Febri Ardiansyah dan Don Ritto Dicegah Berpergian ke Luar Negeri 20 Hari

Direktorat Jenderal Imigrasi secara resmi membatasi mobilitas internasional dua pihak yang tengah menjadi sorotan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Adalah Febri Ardiansyah, mantan Jaksa A...

Jul 13, 2026 - 11:22

0 0

Direktorat Jenderal Imigrasi secara resmi membatasi mobilitas internasional dua pihak yang tengah menjadi sorotan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi. Adalah Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus), serta seorang individu bernama Don Ritto, yang kini terganjal untuk sementara waktu tidak bisa meninggalkan wilayah Indonesia. Langkah pencegahan ini diambil atas dasar permohonan resmi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya yang sedang melakukan penyidikan kasus korupsi.

Kebijakan pengecualian perjalanan ini berlaku selama 20 hari ke depan. Artinya, baik Febri Ardiansyah maupun Don Ritto tidak diperkenankan melewati pos pemeriksaan imigrasi di bandara atau pelabuhan untuk tujuan apa pun selama rentang waktu tersebut. Keputusan ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum agar para pihak yang diduga terlibat atau mengetahui suatu peristiwa pidana tidak menghilangkan barang bukti atau melarikan diri.

Peran dan Konteks Kasus yang Melatarbelakangi

Polda Metro Jaya diketahui tengah mengusut sebuah perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan eks pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Meskipun detail spesifik kasus belum diungkap secara gamblang oleh penyidik, informasi awal mengarah pada dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara tertentu ketika Febri Ardiansyah masih menjabat sebagai Jampidsus. Don Ritto, yang identitasnya belum banyak dipublikasikan, diduga memiliki keterkaitan erat dengan aliran dana atau transaksi yang menjadi objek penyelidikan.

Febri Ardiansyah sendiri bukanlah nama asing di dunia penegakan hukum. Sebagai Jampidsus, ia pernah memegang kendali atas pengawasan dan pengusutan berbagai kasus besar, termasuk yang menyangkut kejahatan keuangan dan korupsi. Posisi strategis tersebut menempatkannya sebagai figur sentral dalam arsitektur penindakan pidana khusus di Indonesia. Kini, sosok yang dulunya menjadi pengambil keputusan kunci justru berada dalam pusaran dugaan pelanggaran hukum yang sama.

Mekanisme Pencegahan Menurut Regulasi Keimigrasian

Pencegahan seseorang keluar negeri bukanlah vonis bersalah, melainkan tindakan administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 16 ayat (1) beleid tersebut memberikan kewenangan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia—yang dalam praktiknya dilimpahkan ke Ditjen Imigrasi—untuk mencegah warga negara maupun warga asing meninggalkan wilayah Indonesia. Syaratnya, ada permintaan tertulis dari penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK dalam rangka penegakan hukum.

Dalam kasus ini, surat permohonan diajukan oleh penyidik Polda Metro Jaya dengan menyertakan dasar hukum dan alasan yang cukup. Jangka waktu 20 hari merupakan batas awal, dan sesuai aturan, dapat diperpanjang maksimal hingga enam bulan jika kebutuhan penyidikan masih memerlukannya. Selama masa pencegahan, data Febri Ardiansyah dan Don Ritto telah dimasukkan ke dalam sistem informasi manajemen keimigrasian, sehingga petugas di seluruh titik pemeriksaan perbatasan akan otomatis mendeteksi jika yang bersangkutan mencoba melintas.

Langkah ini sering kali diterapkan pada kasus-kasus yang berisiko tinggi membuat tersangka atau saksi kunci melarikan diri ke luar negeri. Apalagi jika bukti awal menunjukkan adanya kemungkinan transfer aset atau pencucian uang lintas batas. Dengan dicegahnya mobilitas internasional, penyidik berharap proses pengumpulan keterangan dan pembuktian dapat berjalan tanpa hambatan.

Respons dan Dampak Terhadap Penanganan Perkara

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Febri Ardiansyah atau kuasa hukumnya terkait pencegahan tersebut. Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya enggan memberikan keterangan rinci karena masih dalam tahap pendalaman. Seorang sumber di lingkungan kepolisian menyebutkan bahwa penyidik akan segera melayangkan panggilan pemeriksaan kepada kedua pihak untuk dimintai keterangan sebagai saksi maupun calon tersangka, bergantung pada perkembangan bukti yang ada.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, yang enggan disebut namanya, menilai pencegahan ini sebagai sinyal serius bahwa aparat memiliki kecukupan bukti permulaan. “Biasanya pencegahan keluar negeri tidak serta-merta diminta tanpa adanya indikasi kuat. Polda pasti sudah mengantongi minimal dua alat bukti untuk menopang permohonan itu,” ujarnya. Ia menambahkan, proses ini juga memungkinkan pengembangan lebih lanjut karena penyidik bisa menelusuri jejak perjalanan dan transaksi keimigrasian kedua subjek di masa lalu.

Di sisi lain, penerbitan pencegahan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola di internal kejaksaan. Pasalnya, seorang mantan pejabat setingkat Jampidsus yang seharusnya menjadi benteng integritas justru kini berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya. Kejaksaan Agung sendiri melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan dan siap bekerja sama jika diperlukan.

Langkah Ke Depan dan Potensi Perpanjangan

Durasi awal 20 hari menjadi masa krusial bagi penyidik untuk memperdalam konstruksi perkara. Jika dalam waktu itu diperlukan pengamanan lebih lanjut, pencegahan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru ke Ditjen Imigrasi. Sebaliknya, apabila pemeriksaan telah selesai dan tidak ditemukan bukti yang cukup, maka status pencegahan bisa dicabut lebih awal.

Publik tentu menantikan transparansi proses ini, mengingat figur yang terseret adalah mantan pejabat tinggi penegak hukum. Kasus ini juga menjadi ujian bagi sinergi antarlembaga dalam memberantas korupsi, khususnya antara Kepolisian dan Kejaksaan. Sementara itu, nama Febri Ardiansyah dan Don Ritto kini resmi tercatat dalam daftar cegah tangkal Ditjen Imigrasi hingga batas waktu yang ditentukan.

Dengan demikian, babak baru pengusutan dugaan tipikor di Polda Metro Jaya semakin terang. Pencegahan dua individu ini menegaskan bahwa upaya penegakan hukum tidak memandang status, sekaligus memperlihatkan bahwa celah bagi pelaku untuk melarikan diri dari jeratan hukum kian tertutup rapat.

Baca juga: