Dukungan Anwar Ibrahim atas Taiwan Mempererat Hubungan Malaysia-China

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, kembali menegaskan sikap Kuala Lumpur di tengah memanasnya ketegangan di Selat Taiwan: ia membela klaim Beijing yang menyebut Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayah China. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Malaysia adalah anggota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations/Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) yang selama lebih dari satu dekade menjadikan China sebagai mitra dagang terbesar, sekaligus mitra kerja sama keamanan penting bagi Amerika Serikat. Di panggung geopolitik, setiap kalimat yang keluar dari Putrajaya dibaca tiga kali lipat oleh Beijing, Washington, dan Taipei.

Bagi pembaca awam, isu Taiwan memang terasa jauh dari keseharian. Padahal, dampaknya nyata: dari harga komponen ponsel, pasokan chip untuk mobil listrik, hingga arus logistik kapal kargo di jalur pelayaran tersibuk dunia. Ibarat seperti memindahkan bidak catur raksasa — langkah kecil seorang kepala negara bisa mengubah arah ekonomi dan keamanan kawasan Asia dalam hitungan tahun.

Sikap Kuala Lumpur di Tengah Ketegangan Selat Taiwan

Taiwan, pulau berpenduduk sekitar 23 juta jiwa di sebelah tenggara China, memiliki pemerintahan, militer, dan sistem politik sendiri sejak 1949. Namun, China tidak pernah mengakui kedaulatan tersebut. Bagi Beijing, Taiwan adalah provinsi yang “belum selesai” — dan prinsip Satu China (One China) menjadi fondasi kebijakan luar negerinya. Sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia dan Malaysia, tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei, melainkan hanya hubungan ekonomi dan kebudayaan.

Pernyataan Anwar sejalan dengan doktrin itu. Ia menegaskan bahwa posisi Malaysia terhadap Taiwan tidak berubah dan tetap mengacu pada prinsip Satu China. Yang menarik, sikap ini justru disampaikan di tengah meningkatnya tekanan Washington kepada negara-negara Asia untuk memperketat pembatasan teknologi terhadap China — termasuk ekspor chip dan perangkat manufaktur semikonduktor.

Akar Sejarah: Prinsip Satu China dan Konsistensi Putrajaya

Untuk memahami sikap Anwar, kita perlu mundur ke sejarah. Pada 1949, Perang Saudara China berakhir dengan kemenangan Partai Komunis, sementara pemerintah Kuomintang melarikan diri ke Taiwan. Sejak itu, Beijing menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan menawarkan model “satu negara, dua sistem” — pendekatan yang sama seperti diterapkan di Hong Kong sejak 1997.

Malaysia sendiri telah menganut prinsip Satu China sejak 1974, saat hubungan diplomatik resmi dengan Beijing dibuka. Menurut para pengamat hubungan internasional, pernyataan Anwar bukanlah perubahan kebijakan, melainkan penegasan kembali sikap yang sudah bertahan setengah abad.

“Bagi Anwar, hubungan dengan China adalah kemitraan yang saling menguntungkan, dan klaim Beijing atas Taiwan bukanlah isu baru dalam politik luar negeri Malaysia,” demikian inti sikap yang disampaikannya, yang dibaca Beijing sebagai dukungan di saat ketegangan sedang tinggi.

Ekonomi dan Teknologi: Alasan di Balik Sikap Tegas

Di balik pernyataan politik, ada logika ekonomi yang sulit dibantah. China telah menjadi mitra dagang terbesar Malaysia selama lebih dari satu dekade, dengan nilai perdagangan kedua negara mencapai ratusan miliar ringgit setiap tahun. Dari minyak sawit, produk elektronik, hingga komponen otomotif, Beijing adalah pembeli sekaligus pemasok utama.

Ada pula dimensi deep tech yang jarang dibahas: Taiwan adalah rumah bagi TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), perusahaan yang memproduksi sekitar 90 persen chip paling canggih di dunia — jantung dari ponsel pintar, pusat data AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan), dan mobil listrik. Sementara itu, Malaysia, khususnya Penang, memainkan peran penting dalam tahap pengemasan dan pengujian semikonduktor (outsourced semiconductor assembly and test/OSAT). Artinya, rantai pasok chip global sangat bergantung pada stabilitas di kawasan yang sama — dari Taiwan untuk fabrikasi, hingga Malaysia untuk perakitan akhir.

Perbandingan Sikap Para Pemain Utama

Respons Kawasan dan Apa Artinya bagi Masyarakat

Di level ASEAN, posisi Malaysia sebenarnya tidak sendirian — negara-negara anggota umumnya menganut prinsip Satu China demi menjaga stabilitas perdagangan. Namun, momentum penyampaiannya yang penting. Di tengah ketegangan Washington–Beijing yang menyeret teknologi tinggi ke pusaran politik, dukungan eksplisit dari salah satu ketua ASEAN periode 2025 membuat Beijing berada di posisi yang lebih nyaman di kawasan.

Bagi masyarakat biasa, implikasi paling nyata adalah harga dan ketersediaan barang elektronik. Selat Taiwan adalah jalur pelayaran yang dilalui sebagian besar kapal kargo dunia. Jika ketegangan berujung konflik, rantai pasok chip dan barang konsumsi bisa terganggu dalam hitungan pekan — dan inflasi teknologi akan terasa di kantong setiap orang, dari Kuala Lumpur hingga Jakarta.

Pada akhirnya, pernyataan Anwar adalah cermin pragmatisme negara berkembang: di dunia yang semakin terbelah antara dua raksasa, berteman baik dengan keduanya adalah strategi bertahan hidup. Malaysia memilih memeluk erat China untuk kepentingan ekonomi, sambil tetap menjaga kanal komunikasi dengan Barat. Pertanyaannya kini: apakah keseimbangan halus seperti ini masih bisa bertahan di tengah dunia yang kian mudah tersinggung? Ibarat berjalan di atas tali, satu langkah salah bisa mengubah segalanya — dan seluruh Asia akan menyaksikannya.