BMKG Peringatkan 10 Kecamatan di NTB akan Kekeringan, Warga Diimbau Hemat Air

Musim kemarau yang semakin menekan wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) memaksa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kekeringan. Lembaga ini baru saja menetapkan status waspada di sepuluh kecamatan yang tersebar di berbagai kabupaten. Imbauan tegas pun disampaikan: masyarakat harus mulai mengatur penggunaan air bersih secara bijak untuk menghadapi potensi krisis yang bisa berlangsung hingga akhir musim kering nanti.

Langit yang nyaris tanpa hujan selama beberapa pekan terakhir turut mempercepat penyusutan sumber-sumber air permukaan. Sumur warga, embung desa, dan aliran sungai kecil mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan debit yang signifikan. Kondisi ini tidak hanya mengancam ketersediaan air minum, tetapi juga mengguncang sektor pertanian tadah hujan yang menjadi tumpuan ribuan keluarga. BMKG memproyeksikan bahwa intensitas hujan di wilayah-wilayah yang masuk kategori waspada akan berada pada level sangat rendah—kurang dari 20 milimeter per dasarian—sehingga status tersebut bisa bertahan atau bahkan meningkat jika tidak ada perubahan pola cuaca.

Daftar Kecamatan dalam Zona Waspada Kekeringan

Penetapan zona waspada ini didasarkan pada pemantauan hari tanpa hujan yang berlangsung lebih dari 30 hari berturut-turut dan prakiraan peluang hujan yang minim. Sepuluh kecamatan yang menjadi perhatian BMKG meliputi: Pujut dan Praya Barat di Lombok Tengah; Sekotong dan Lembar di Lombok Barat; Keruak di Lombok Timur; Lunyuk dan Moyo Utara di Sumbawa; Sape dan Lambu di Bima; serta Maluk di Sumbawa Barat. Seluruh wilayah ini memiliki karakteristik geografis yang rentan terhadap defisit air karena minimnya tutupan hutan dan dominasi lahan kering.

Pemetaan risiko ini bukan sekadar label, tetapi menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyiapkan langkah mitigasi darurat. BMKG menekankan bahwa status waspada adalah level terendah dari tiga tingkatan siaga kekeringan—waspada, siaga, dan awas—sehingga respons cepat dapat mencegah eskalasi menjadi darurat air di level berikutnya.

Akar Masalah: El Niño dan Perubahan Tata Guna Lahan

Fenomena El Niño masih menjadi pemicu utama menyusutnya curah hujan di Indonesia bagian selatan, termasuk NTB. Dampak pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik ini menghalangi pembentukan awan hujan, sehingga musim kemarau berjalan lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun, faktor alam bukan satu-satunya biang keladi. Praktik alih fungsi lahan hutan menjadi area pertanian terbuka atau permukiman turut memperlemah kemampuan tanah menyimpan air. Akibatnya, begitu hujan berhenti, daerah resapan yang tersisa tidak mampu menjadi tabungan cadangan untuk periode kering.

Data BMKG menunjukkan bahwa sejumlah kecamatan yang kini berstatus waspada telah mengalami kemarau ekstrem serupa pada tahun-tahun El Niño sebelumnya, khususnya di 2023 dan 2024. Tren ini mengindikasikan bahwa risiko kekeringan bukanlah kejutan musiman, melainkan pola yang semakin berulang dan memerlukan strategi adaptasi jangka panjang.

Langkah Konkret yang Diminta BMKG kepada Warga

Menghadapi situasi ini, BMKG tidak hanya mengeluarkan peringatan, tetapi juga merinci sejumlah tindakan yang harus segera dilakukan oleh warga. Pertama, penghematan air bersih untuk kebutuhan domestik—mandi dengan ember alih-alih pancuran, menampung air bekas cucian untuk menyiram tanaman, dan segera memperbaiki keran bocor. Kedua, menunda penanaman komoditas yang boros air seperti padi dan beralih ke palawija yang lebih tahan kering. Ketiga, mengaktifkan kembali sumur pantau dan ronda air untuk mengawasi distribusi agar tidak ada pihak yang memonopoli sumber air kampung.

Selain itu, warga diminta untuk melaporkan segera ke kantor desa atau BPBD setempat ketika tanda-tanda kekeringan mulai mengganggu akses air minum. Informasi dini dari masyarakat sangat penting agar pengiriman bantuan air bersih dapat dijalankan sebelum situasi berubah menjadi darurat kesehatan akibat dehidrasi atau penyakit yang muncul dari air tidak higienis.

Respons Pemerintah Daerah dan Jaring Pengaman Sosial

Menindaklanjuti peringatan BMKG, beberapa kepala daerah di NTB telah mengadakan rapat koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum. Sejumlah langkah disiapkan, termasuk penyediaan tangki air bergilir ke desa-desa terisolir, pembuatan sumur bor di titik-titik kritis, serta rehabilitasi embung desa yang mulai mendangkal. Pemerintah provinsi juga berencana mengaktifkan posko siaga kekeringan yang berfungsi sebagai pusat informasi dan logistik, sehingga distribusi bantuan tidak tumpang tindih.

Di sisi lain, sektor pertanian menjadi perhatian paling rawan. Program asuransi usaha tani padi (AUTP) akan diintensifkan sosialisasinya agar petani yang gagal panen akibat kekeringan bisa menerima klaim sebagai bantalan ekonomi. Sementara itu, kelompok tani didorong untuk memanfaatkan mulsa plastik dan teknik irigasi tetes sederhana yang terbukti mampu menekan penguapan air hingga 40 persen pada lahan hortikultura.

Kondisi ini, meskipun mengkhawatirkan, menjadi pengingat kolektif bahwa krisis air adalah masalah struktural yang memerlukan kerja sama lintas sektor. Dengan mengikuti setiap arahan BMKG dan membangun kesadaran kolektif akan hemat air, masyarakat NTB dapat melewati masa sulit ini sambil tetap menjaga denyut ekonomi dan kesehatan keluarga.

Baca juga:

• Manis di Bibir: Ramuan Drama Keluarga, Romansa, dan Intrik yang Tak Terduga
• Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026 Panaskan Rivalitas 60 Tahun