Mendagri dan Menkeu Godok Skema Top-Up DBH untuk ASN Daerah

Pemerintah pusat tengah merancang mekanisme baru untuk memastikan ketersediaan anggaran bagi aparatur sipil negara (ASN) di daerah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menggelar pertemuan tertutup di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, guna membahas dua isu krusial yang saling berkaitan: rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah serta pemenuhan kebutuhan belanja pegawai di pemerintah daerah.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir dua jam tersebut menghasilkan kesepakatan awal tentang perlunya penyesuaian skema Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai instrumen top-up untuk menutup defisit belanja pegawai. Selama ini, banyak pemerintah daerah mengeluhkan ketidakcukupan alokasi dana transfer umum untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, terutama setelah adanya kebijakan penyesuaian tunjangan kinerja dan penambahan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sumber dari lingkungan Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa total kebutuhan tambahan belanja pegawai di seluruh daerah mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, sehingga diperlukan intervensi fiskal yang terstruktur.

Skema Baru: DBH Sebagai Penyangga Fiskal Daerah

Skema yang diusulkan dalam rapat tersebut berangkat dari realitas bahwa DBH, yang bersumber dari penerimaan negara yang dibagihasilkan ke daerah, memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dibanding Dana Alokasi Umum (DAU). DBH terdiri dari komponen pajak dan sumber daya alam yang fluktuatif, sehingga sering kali terdapat selisih antara proyeksi dan realisasi. Selisih lebih inilah yang rencananya akan dialokasikan khusus untuk belanja pegawai melalui mekanisme "top-up DBH". Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah tidak perlu mengorbankan belanja modal atau belanja operasional lainnya demi menutup defisit gaji.

Secara teknis, mekanisme ini akan melibatkan rekonsiliasi data antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Data jumlah ASN, formasi, serta realisasi belanja pegawai dari setiap daerah akan divalidasi melalui sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi. Kemudian, alokasi top-up akan dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan indeks kemahalan konstruksi, tingkat kemiskinan, dan kapasitas fiskal daerah. "Ini bukan sekadar memberikan dana tambahan, melainkan memperbaiki ketidakseimbangan struktural yang selama ini memberatkan daerah," jelas seorang pejabat yang enggan disebutkan namanya.

Rekonstruksi Pascabencana: Antara Infrastruktur dan Gaji Pegawai

Isu kedua yang menjadi sorotan adalah pendanaan rekonstruksi infrastruktur di wilayah terdampak bencana. Tito Karnavian menekankan bahwa bencana alam yang terjadi di beberapa provinsi selama triwulan pertama tahun ini telah merusak fasilitas publik seperti jalan, jembatan, dan gedung pemerintahan. Pemerintah daerah kerap harus merelokasi anggaran dari pos lain untuk perbaikan darurat, termasuk dari belanja pegawai, sehingga menimbulkan tunggakan gaji ASN. Ke depan, pendanaan rekonstruksi akan dipisahkan secara rigid dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) agar tidak mengganggu hak pegawai.

Menkeu Purbaya menginstruksikan agar seluruh usulan rekonstruksi bencana disertai dengan neraca kerusakan yang terverifikasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan inspektorat daerah. Anggaran rekonstruksi akan dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik reguler maupun nonreguler, dengan tetap memperhatikan pagu anggaran kementerian/lembaga yang tersedia. Kombinasi skema DAK Fisik dan top-up DBH ini diharapkan bisa menjadi solusi permanen yang bersifat antisiklis, sehingga daerah tidak lagi mengalami krisis fiskal setiap kali terjadi bencana atau adanya kebijakan penggajian baru.

Respons dan Tantangan Implementasi

Pengamat kebijakan publik dari Lembaga Kajian Otonomi Daerah, Andi Wijaya, menilai bahwa rencana ini patut diapresiasi, namun mengingatkan akan potensi moral hazard. "Jika daerah mengetahui bahwa defisit belanja pegawai akan ditutup oleh pusat melalui top-up DBH, maka insentif untuk melakukan efisiensi belanja pegawai bisa melemah. Diperlukan pengawasan yang ketat dan sistem reward-punishment yang jelas," ujarnya.

Di sisi lain, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyambut baik inisiatif ini. Mereka berpendapat bahwa beban belanja pegawai yang terus meningkat, terutama akibat masifnya pengangkatan PPPK, memang memerlukan dukungan fiskal pusat yang lebih proporsional. Data dari Badan Kepegawaian Negara menunjukkan bahwa jumlah PPPK di daerah meningkat lebih dari 40 persen dalam dua tahun terakhir, sementara pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) rata-rata hanya sekitar 5 persen. Ketimpangan inilah yang ingin dijembatani oleh skema top-up DBH.

Pemerintah menargetkan agar kerangka regulasi untuk skema ini rampung dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) paling lambat pertengahan tahun depan. Uji coba akan dilakukan di 15 daerah terpilih yang memiliki rasio belanja pegawai di atas 40 persen dari total belanja daerah. Apabila berhasil, skema akan diperluas secara nasional. Pertemuan Mendagri dan Menkeu menandai langkah awal dari upaya besar menyehatkan kembali tata kelola fiskal daerah, dengan menempatkan kesejahteraan ASN sebagai prioritas tanpa mengorbankan pembangunan.