan mencakup desain modular, estimasi biaya, dan vendor pratayang yang lolos prakualifikasi. Langkah ini diharapkan memangkas waktu respons dari rata-rata 8–10 bulan menjadi kurang dari 2 bulan.

Warga Bener Meriah menyambut gembira janji pemerintah. Mukhlis, yang kehilangan kebun kopinya sebagian akibat banjir, berharap jembatan baru bisa mengembalikan denyut ekonomi. “Yang penting anak-anak kami tidak lagi takut menyeberang. Kalau Menteri sudah datang langsung, kami percaya ini akan selesai,” ucapnya.

[SOCIAL_TWEET]: Menteri PU batal ke New York, milih tinjau Jembatan Enang-Enang di Aceh yang dibangun swadaya warga pasca banjir bandang 8 bulan tak tersentuh. Kini jembatan semipermanen disiapkan, dana Rp8,5M dialokasikan. #AcehBangkit #JembatanEnangEnang #InfrastrukturUntukRakyat[SOCIAL_TG]: 🚧 Breaking: Menteri PU batalin trip ke New York demi datangi Jembatan Enang-Enang. Warga bangun sendiri pakai kayu seadanya setelah banjir 8 bulan lalu. Kini kucuran Rp8,5 M disiapkan, jembatan modular tiba dalam 2 minggu. Baca detailnya.