Vietnam Ikuti Jejak Indonesia Batasi Media Sosial Anak

Vietnam resmi menyatakan niatnya untuk mengadopsi kerangka regulasi perlindungan anak di ranah sosial media yang selama ini telah diterapkan di Indonesia. Langkah ini menegaskan arah baru dalam tata kelola dunia maya, di mana kawasan Asia Tenggara mulai bersuara lantang soal keamanan digital bagi pengguna paling rentan.

Akarnya dari Indonesia

Sejak beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjalankan aturan ketat yang mewajibkan platform media sosial untuk memverifikasi usia penggunanya. Landasan hukum seperti Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan revisi undang-undang perlindungan anak melahirkan klausul bahwa anak di bawah umur tanpa pendampingan orang tua tidak diperbolehkan membuat akun secara mandiri. Kebijakan ini lahir dari data mengejutkan: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat lonjakan kasus eksploitasi daring sebesar 34 persen dalam tiga tahun terakhir, mayoritas bermula dari interaksi tanpa pengawasan di media sosial.

Peta Jalan Vietnam

Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi kini tengah merampungkan rancangan dekrit yang menetapkan batas usia minimal pengguna media sosial pada 17 tahun. Anak di bawah usia tersebut hanya diizinkan membuka akun jika orang tua atau wali memberikan persetujuan eksplisit melalui sistem verifikasi berbasis identitas nasional yang akan diintegrasikan ke platform populer. “Kami memandang anak-anak sebagai warga digital yang harus dilindungi dengan standar tertinggi. Indonesia sudah menunjukkan bahwa model ini bisa berjalan, dan kami menyesuaikannya dengan konteks hukum dan budaya Vietnam,” ujar Nguyen Thanh Lam, Direktur Otoritas Keamanan Informasi Vietnam, dalam konferensi pers awal pekan ini.

Titik Temu Global

Langkah Vietnam ini bukan sekadar meniru; ia bagian dari fenomena yang dijuluki para peneliti keamanan siber sebagai efek domino perlindungan anak digital. Inggris sudah lebih dulu mengesahkan Online Safety Bill, yang memaksa platform menyaring konten berbahaya bagi anak sejak tahap desain. Australia melangkah lebih jauh dengan mewajibkan perusahaan teknologi untuk membuktikan bahwa mereka telah mengambil langkah ‘yang dapat dilakukan secara wajar’ untuk mencegah akses oleh anak di bawah umur. Uni Eropa pun menjalankan Digital Services Act yang memuat klausul perlindungan khusus bagi pengguna muda. Namun di kawasan ASEAN, Indonesia dan Vietnam menjadi dua negara pertama yang menerjemahkan semangat itu ke dalam aturan teknis yang lebih konkret.

Mekanisme dan Teknologi yang Dilirik

Agar aturan bisa berjalan tanpa mengorbankan privasi, Vietnam disebut sedang mengkaji pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence untuk estimasi usia. Alih-alih meminta salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor—yang rawan bocor—algoritma akan menganalisis pola perilaku, waktu penggunaan, hingga gaya penulisan untuk menentukan rentang usia pengguna. Pendekatan ini mirip dengan yang diterapkan di platform video pendek di Indonesia, meskipun masih menyisakan perdebatan di kalangan pakar etika data. Tantangan lain yang diakui Hanoi adalah memastikan perusahaan media sosial global seperti Meta, TikTok, dan Google mematuhi regulasi lokal tanpa celah hukum.

Konsekuensi dan Sanksi

Rancangan dekrit Vietnam memberi kewenangan penuh kepada otoritas untuk memberikan denda hingga 3 miliar dong (sekitar Rp 1,9 miliar) per pelanggaran kepada platform yang gagal memblokir akun anak di bawah umur atau tidak menyediakan mekanisme pelaporan yang responsif. Sanksi serupa di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bisa berujung pada pemblokiran layanan. Kedua negara tampak sepakat bahwa tanpa ancaman finansial dan operasional, regulasi sebatas imbauan tak akan efektif mengingat model bisnis media sosial yang sangat bergantung pada volume pengguna.

Antara Proteksi dan Partisipasi

Pengamat hak anak, Dr. Rina Dewi dari Lembaga Studi Kebijakan Digital, mengingatkan bahwa pembatasan harus diimbangi dengan literasi. “Melarang anak masuk media sosial tanpa memberi alternatif ruang ekspresi yang aman hanya akan mendorong mereka ke lorong-lorong internet yang lebih gelap,” ujarnya. Survei internal organisasinya menemukan bahwa 68 persen remaja di Indonesia dan Vietnam mengakui pernah membuat akun dengan usia palsu. Oleh karena itu, Vietnam berencana meluncurkan platform edukasi digital nasional sebagai pendamping aturan pembatasan ini.

Arah ke Depan

Dengan masuknya Vietnam ke dalam jejaring negara yang membatasi akses media sosial bagi anak, dorongan agar negara-negara ASEAN lainnya ikut bergabung semakin kuat. Thailand dan Filipina disebut-sebut sedang memantau implementasi di Indonesia dan Vietnam. Jika tren ini terus berlanjut, dalam lima tahun mendatang Asia Tenggara akan memiliki standar kolektif tentang usia digital minimal, menciptakan ekosistem maya yang lebih disiplin namun tetap inklusif. Sementara itu, para orang tua di Hanoi dan Jakarta dapat sesaat bernapas lega sembari menanti apakah perisai hukum ini benar-benar mampu membentengi putra-putri mereka dari risiko dunia maya yang kian kompleks.