Wamenkomdigi Ungkap Rancangan Komisi Ojol untuk Pesan Makanan dan Barang

Pernahkah Anda bertanya-tanya ke mana perginya sebagian uang ketika memesan makanan lewat aplikasi ojek online? Di balik layar setiap pesanan, ada potongan biaya yang disebut komisi, yaitu bagian yang diambil platform dari nilai transaksi. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria baru saja memberikan kisi-kisi tentang skema komisi ojek online (ojol) untuk layanan antar makanan dan antar barang. Kebijakan ini menyentuh kehidupan sehari-hari jutaan orang karena menentukan harga yang kita bayar, pendapatan pedagang kecil, dan penghasilan para pengemudi.

Ibarat seperti biaya sewa lapak di pasar tradisional, komisi adalah semacam “harga tiket” yang harus dibayar penjual agar dagangannya bisa tampil di etalase digital. Bedanya, di pasar fisik besaran sewanya jelas tertera dan tetap, sedangkan di ekosistem ojol angka komisi selama ini kerap menjadi perdebatan karena dianggap kurang transparan. Karena itulah pemerintah turun tangan untuk menata ulang aturan mainnya agar semua pihak memperoleh keadilan.

Dua Layanan, Dua Karakter Berbeda

Secara umum, layanan ojol terbagi menjadi dua jalur dengan karakter yang tidak sama. Jalur pertama adalah antar makanan (food delivery), yakni pengiriman pesanan dari restoran atau warung ke konsumen dengan prioritas kecepatan serta menjaga kualitas dan suhu hidangan. Jalur kedua adalah antar barang (goods delivery), yaitu pengangkutan paket, dokumen, atau belanjaan yang lebih fleksibel dari sisi waktu dan tidak memerlukan perlakuan khusus terhadap suhu.

Perbedaan karakter inilah yang mendorong pemerintah untuk tidak menyamaratakan besaran komisi. Rantai pengantaran makanan jauh lebih kompleks karena melibatkan integrasi sistem kasir, proses penyiapan makanan, hingga verifikasi kualitas pesanan. Akibatnya, struktur biayanya cenderung lebih besar. Sebaliknya, pengantaran barang lebih sederhana karena inti layanannya hanya memindahkan suatu benda dari titik asal ke titik tujuan.

Anatomi Skema Komisi yang Dirancang

Nezar Patria menjelaskan bahwa skema komisi akan disusun dengan prinsip keadilan dan transparansi. Komisi umumnya dihitung berdasarkan persentase dari nilai pesanan, bukan dari biaya pengantaran itu sendiri. Konsekuensinya, semakin mahal harga makanan atau barang yang dipesan, semakin besar pula potongan nominal yang diterima platform.

Ada tiga poin penting dalam rancangan tersebut. Pertama, penetapan batas atas (cap) persentase komisi agar pedagang tidak tergerus margin keuntungannya. Kedua, pemisahan yang tegas antara komisi yang dibebankan kepada pedagang dan pendapatan yang diterima pengemudi. Ketiga, keterbukaan perhitungan sehingga setiap pihak memahami aliran uang dalam setiap transaksi. Keluhan yang paling sering muncul selama ini datang dari pelaku usaha kuliner, terutama UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), yang merasa potongan platform menggerus keuntungan yang sudah tipis.

Mengapa Besaran Komisi Menjadi Polemik

Komisi adalah sumber pendapatan utama bagi platform sekaligus beban terbesar bagi pedagang. Di banyak kasus, besaran komisi untuk layanan antar makanan berada di kisaran dua digit persen dari nilai pesanan, dan angka ini dinilai memberatkan bagi warung atau restoran kecil. Para pedagang kerap membandingkan diri dengan platform lain dan menuntut adanya standar yang seragam serta adil.

Di sisi lain, platform berargumen bahwa komisi digunakan untuk membiayai operasional yang tidak kecil: pemeliharaan aplikasi, biaya promosi, layanan pelanggan, hingga penelitian dan pengembangan teknologi. Maka, tantangan pemerintah adalah menemukan titik keseimbangan antara keberlanjutan bisnis platform dan perlindungan terhadap pedagang serta pengemudi.

Dampak Nyata bagi Konsumen, Pedagang, dan Pengemudi

Kebijakan komisi bukan sekadar urusan angka di atas kertas. Bagi konsumen, besaran komisi dapat memengaruhi harga akhir yang dibayar, karena pedagang berpotensi menaikkan harga untuk menutup potongan platform. Bagi pedagang, komisi yang terlalu tinggi bisa membuat mereka ragu bergabung atau bahkan memilih berhenti berjualan lewat aplikasi. Sementara bagi pengemudi, kejelasan skema menentukan kepastian penghasilan dari setiap order yang mereka antar.

Dengan ekosistem ojol yang menyerap jutaan mitra pengemudi di seluruh Indonesia, penataan skema komisi menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan industri digital dan perlindungan pelaku usaha kecil. Regulasi yang jelas diharapkan mampu menekan sengketa, meningkatkan efisiensi operasional, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap ekonomi digital nasional.

Rancangan ini masih dalam tahap pematangan dan akan terus dibahas bersama para pemangku kepentingan sebelum diresmikan menjadi aturan yang mengikat. Namun arah kebijakannya sudah terang: membangun platform ojol yang lebih sehat, transparan, dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.