Eks Menhan Ukraina Desak Pemilu Digelar di Tengah Perang

Ukraina kembali dihadapkan pada pertanyaan paling pelik dalam sejarah modernnya: mungkinkah sebuah negara menggelar pemilihan umum (pemilu) sementara separuh wilayahnya masih dilanda perang? Pertanyaan ini mencuat kembali setelah Mykhailo Fedorov, mantan Menteri Pertahanan yang dipecat oleh Presiden Volodymyr Zelensky, secara terbuka mendesak pemerintah segera mencari cara agar agenda pemilu tidak terus tertunda. Bagi rakyat biasa, wacana ini mungkin terdengar seperti urusan politik tingkat tinggi. Namun, dampaknya sangat nyata: keputusan ini menentukan kapan warga Ukraina bisa kembali memilih pemimpinnya, dan seberapa kuat legitimasi pemerintahan yang sedang bertahan di tengah invasi Rusia.

Kabar desakan dari mantan pejabat yang pernah dipecat

Fedorov bukan orang baru di panggung politik Ukraina. Sebagai mantan menteri pertahanan, ia pernah duduk di lingkaran pengambil keputusan tertinggi negara sebelum akhirnya kehilangan jabatannya. Pencopotan seorang pejabat pertahanan di tengah perang sebenarnya hal yang lazim, ibarat rotasi pemain di lapangan sepak bola: pelatih berhak mengganti siapa pun demi strategi baru. Namun, justru karena pengalamannya itu, desakannya kini berbobot lebih. Ia menilai pemerintah tidak boleh menunggu perang usai untuk mulai memikirkan pemilu, melainkan harus mencari terobosan sejak sekarang.

Inti pesan yang ia sampaikan sederhana: negara harus segera merancang skenario pemilu, termasuk membahas opsi-opsi seperti pemungutan suara jarak jauh bagi warga yang berada di luar negeri, agar hak suara jutaan orang yang mengungsi tidak hilang begitu saja. Dengan kata lain, penundaan bukanlah pilihan yang bisa dibiarkan berlarut-larut tanpa perencanaan matang.

Mengapa pemilu di tengah perang begitu rumit

Ibarat seperti menggelar pesta pernikahan di tengah badai: secara teknis bisa direncanakan, tetapi hampir semua asumsinya runtuh saat badai datang. Ada setidaknya tiga hambatan besar. Pertama, hambatan hukum. Ukraina memberlakukan darurat militer sejak 24 Februari 2022, dan undang-undang negara itu melarang pemilu selama status tersebut berlaku. Mengubah aturannya berarti mengubah undang-undang di parlemen, sebuah langkah yang rawan dianggap membahayakan keamanan nasional. Kedua, hambatan logistik. Jutaan warga mengungsi ke negara lain, sementara jutaan lainnya bertugas di garis depan. Mendata pemilih saja sudah sulit, apalagi menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) yang aman dari serangan rudal. Ketiga, hambatan politik. Kampanye yang sehat membutuhkan ruang untuk mengkritik pemerintah, padahal di masa perang, kritik bisa dengan mudah dianggap sebagai pengkhianatan.

Tekanan demokrasi dari dalam dan luar negeri

Penundaan pemilu Ukraina sebenarnya sudah menjadi perdebatan hangat sejak 2024, ketika masa jabatan presiden secara teknis melewati batas lima tahun tanpa pemilihan baru. Pemerintah beralasan bahwa pemilu hanya bisa digelar setelah perang selesai, dan menilai menggelar pemilu di tengah serangan justru akan menguntungkan propaganda Rusia. Sebagian mitra Barat memahami argumen ini, tetapi sebagian lainnya mengingatkan bahwa demokrasi yang tertunda terlalu lama bisa mengikis kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya sendiri.

Fedorov tampaknya berada di kubu yang kedua. Baginya, justru karena perang sedang berlangsung, pemerintah harus membuktikan bahwa demokrasinya tetap hidup. Logikanya, jika warga negara tetap diminta berkorban untuk negara, maka warga negara juga berhak memastikan negara tetap berpihak kepada mereka lewat pemilu. Desakan semacam ini, jika dirawat dengan baik, bisa menjadi penyeimbang bagi kekuatan politik yang justru diuntungkan oleh status quo.

Jalan panjang menuju pemilu yang realistis

Meski desakan ini menuai perhatian, jalan menuju pemilu tetap panjang dan penuh rintangan. Secara hukum, dibutuhkan perubahan undang-undang yang disetujui parlemen, yang di tengah kondisi perang bukan perkara mudah. Secara teknis, Ukraina perlu memastikan sistem pemungutan suara jarak jauh benar-benar aman, termasuk dari serangan siber yang kerap dilancarkan Rusia. Secara praktik, pengawasan internasional juga diperlukan agar hasil pemilu diakui dunia, padahal mengirim pengamat ke zona perang bukan pekerjaan sederhana.

Terlepas dari pro dan kontra, wacana yang dimunculkan Fedorov telah memaksa publik kembali bertanya: sejauh apa sebuah negara boleh menunda demokrasi demi alasan keamanan? Tidak ada jawaban yang sempurna. Namun, keputusan yang diambil Ukraina dalam beberapa bulan ke depan tidak hanya akan menentukan nasib negeri itu sendiri, tetapi juga menjadi preseden bagi negara-negara lain di dunia yang kelak menghadapi dilema serupa antara keselamatan dan demokrasi.