Menhaj: Presiden Prabowo Tak Akan Campur Tangan di Muktamar NU

JAKARTA — Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Irfan Yusuf memberikan pernyataan tegas terkait isu yang berkembang menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-35. Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri urusan internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Pernyataan ini sekaligus membantah rumor yang menyebut adanya “poros Istana” yang berusaha memengaruhi arah dan hasil muktamar.

“Presiden Prabowo sangat menghormati independensi dan kedaulatan organisasi kemasyarakatan, termasuk NU. Tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan intervensi,” tegas Irfan Yusuf dalam keterangan yang dikutip Harian Jogja, Senin. Klarifikasi ini muncul di tengah memanasnya suhu politik menjelang hajatan besar lima tahunan NU yang akan digelar dalam waktu dekat.

Menepis Isu Poros Istana

Isu poros Istana mencuat setelah sejumlah pihak mengklaim adanya upaya dari lingkaran kekuasaan untuk mendorong figur tertentu dalam pemilihan kepemimpinan NU periode mendatang. Spekulasi ini memicu kekhawatiran di kalangan nahdliyin tentang potensi terkooptasinya organisasi yang selama ini dikenal sebagai penjaga tradisi dan kemandirian ulama itu oleh kepentingan politik praktis.

“Presiden Prabowo sangat menghormati independensi dan kedaulatan organisasi kemasyarakatan, termasuk NU. Tidak ada niat sedikit pun untuk melakukan intervensi.”

Irfan Yusuf, yang juga dikenal sebagai tokoh muda NU, menegaskan bahwa rumor tersebut sama sekali tidak berdasar. “Muktamar adalah forum tertinggi NU yang sepenuhnya menjadi hak warga nahdliyin. Pemerintah hanya memastikan perhelatan berjalan aman dan lancar, tidak lebih dari itu,” ujarnya. Ia menambahkan, Presiden Prabowo justru berharap Muktamar NU mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang dapat memperkuat peran NU dalam menjaga keutuhan bangsa dan mengawal nilai-nilai Islam moderat.

Netralitas sebagai Komitmen Pemerintahan

Penegasan Menhaj ini sejalan dengan sikap pemerintah yang ingin menjaga hubungan harmonis dengan organisasi masyarakat sipil tanpa menimbulkan kesan intervensi. Pemerintahan Prabowo dinilai telah belajar dari dinamika politik sebelumnya, di mana manuver politik di tubuh ormas kerap menimbulkan kegaduhan nasional. Sikap netral dalam Muktamar NU diharapkan tidak hanya meredam ketegangan, tetapi juga mengirimkan sinyal positif bahwa negara menghormati proses demokrasi internal ormas keagamaan.

Muktamar NU Ke-35 sendiri akan menjadi ajang konsolidasi besar bagi sekitar 100 juta warga nahdliyin dan pengurus di seluruh jenjang. Selain memilih Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar NU periode berikutnya, muktamar juga akan merumuskan arah perjuangan organisasi di tengah tantangan era digital dan polarisasi global. Dengan bantahan resmi dari Menhaj ini, diharapkan fokus muktamar dapat kembali tertuju pada agenda-agenda strategis keumatan dan kebangsaan, bukan pada isu intervensi yang tidak terbukti.

Sumber: news.harianjogja.com