India Blokir Internet di Delhi Saat Demo Besar Tuntut Mundur Menteri

Internet telah menjadi fondasi bagi denyut nadi kota modern. Dari pembayaran digital hingga akses layanan darurat, semuanya bergerak dalam satu ekosistem yang sama. Ketika tautan itu diputus secara paksa, dampaknya bukan hanya sekadar hilangnya hiburan digital, melainkan kelumpuhan total sirkuit kehidupan sehari-hari. Inilah yang terjadi di Delhi, India, ketika unjuk rasa besar menuntut pengunduran diri Menteri Pendidikan berujung pada pemblokiran akses internet secara menyeluruh oleh pemerintah.

Kronologi dan Tuntutan Massa

Aksi demonstrasi dimulai pada 10 Juni 2026, dipicu oleh skandal bocornya dokumen ujian nasional yang diduga melibatkan konsorsium penerbit dan pejabat kementerian. Ribuan mahasiswa dan orang tua membanjiri kawasan Ramlila Maidan serta jalan-jalan protokol di pusat ibu kota, meneriakkan tuntutan agar Menteri Pendidikan mundur dan dilakukan audit independen terhadap sistem seleksi perguruan tinggi. Beberapa jam setelah massa mulai membesar, Kementerian Dalam Negeri melalui operator telekomunikasi utama—seperti Jio, Airtel, dan Vi—menginstruksikan pemutusan layanan data seluler dan broadband tetap di 12 distrik Delhi dan wilayah NCR (National Capital Region). Perintah itu dikeluarkan atas dasar Pasal 144 KUHP dan Undang-Undang Telegraf India 1885, yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menangguhkan sementara layanan telekomunikasi demi ketertiban umum.

Dampak Pemblokiran: Dari Dompet Digital hingga Pelayanan Darurat

Ibarat mematikan seluruh jaringan saraf di tubuh sebuah metropolitan, pemadaman internet selama 48 jam penuh langsung menghantam aktivitas harian lebih dari 20 juta penduduk. Aplikasi seperti Google Pay dan Paytm yang menjadi tumpuan transaksi di warung teh hingga mal besar tiba-tiba lumpuh. Layanan ride-hailing Ola dan Uber tidak berfungsi, membuat ribuan pekerja informal kehilangan pendapatan harian. Lebih parah lagi, sejumlah pasien gagal mengakses telemedisin darurat, sementara panggilan ke nomor layanan bantuan menjadi terhambat karena tidak bisa menggunakan aplikasi pesan instan untuk mengirim lokasi.

Dari sisi ekonomi, biaya yang ditanggung tidak sedikit. Mengacu pada riset Access Now dan Internet Society, satu hari pemadaman internet di pusat ekonomi seperti Delhi dapat mengakibatkan kerugian hingga ₹ 1,5 miliar (sekitar USD 18 juta), terutama karena terhentinya bisnis berbasis digital dan transaksi keuangan daring. Ini belum termasuk biaya sosial akibat hilangnya akses pendidikan dan komunikasi darurat. India sendiri menempati peringkat tertinggi secara global dalam frekuensi pemblokiran internet oleh negara, dengan catatan lebih dari 100 kali shutdown terjadi sepanjang tahun 2025, menjadikannya alat kontrol yang kian rutin digunakan.

Langkah Pemerintah dan Sorotan Kebijakan Digital

Pemerintah India beralasan bahwa pemblokiran adalah langkah preventif guna mencegah penyebaran rumor dan koordinasi massa yang berpotensi memicu kerusuhan lebih besar. “Kami harus memastikan keselamatan publik adalah prioritas. Pemadaman sementara adalah keputusan sulit namun perlu,” demikian pernyataan pejabat senior Kementerian Dalam Negeri yang dikutip dari konferensi pers virtual. Namun, kalangan pegiat hak digital menolak logika itu. Mereka menilai bahwa menutup internet secara massal adalah langkah yang tidak proporsional dan mencederai putusan Mahkamah Agung India tahun 2020 yang menegaskan bahwa akses internet merupakan bagian dari hak dasar warga negara.

Salah satu direktur eksekutif lembaga advokasi teknologi, Savitri Natarajan, menyebut tindakan ini sebagai cerminan kegagapan kebijakan. “Pemerintah paham betul bahwa internet bukan sekadar media sosial; ia adalah infrastruktur publik. Memutusnya tanpa pelan mitigasi justru menimbulkan lebih banyak kekacauan daripada mencegahnya. Ini bukan soal keamanan, melainkan bentuk kontrol narasi yang kasar,” ujar Natarajan dalam keterangan tertulis. Senada dengan itu, beberapa platform teknologi global mulai mengaktifkan fitur akses offline seperti peta dan pesan berkala, menunjukkan betapa deep tech kini turut beradaptasi pada krisis buatan negara.

Setelah 48 jam, layanan internet dipulihkan secara bertahap dimulai dari zona bisnis dan pelayanan publik. Namun trauma digital tetap membekas. Aksi solidaritas lanjutan justru beralih menjadi kampanye bawah tanah lewat piranti lunak obrolan terenkripsi dan radio komunitas analog, sebuah fenomena menarik di tengah gempuran inovasi. Hingga berita ini ditulis, sang menteri pendidikan belum menunjukkan indikasi mundur. Yang jelas, Delhi baru saja mencatat satu lagi babak kelam dalam sejarah disrupsi internet nasional, di mana algoritma kekuasaan memotong langsung benang kemajuan warga.