Karim Khan Dicopot dari ICC, Kasus Penangkapan Netanyahu Kini Dipertanyakan

Karim Khan, jaksa utama Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang namanya mendadak mendunia setelah memerintahkan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, resmi dicopot dari jabatannya. Keputusan mengejutkan ini diambil setelah sebuah badan pengawas internal menemukan bukti kuat terkait tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan sang jaksa. Langkah pemecatan ini bukan hanya pukulan telak bagi karier pribadi Khan, tetapi juga memicu ketidakpastian besar terhadap nasib kasus penangkapan Netanyahu yang tengah menanti putusan hakim pra-peradilan.

Siapa Karim Khan dan Jejak Kontroversialnya

Karim Asad Ahmad Khan, seorang pengacara lulusan Inggris, menjabat sebagai Jaksa Utama ICC sejak Juni 2021. Ia bukan nama baru di panggung peradilan internasional: sebelumnya ia memimpin investigasi PBB atas kejahatan Negara Islam dan Irak, serta menjadi penasihat khusus untuk berbagai pengadilan hibrida. Namun, sorotan tajam mulai tertuju padanya setelah ia menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin pada Maret 2023 atas dugaan deportasi paksa anak-anak Ukraina — langkah yang membuat Rusia murka dan menempatkan ICC di pusat politik global.

Khan menapaki puncak kontroversi pada Mei 2024, ketika ia mengajukan permohonan kepada ruang pra-peradilan ICC agar mengeluarkan surat perintah tangkap bagi Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant, serta tiga pemimpin Hamas: Yahya Sinwar, Mohammed Deif, dan Ismail Haniyeh. Tuduhannya berat: kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza. Bagi Israel — yang tidak pernah meratifikasi Statuta Roma — langkah Khan dianggap sebagai serangan politik; bagi banyak pendukung keadilan internasional, ia adalah simbol keberanian tanpa pandang bulu.

Skandal Pelecehan Seksual: Kronologi dan Putusan Pemecatan

Gambaran pahlawan itu runtuh seketika begitu isu pelanggaran etik menyeruak. Menurut dokumen internal yang beredar di kalangan diplomat den Haag, beberapa pekan lalu seorang staf perempuan ICC melaporkan bahwa Khan melakukan tindakan yang tidak pantas dan bersifat seksual dalam lingkungan kerja. Laporan tersebut langsung ditangani Mekanisme Pengawasan Independen (IOM) — badan otonom yang dibentuk oleh Majelis Negara Pihak untuk mengawasi perilaku pejabat ICC. Tim investigasi IOM dikabarkan memeriksa pesan-pesan elektronik, merekam wawancara dengan saksi, dan menganalisis pola interaksi di lingkungan kantor.

Hasil penyelidikan yang diserahkan kepada Biro ASP (Assembly of States Parties) menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran serius terhadap kode etik pejabat tinggi ICC. Dengan suara bulat, Biro ASP merekomendasikan pencopotan segera. Presiden ASP, dalam pengumumannya kemarin sore, menyatakan bahwa ICC harus menjadi teladan integritas dan tidak akan mentolerir segala bentuk pelecehan. Detail tuduhan tidak diungkap ke publik demi melindungi privasi korban, namun kutipan dari sejumlah sumber anonim menyebutkan bahwa insiden itu terjadi dalam jamuan kerja dan perjalanan dinas.

“Pencopotan ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari aturan, bahkan di dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Ini adalah ujian berat bagi kredibilitas ICC yang selama ini berusaha keras menegakkan keadilan global,” ujar Dr. Aditya Nugraha, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia.

Khan sempat mengeluarkan pernyataan melalui juru bicara pribadinya, membantah seluruh tuduhan dan menyebut proses investigasi diwarnai bias politik. Meski demikian, pihak ICC menegaskan bahwa keputusan final telah diambil dan Khan tidak akan lagi menjalankan peran sebagai jaksa utama.

Dampak terhadap Kasus Netanyahu dan Masa Depan ICC

Pemecatan di puncak karier ini memunculkan pertanyaan genting: bagaimana nasib permohonan surat perintah penangkapan bagi Netanyahu? Secara teknis, permohonan yang diajukan Khan sudah menjadi milik ruang pra-peradilan. Para hakim — yang bertindak independen — tetap dapat melanjutkan pemeriksaan bukti dan memutuskan apakah surat perintah akan dikeluarkan. Namun, pengaruh psikologis dan politis tidak dapat diabaikan. Tanpa Khan sebagai pengusul utama, momentum kasus berisiko melemah. Jaksa pengganti sementara — yang disebut-sebut akan diisi oleh salah satu deputi Khan — mungkin akan meninjau ulang strategi penuntutan, bahkan bisa saja menarik kembali permohonan jika dianggap tidak cukup kuat.

Bagi Israel, skandal ini menjadi amunisi diplomatik. Para pejabat Tel Aviv yang sejak awal menyebut ICC sebagai lembaga politis akan semakin lantang mempertanyakan integritas pengadilan. Sementara itu, kelompok-kelompok hak asasi manusia khawatir pencopotan ini akan menunda atau bahkan mengubur keadilan bagi korban perang Gaza. Di sisi lain, kasus ini juga mengungkap kerentanan institusi internasional terhadap isu perilaku personal. Ibarat sebuah kapal, jika nakhoda tertangkap melanggar aturan di tengah badai, maka loyalitas awak dan kepercayaan penumpang bisa runtuh seketika.

Para analis mendorong agar ICC secepatnya menunjuk jaksa utama definitif melalui proses pemungutan suara negara-negara anggota. Nama-nama seperti Brenda Hollis (mantan jaksa Khusus Sierra Leone) dan Fatou Bensouda (pendahulu Khan) mulai disebut-sebut. Yang jelas, krisis kepemimpinan ini terjadi pada saat paling rentan: justru ketika ICC hendak membuktikan bahwa ia sanggup menjangkau para pejabat negara manapun, tanpa terkecuali. Ketidakpastian kini menyelimuti Mahkamah yang bermarkas di den Haag itu, sementara dunia menunggu apakah api keadilan akan tetap menyala atau perlahan padam karena kesalahan penjaganya sendiri.