Jampidsus Febrie Bantah Isu Rumah Sentul dan Bisnis Cipete

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akhirnya angkat bicara mengenai berbagai isu yang mencuat ke publik dalam beberapa pekan terakhir. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Jumat (10/7/2026), Febrie menjawab langsung tudingan terkait kepemilikan rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, serta bisnis yang dijalankan keluarganya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Isu tersebut sebelumnya beredar luas di media sosial dan menjadi sorotan tajam publik setelah sejumlah akun anonim menyebarkan informasi yang menyebut keluarga Febrie memiliki aset properti bernilai fantastis di kawasan elite Sentul City. Tak berhenti di situ, tudingan serupa juga menyebut adanya usaha bisnis yang dijalankan pihak keluarga di kawasan premium Jakarta Selatan tersebut, lengkap dengan narasi yang membangun opini negatif terhadap institusi kejaksaan.

Klarifikasi Resmi Febrie Adriansyah

Dalam keterangannya, Febrie dengan tegas membantah seluruh isu yang beredar. Ia menyatakan bahwa informasi mengenai rumah Sentul dan bisnis Cipete tersebut tidak berdasar dan cenderung menyesatkan publik. Menurut Febrie, kedua aset tersebut sudah ada jauh sebelum dirinya menduduki jabatan strategis di lingkungan Kejaksaan Agung.

"Rumah di Sentul itu bukan milik saya. Itu adalah rumah orang tua saya yang sudah dibeli sejak lama, jauh sebelum saya menduduki jabatan ini. Begitu pula dengan bisnis di Cipete, itu usaha adik saya yang telah berjalan bertahun-tahun dan tidak ada kaitannya dengan jabatan saya," ujar Febrie di hadapan awak media.

Lebih lanjut, Febrie menjelaskan bahwa dirinya telah melaporkan kasus penyebaran hoaks tersebut kepada pihak berwajib. Ia menegaskan tidak akan tinggal diam terhadap upaya pembunuhan karakter yang dilakukan secara sistematis melalui dunia maya. Langkah hukum ini diambil untuk melindungi nama baik pribadi sekaligus menjaga marwah institusi.

"Saya sudah melaporkan akun-akun yang menyebarkan fitnah ini ke Bareskrim Polri. Saya minta agar polisi mengusut tuntas siapa di balik penyebaran berita bohong ini," tegasnya dengan nada serius.

Komitmen terhadap Integritas Jabatan

Febrie juga menambahkan bahwa dirinya tidak pernah menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Sejak dilantik sebagai Jampidsus, ia mengaku telah menjalani gaya hidup sederhana dan menghindari segala bentuk konflik kepentingan. Ia menyadari betul bahwa setiap gerak-gerik pejabat publik selalu menjadi sorotan.

"Saya ini pejabat publik, saya paham betul ada aturan yang mengikat. Kalau ada pelanggaran, saya akan siap diperiksa. Tapi jangan sampai isu bohong seperti ini digunakan untuk merusak institusi yang saya cintai ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Febrie juga menyinggung pentingnya peran media dalam menjaga profesionalisme pemberitaan. Ia berharap media mainstream dapat menjadi filter yang baik terhadap informasi yang beredar di internet, sehingga publik tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Tanggapan Pengamat Hukum dan Aktivis

Kasus ini mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan, termasuk pengamat hukum dan aktivis antikorupsi. Banyak pihak mengingatkan pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya. Di sisi lain, sebagian pihak juga mendorong agar Febrie bersikap lebih transparan.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Bayu Setiawan, menilai bahwa serangan terhadap pejabat melalui media sosial merupakan fenomena yang semakin marak. Menurutnya, hal ini bisa menjadi senjata bermata dua karena di satu sisi bisa menjadi alat kontrol sosial, namun di sisi lain bisa menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang secara tidak fair.

"Pejabat publik memang harus terbuka terhadap kritik. Namun, fitnah dan hoaks tetap harus dilawan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa membedakan antara kritik yang konstruktif dan serangan yang destruktif," ujar Bayu.

Di sisi lain, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Aditya Topan, meminta agar Febrie bersikap transparan dengan membuka seluruh data hartanya melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurutnya, langkah tersebut akan menjadi jawaban paling efektif untuk meredam isu.

"Kalau memang tidak ada masalah, ya tinggal buka LHKPN-nya. Publik bisa melihat sendiri apakah ada ketidakwajaran atau tidak. Itu cara paling sederhana untuk membuktikan," kata Aditya.

Dukungan Institusi Kejagung

Kejaksaan Agung sendiri melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Anang Supriatna, menyatakan bahwa institusi mendukung langkah Febrie untuk menempuh jalur hukum terhadap para penyebar hoaks. Anang menegaskan bahwa kejaksaan tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang mencoba merusak nama baik jaksanya.

"Kami dari kejaksaan akan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pegawai, termasuk pak Jampidsus. Kalau ada yang berani memfitnah, silakan ditindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Anang.

Kasus ini menambah panjang daftar serangan terhadap pejabat penegak hukum yang dilakukan melalui media sosial. Sebelumnya, beberapa pejabat tinggi di lembaga penegak hukum juga menjadi sasaran kampanye hitam serupa, terutama saat mereka menangani kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik. Fenomena ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur negara untuk lebih waspada terhadap disinformasi yang menyasar pribadi dan institusi.

Sebagai informasi, Febrie Adriansyah merupakan salah satu jaksa senior yang menangani sejumlah kasus besar, termasuk kasus korupsi kelas kakap. Posisinya sebagai Jampidsus menjadikannya salah satu figur penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, sekaligus menjadikan dirinya target empuk bagi pihak-pihak yang tidak menyukai proses hukum yang sedang berjalan.