Wes Streeting, Menhan Baru Inggris: Israel Lakukan Kejahatan Perang
London — Menteri Pertahanan Inggris yang baru dilantik, Wes Streeting, menegaskan kembali keyakinannya bahwa militer Israel telah melakukan kejahatan perang dalam agresi yang berkepanjangan di Jalur...
London — Menteri Pertahanan Inggris yang baru dilantik, Wes Streeting, menegaskan kembali keyakinannya bahwa militer Israel telah melakukan kejahatan perang dalam agresi yang berkepanjangan di Jalur Gaza. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya Perdana Menteri Keir Starmer untuk meredakan friksi internal Partai Buruh terkait konflik Timur Tengah, sekaligus menempatkan Streeting pada posisi berseberangan dengan sekutu dekat Inggris di kawasan itu.
Dari Bangku Belakang ke Kursi Menteri
Jauh sebelum menduduki jabatan strategis di Kementerian Pertahanan, Streeting—yang mewakili konstituensi Ilford North—sudah dikenal sebagai pengkritik vokal operasi militer Israel. Pada November 2023, ketika masih menjadi anggota parlemen dari bangku belakang, ia secara terbuka menyebut pemboman tanpa henti di Gaza sebagai “pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional” dan menyatakan bahwa “Israel jelas-jelas telah melewati batas proporsionalitas dan perlindungan warga sipil.”
Kini, setelah Partai Buruh memenangkan pemilu dan ia ditunjuk menggantikan Grant Shapps, Streeting tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Saat ditanya wartawan apakah ia akan menarik kembali pernyataannya mengingat posisi barunya yang harus menjaga hubungan pertahanan bilateral, ia menjawab, “Saya tidak akan menarik apa pun. Ini bukan soal politik, melainkan soal hati nurani dan fakta di lapangan.”
Landasan Hukum dan Bukti yang Menumpuk
Sikap Streeting sejalan dengan temuan sejumlah badan internasional. Mahkamah Internasional (ICJ) pada Januari 2024 mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan Israel mencegah tindakan genosida di Gaza, sementara Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tengah mengajukan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin Israel atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Lebih dari 37.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak, telah tewas sejak Oktober 2023, menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dianggap kredibel oleh PBB.
“Ketika Anda menyaksikan rumah sakit dibom, konvoi bantuan dihalangi, dan jurnalis ditargetkan, Anda tidak bisa tinggal diam,” ujar Streeting dalam sebuah wawancara. Ia merujuk pada insiden penembakan terhadap relawan World Central Kitchen pada April lalu, yang menewaskan tiga warga negara Inggris, sebagai titik balik yang mengguncang kesadaran publik Inggris.
Goncangan di Tubuh Pemerintahan Starmer
Pernyataan Streeting menimbulkan gelombang kejut di Westminster. Bagaimana tidak, Perdana Menteri Starmer selama ini berusaha menyeimbangkan antara dukungan historis kepada Israel dan tekanan dari sayap kiri partainya untuk mengambil sikap lebih keras. Starmer sendiri sempat menuai kritik karena dianggap terlalu lamban dalam menyerukan gencatan senjata pada awal konflik.
Seorang pejabat senior Partai Buruh yang enggan disebut namanya mengatakan kepada media bahwa meskipun Streeting berhak atas pandangannya, “ada protokol komunikasi yang harus diikuti ketika Anda sudah menjadi bagian dari Kabinet.” Namun, tidak ada indikasi bahwa Streeting akan dipecat atau ditekan mundur, mengingat popularitasnya di kalangan akar rumput partai dan rekam jejaknya sebagai pembelajar cepat—ia adalah penderita kanker ginjal yang berhasil mengalahkan penyakitnya dan tetap energik berkampanye.
Reaksi Cepat dari Kancah Global
Kedutaan Besar Israel di London segera merespons dengan menyebut pernyataan Menhan Inggris itu “mengecewakan dan tidak berdasar,” seraya menegaskan bahwa militer Israel beroperasi sesuai hukum perang dan tengah memerangi organisasi teroris Hamas. Sementara itu, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab menyambut baik keberanian Streeting, menyebutnya sebagai “contoh yang harus diikuti para pemimpin Barat.”
Di dalam negeri, kampanye Solidaritas Palestina Inggris menyelenggarakan aksi unjuk rasa di depan Gedung Parlemen, membawa spanduk bertuliskan “Terima Kasih, Wes Streeting”. Seorang juru bicara kampanye mengatakan, “Akhirnya ada menteri yang berani mengatakan kebenaran meski harus berhadapan dengan lobi yang kuat.”
Implikasi terhadap Kerja Sama Militer dan Ekspor Senjata
Pernyataan Streeting tidak hanya bersifat simbolik. Inggris merupakan mitra penting dalam rantai pasok komponen militer Israel—terutama suku cadang pesawat tempur F-35 yang digunakan dalam pengeboman Gaza. Pada September 2024, pemerintahan Konservatif sebelumnya telah menangguhkan sekitar 30 dari 350 lisensi ekspor senjata ke Israel setelah tinjauan hukum internal. Dengan Streeting yang kini memimpin Kementerian Pertahanan, desakan untuk memperluas penangguhan tersebut diprediksi akan semakin kuat.
“Jika kita menyatakan bahwa sebuah negara melakukan kejahatan perang, maka secara moral dan legal kita tidak bisa terus memasok senjata yang mungkin digunakan untuk kejahatan itu,” tegas Streeting. Analis pertahanan dari Royal United Services Institute (RUSI), Malcolm Chalmers, menilai sikap ini dapat memicu peninjauan ulang seluruh nota kesepahaman pertahanan antara Inggris dan Israel, yang bernilai miliaran poundsterling.
Antara Prinsip dan Realpolitik
Meski dipuji banyak kalangan, langkah Streeting bukannya tanpa risiko. Israel adalah mitra strategis Inggris di Timur Tengah, khususnya dalam kontra-terorisme dan berbagi intelijen. Beberapa pihak di Partai Buruh khawatir sikap terlalu keras akan mengucilkan Inggris dari perundingan damai di masa depan. Namun, Streeting tampaknya memilih untuk mengedepankan akuntabilitas dan hak asasi manusia sebagai fondasi kebijakan pertahanan yang baru—sebuah terobosan yang bisa mendefinisikan ulang peran etis Inggris di panggung global.
Publik Inggris sendiri terbelah. Jajak pendapat YouGov terbaru menunjukkan 62 persen responden mendukung penghentian total penjualan senjata ke Israel, sementara 28 persen menentang. Dengan angka itu, posisi Streeting sesungguhnya berada di arus utama opini publik—dan ia memanfaatkannya untuk membentuk kebijakan dari dalam.
Comments (0)