Harga Melangit, Popularitas PM Jepang Jatuh ke Titik Terendah

Gelombang ketidakpuasan rakyat Jepang kian menggunung terhadap Perdana Menteri Sanae Takaichi. Sejak awal tahun 2026, lonjakan harga kebutuhan pokok yang tak terkendali telah menggerus daya beli dan kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Hasil jajak pendapat terbaru mengonfirmasi bahwa popularitas Takaichi kini menyentuh titik terendah sepanjang kariernya sebagai kepala pemerintahan, memicu spekulasi tentang kemungkinan mosi tidak percaya atau pemilihan umum dini.

Situasi ini menandai perubahan drastis dari optimisme yang sempat menyelimuti ketika Takaichi resmi menggantikan pendahulunya pada musim semi 2025. Ia diharapkan mampu merevitalisasi ekonomi yang lesu dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelas menengah. Namun, sejumlah keputusan fiskal yang kontroversial dan kegagalan menahan laju inflasi justru membuat mantan menteri urusan dalam negeri ini kini menghadapi krisis kepercayaan yang parah.

Tekanan Ekonomi Mencekik Warga

Data dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa inflasi tahunan pada kuartal pertama 2026 mencapai 3,8 persen, level yang tidak pernah terjadi dalam dua decades terakhir di Jepang. Harga komoditas pangan melesat lebih tajam: beras melonjak 22 persen, telur naik 18 persen, dan produk susu meningkat 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini diperparah oleh pelemahan yen yang menambah beban impor energi, sehingga tagihan listrik dan gas rumah tangga membengkak hingga 30 persen.

Dampaknya langsung dirasakan oleh keluarga-keluarga di perkotaan maupun pedesaan. Seorang ibu rumah tangga di Osaka, yang enggan disebutkan namanya, mengaku mengurangi porsi makan demi menghemat pengeluaran. “Saya tidak pernah membayangkan di Jepang kami harus memikirkan apakah besok bisa membeli beras atau tidak,” ujarnya. Cerita serupa bermunculan di media sosial, di mana tagar #TakaichiOut dan #HargaGila sempat menjadi trending di X (dahulu Twitter).

Popularitas Tergelincir, Rekor Terburuk Sejak Pelantikan

Survei teranyar lembaga Kyodo News yang dirilis pekan ini memperlihatkan tingkat dukungan terhadap Kabinet Takaichi anjlok menjadi 24 persen, terendah sejak ia mengucapkan sumpah jabatan pada Januari 2025. Hanya dalam kurun 18 bulan, angka penerimaan publik terhadap perdana menteri perempuan pertama Jepang itu merosot lebih dari setengah dari angka awal yang mencapai 52 persen.

Yang lebih memprihatinkan, proporsi responden yang menyatakan “tidak puas” kini membengkak ke 68 persen. Mayoritas dari mereka menunjuk mahalnya biaya hidup sebagai alasan utama ketidakpercayaan. Pengamat politik dari Universitas Waseda, Profesor Haruki Yamamoto, menilai bahwa Takaichi gagal memahami denyut ekonomi. “Ia terlalu fokus pada agenda pertahanan dan reformasi konstitusi, sementara dompet warga terus menjerit,” katanya dalam wawancara dengan NHK.

Kritik dan Seruan Perubahan Haluan

Partai-partai oposisi segera memanfaatkan momen ini untuk menggoyang koalisi berkuasa. Ketua Partai Demokrat Konstitusional, dalam interpelasi di parlemen, secara terbuka menyebut kebijakan ekonomi Takaichi sebagai “bencana di atas kertas”. Ia menuntut pengucuran subsidi langsung untuk pangan dan energi, serta pembatalan rencana kenaikan pajak konsumsi yang dijadwalkan tahun depan.

Tekanan juga datang dari dalam Partai Demokrat Liberal (LDP) sendiri. Beberapa faksi, yang merasa terpinggirkan setelah Takaichi memimpin dengan gaya sentralistik, mulai menyuarakan kebutuhan akan pergantian kepemimpinan sebelum Pemilu Majelis Tinggi yang dijadwalkan musim panas tahun depan. Desas-desus tentang “mosi tidak percaya internal” mulai terdengar di koridor-koridor Nagatacho, meskipun belum ada tokoh yang secara terbuka menyatakan siap menantang Takaichi.

Tanggapan Pemerintah dan Janji yang Meragukan

Menghadapi gejolak ini, Sekretaris Kabinet mengumumkan bahwa pemerintah sedang menyusun paket stimulus ekonomi sebesar 8 triliun yen yang akan mencakup bantuan tunai untuk rumah tangga berpenghasilan rendah dan subsidi bahan bakar. “Kami mendengar suara rakyat. Inflasi ini adalah fenomena global, namun kami akan bertindak cepat untuk melindungi warga kami,” ujarnya dalam konferensi pers darurat.

Namun, banyak kalangan meragukan efektivitas langkah tersebut. Para ekonom menilai stimulus tunai hanya bersifat sementara tanpa reformasi struktural di sisi suplai. “Paket ini lebih mirip upaya membeli waktu daripada solusi jangka panjang,” kata ekonom senior Daiwa Institute of Research. Mereka mengingatkan bahwa Jepang harus serius melakukan transisi energi dan memperkuat rantai pasok pangan domestik jika tidak ingin terus terombang-ambing oleh gejolak eksternal.

Langkah Genting Menjelang Penentuan

Dengan popularitas di level terpuruk, masa depan politik Takaichi kini berada di ujung tanduk. Jika tidak mampu membalikkan persepsi dalam enam bulan ke depan, bukan hanya kursi Perdana Menteri yang terancam, tetapi juga dominasi LDP yang telah berlangsung puluhan tahun. Pemilihan lokal di Tokyo pada penghujung tahun ini akan menjadi ujian pertama, sekaligus barometer apakah rakyat benar-benar siap menghukum partai penguasa atas penderitaan ekonomi yang mereka rasakan.

Di tengah pusaran krisis, Takaichi masih memiliki peluang untuk membuktikan kapasitasnya. Sejarah politik Jepang mencatat, pemimpin yang mampu menghadirkan solusi nyata di saat-saat paling sukar justru akan dikenang. Apakah ia akan menjadi pahlawan, atau hanya tokoh transisi yang tenggelam oleh harga telur? Pertanyaan itu kini sepenuhnya bergantung pada keberaniannya merombak arah kebijakan—bukan hanya untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi untuk menyelamatkan jutaan warganya dari himpitan hidup yang kian sulit.