Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Resmi Dideklarasikan di Jakarta

Jakarta – Industri telekomunikasi Indonesia kini memiliki wajah baru yang lebih solid. Setelah melalui rangkaian diskusi panjang para pelaku industri, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Tetap Telekomunikasi (Jartatel) resmi dideklarasikan di Jakarta, Kamis (15/6). Lahirnya asosiasi ini menjadi tonggak penting bagi ekosistem fixed broadband dan infrastruktur kabel yang selama ini terasa kurang terwakili secara kolektif.

Bertempat di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat, deklarasi tersebut dihadiri oleh puluhan pemimpin perusahaan jaringan tetap, regulator, serta perwakilan asosiasi telekomunikasi lain. Suasana penuh optimisme menyelimuti ruangan, seiring dengan kesadaran bahwa sinergi diperlukan untuk memacu penetrasi internet rumah dan bisnis di Tanah Air.

Mengisi Kekosongan Representasi Jaringan Tetap

Selama lebih dari dua dekade, industri telekomunikasi Indonesia cenderung didominasi oleh asosiasi yang fokus pada layanan seluler. Sementara itu, operator jaringan tetap—mulai dari pemilik kabel serat optik, penyedia menara telekomunikasi pasif, hingga penyelenggara fixed broadband skala kecil—belum memiliki wadah formal yang secara spesifik menyuarakan kepentingan mereka. Jartatel hadir untuk mengisi kekosongan itu.

“Kami menyadari bahwa selama ini suara kami terfragmentasi. Banyak regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika seluler, padahal jaringan tetap adalah tulang punggung konektivitas rumah dan perkantoran. Jartatel akan menjadi kanal resmi yang memperkuat posisi tawar kami di mata pemerintah dan mitra industri,” ujar Andrianto Wibisono, Ketua Umum Jartatel terpilih, dalam pidato perdananya.

“Kami tidak ingin ada lagi daerah yang gelap sinyal internet kabel. Kolaborasi adalah kunci,” tegas Andrianto.

Struktur dan Anggota Pendiri yang Mewakili Pasar

Sebanyak 23 perusahaan membubuhkan komitmen sebagai anggota pendiri, mencakup lebih dari 65% total pelanggan fixed broadband di Indonesia. Anggota tersebut terbagi dalam tiga kategori: operator telekomunikasi penyedia layanan ke pelanggan akhir, perusahaan infrastruktur pasif pemilik jaringan serat optik dan tiang, serta penyedia jasa konten dan digital platform yang mengandalkan koneksi tetap.

Struktur kepengurusan Jartatel periode pertama terdiri dari Dewan Pengawas yang diisi oleh perwakilan senior dari operator besar, serta pengurus harian yang langsung menangani program kerja. Selain Andrianto sebagai Ketua Umum, posisi Sekretaris Jenderal dipercayakan kepada Nadia Putri, praktisi hukum telekomunikasi yang lama berkecimpung dalam perumusan kebijakan.

Program Strategis 100 Hari Pertama

Dalam keterangannya, Dewan Pengawas Jartatel langsung memaparkan tiga program prioritas yang akan dijalankan dalam seratus hari pertama pasca deklarasi. Pertama, percepatan kemudahan perizinan pembangunan jaringan kabel bawah tanah dan tiang bersama, melalui dialog intensif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta pemerintah daerah. Kedua, penyusunan standar kualitas layanan minimal untuk fixed broadband yang bisa dijadikan acuan regulator sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Ketiga, forum berbagi infrastruktur (infrastructure sharing) yang memungkinkan anggota saling memanfaatkan jaringan pasif demi efisiensi biaya dan perluasan jangkauan.

“Efisiensi adalah kata kunci. Daripada masing-masing gali kabel sendiri-sendiri, kenapa tidak kita bangun bareng dan bagi kapasitasnya? Dengan begitu, kita bisa tekan biaya hingga 30% dan mempercepat ekspansi ke wilayah yang selama ini tidak ekonomis,” jelas Nadia Putri.

Menjawab Kesenjangan Digital Wilayah 3T

Salah satu sorotan utama dalam deklarasi ini adalah komitmen Jartatel untuk mendukung pemerataan akses internet di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Meskipun jaringan seluler telah menjangkau lebih dari 90% populasi, koneksi tetap masih sangat terbatas di luar Pulau Jawa. Padahal, layanan fixed broadband dinilai lebih stabil dan mampu menopang kegiatan pendidikan digital, telemedicine, serta ekonomi kreatif berbasis rumah.

Data Asosiasi mencatat, dari 514 kabupaten/kota, baru 127 wilayah yang mempunyai penetrasi jaringan tetap di atas 10%. Jartatel menargetkan angka tersebut naik menjadi 200 wilayah dalam tiga tahun ke depan melalui model kerja sama pembiayaan kreatif, seperti skema blended finance dan kemitraan dengan BUMDes.

Regulasi dan Perlindungan Investasi

Di sisi regulasi, Jartatel akan mendorong revisi aturan terkait right of way dan kompensasi penggunaan lahan yang selama ini menjadi momok bagi operator jaringan kabel. Ketidakseragaman tarif sewa lahan dan rumitnya birokrasi di tingkat daerah sering kali membuat proyek fiber optik mangkrak. Asosiasi berencana mengajukan usulan kebijakan “One-Stop Permit” untuk infrastruktur telekomunikasi tetap yang berlaku secara nasional.

“Kami sudah berdiskusi dengan beberapa kepala daerah, dan mereka menyambut baik. Intinya, kami ingin kepastian hukum yang melindungi investasi jangka panjang, karena pembangunan jaringan tetap butuh modal besar dan waktu balik modal yang lebih lama dibanding seluler,” ungkap Andrianto.

Respon Pemerintah dan Pelaku Industri

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, yang hadir mewakili Menteri, memberikan apresiasi atas terbentuknya Jartatel. Ia menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan mitra industri yang terorganisir untuk menyusun peta jalan transformasi digital yang inklusif. “Asosiasi ini akan mempercepat sinergi. Kami berharap dalam enam bulan sudah ada cetak biru pengembangan jaringan tetap nasional yang terukur,” tuturnya.

Pelaku industri lain, termasuk Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI), juga menyatakan dukungannya. Kolaborasi antar-asosiasi dinilai penting agar ekosistem telekomunikasi Indonesia tidak berjalan sendiri-sendiri, terutama menjelang implementasi jaringan 5G yang membutuhkan tulang punggung fiber yang kuat.

Masa Depan Konektivitas Rumah dan Bisnis

Deklarasi Jartatel menjadi titik awal perjalanan panjang memajukan jaringan tetap di Indonesia. Dengan semakin besarnya kebutuhan bandwidth untuk bekerja dari rumah, streaming, dan Internet of Things (IoT), peran fixed broadband hanya akan meningkat. Asosiasi ini diharapkan mampu menjadi katalisator yang menyatukan visi besar anggota-anggotanya: menjadikan internet berkabel cepat dan terjangkau sebagai hak dasar masyarakat modern.

Kini, publik menunggu langkah nyata Jartatel. Dari janji kemudahan perizinan hingga pemerataan infrastruktur, semua mata tertuju pada asosiasi yang baru lahir ini. Di tengah riuh rendah disrupsi digital, Jartatel berdiri sebagai jawaban atas kebutuhan akan koneksi yang stabil, aman, dan merata untuk seluruh Negeri.