BMIWI Dorong Pengakuan Resmi Hari Majelis Taklim Nasional

Ruang-ruang pengajian yang selama ini tumbuh senyap di pelosok negeri akhirnya menemukan momentum bersejarah. Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia (BMIWI) secara resmi menyokong penuh pencanangan Hari Majelis Taklim Nasional sebagai bentuk apresiasi negara terhadap kontribusi jutaan perempuan dalam menyemai nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Langkah ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan penanda bahwa kerja sunyi para penggerak dakwah akar rumput mulai dihitung sebagai kekuatan peradaban.

Akar Rumput yang Mengakar Kuat

Majelis taklim bukanlah fenomena baru dalam lanskap sosial Indonesia. Ibarat akar pohon beringin yang menjalar tanpa suara, lembaga pendidikan nonformal berbasis komunitas ini telah hadir jauh sebelum hiruk-pikuk pendidikan formal menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Data Kementerian Agama mencatat lebih dari 250.000 majelis taklim tersebar di seluruh Indonesia per tahun 2024, dengan partisipasi aktif lebih dari 20 juta jemaah—sebagian besar adalah perempuan dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan strata ekonomi.

Yang membuat majelis taklim istimewa adalah karakternya yang cair dan adaptif. Tidak ada seragam, tidak ada ijazah, tidak ada batasan kurikulum kaku. Materi yang dibahas bisa berkisar dari tafsir Al-Quran, praktik ibadah harian, hingga isu-isu kontemporer seperti literasi digital untuk ibu rumah tangga, pengelolaan keuangan keluarga, bahkan pendidikan karakter anak di era media sosial. Fleksibilitas inilah yang menjadikannya mesin pembelajaran sepanjang hayat paling massif di Indonesia.

BMIWI dan Gagasan Penghormatan Negara

BMIWI melihat ada celah pengakuan yang selama ini luput dari perhatian. Meski kontribusinya nyata, majelis taklim kerap dipandang sebelah mata sebagai kegiatan sampingan yang tak memiliki bobot strategis dalam pembangunan nasional. Padahal, jika ditarik benang merahnya, majelis taklim adalah laboratorium ketahanan keluarga dan benteng pertama pencegahan radikalisme dari lingkup domestik.

Pencanangan Hari Majelis Taklim Nasional digagas untuk mengoreksi persepsi tersebut. BMIWI menilai bahwa negara perlu menetapkan satu tanggal khusus sebagai simbol penghormatan atas peran vital majelis taklim dalam dakwah dan pendidikan umat. Tanggal yang diusulkan masih dalam tahap pembahasan lintas pemangku kepentingan, namun semangatnya sudah bulat: menjadikan majelis taklim sebagai pilar yang diakui setara dalam ekosistem pendidikan nasional.

"Majelis taklim adalah rahim peradaban. Dari ruang-ruang kecil itulah lahir generasi yang paham agamanya dan cinta bangsanya. Sudah saatnya negara hadir memberikan pengakuan," demikian inti dari sikap resmi BMIWI yang disampaikan dalam forum musyawarah organisasi. Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan panjang para aktivis dakwah perempuan yang selama ini bekerja tanpa sorotan, namun dampaknya terasa hingga ke relung-relung masyarakat paling terpencil.

Dampak Konkret Pengakuan Nasional

Lantas, apa bedanya jika Hari Majelis Taklim Nasional benar-benar ditetapkan dibandingkan kondisi saat ini? Pertanyaan ini penting untuk dijawab agar tidak terjebak dalam romantisme seremonial semata.

Pertama, dari sisi kebijakan anggaran, penetapan hari nasional membuka pintu alokasi dana pemerintah untuk pembinaan dan pengembangan majelis taklim secara lebih terstruktur. Selama ini, banyak majelis taklim bergerak secara swadaya dengan fasilitas seadanya—lantai beralas tikar, penerangan seadanya, dan materi yang disampaikan tanpa insentif memadai bagi para ustadzah. Pengakuan negara dapat mendorong program pelatihan standar bagi pengajar, penyediaan modul pembelajaran berkualitas, hingga bantuan sarana prasarana yang layak.

Kedua, dari perspektif pemberdayaan perempuan, Hari Majelis Taklim Nasional dapat menjadi katalisator pengakuan peran kepemimpinan perempuan dalam ranah keagamaan. Selama ini, ruang dakwah masih didominasi figur laki-laki di tataran publik. Padahal, di tingkat komunitas, para ustadzah dan pembina majelis taklim adalah tulang punggung pendidikan agama yang menjangkau segmen yang kerap terlewatkan: ibu-ibu muda, lansia, dan perempuan pekerja informal.

Ketiga, penetapan ini berpotensi memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Bila selama ini pembinaan majelis taklim terfragmentasi di berbagai instansi, pengakuan resmi mendorong terbentuknya cetak biru pembinaan yang terintegrasi—melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pendidikan, hingga pemerintah daerah secara sinergis.

Menjaga Otonomi di Tengah Formalitas

Di balik optimisme tersebut, BMIWI juga mengingatkan satu hal krusial: pengakuan negara tidak boleh menggerus karakter organik majelis taklim. Kekuatan terbesarnya justru terletak pada sifatnya yang tumbuh dari bawah, berbasis kebutuhan komunitas, dan tidak birokratis. Tantangannya adalah merancang skema pengakuan yang menghormati otonomi lokal tanpa menjerumuskannya ke dalam labirin administrasi yang mematikan kreativitas.

Model pengakuan serupa sebenarnya memiliki preseden. Pesantren, yang dahulu juga bergerak di luar radar formal, kini memiliki Undang-Undang Pesantren yang memberikan landasan hukum tanpa menyeragamkan kekhasan masing-masing. Majelis taklim bisa belajar dari pengalaman ini agar tetap menjadi ruang belajar yang hangat, inklusif, dan kontekstual—bukan berubah menjadi lembaga kaku yang kehilangan ruhnya.

Pencanangan Hari Majelis Taklim Nasional oleh BMIWI adalah undangan bagi seluruh elemen bangsa untuk menoleh sejenak pada mesin peradaban yang bekerja dalam senyap. Di sudut-sudut mushola, di teras rumah sederhana, di aula desa yang sederhana, jutaan perempuan terus menghidupkan obor pengetahuan dan nilai-nilai luhur. Pengakuan negara bukanlah tujuan akhir, melainkan pengakuan bahwa perjalanan panjang mereka selama ini memang layak dicatat dalam sejarah.

Baca juga:

• Lukisan Purba Muna Catat Rekor Dunia, Sulawesi Tenggara Jadi Pusat Peradaban Pra...
• Kejuaraan Bola Voli Putra U18 Asia Kini Hadir di Vidio