Video Mensesneg Prasetyo Hadi Umumkan Bantuan Pensiunan Dipastikan Hoaks

Beredar sebuah video di platform media sosial yang mengeklaim Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengumumkan program bantuan dana bagi para pensiunan. Video tersebut viral dalam beberapa hari terakhir dan memicu antusiasme sekaligus kebingungan di kalangan masyarakat, khususnya para pensiunan yang berharap mendapatkan tambahan tunjangan. Namun, hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com memastikan klaim tersebut tidak benar alias hoaks.

Kronologi Kemunculan Video palsu

Video yang beredar menampilkan sosok Prasetyo Hadi tengah memberikan keterangan di hadapan podium resmi. Dalam rekaman itu, suara yang terdengar menyebutkan adanya program pencairan dana bantuan senilai puluhan juta rupiah yang dikhususkan bagi para pensiunan pegawai negeri sipil dan TNI/Polri. Narasi dalam video mengklaim bahwa dana tersebut merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian para pensiunan dan dapat dicairkan melalui prosedur tertentu.

Unggahan video ini ramai dibagikan di grup-grup WhatsApp dan halaman Facebook. Banyak pengguna media sosial yang menandai kerabat mereka yang berstatus pensiunan agar segera mendaftarkan diri. Tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut kepada akun resmi pemerintah.

Hasil Penelusuran Cek Fakta

Tim Cek Fakta Liputan6.com melakukan penelusuran menyeluruh terhadap klaim yang beredar. Pertama, video tersebut diketahui merupakan hasil rekayasa digital menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau deepfake. Gerakan bibir dan intonasi suara dalam video tidak sinkron dengan pola bicara asli Mensesneg Prasetyo Hadi. Analisis forensik sederhana menunjukkan adanya ketidakwajaran pada transisi antar-frame dan distorsi audio yang menjadi ciri khas konten manipulatif berbasis AI.

"Setelah kami bandingkan dengan arsip video resmi Mensesneg dari kanal Sekretariat Negara, tidak ditemukan pernyataan serupa. Pidato yang digunakan dalam video hoaks ini diambil dari momen berbeda lalu disunting dan disisipi suara palsu," jelas perwakilan tim Cek Fakta Liputan6.com.

Kedua, tidak ada satupun dokumen resmi, siaran pers, atau pengumuman dari Kementerian Sekretariat Negara yang menyebutkan program bantuan dana pensiunan sebagaimana diklaim. Situs resmi setneg.go.id dan akun media sosial terverifikasi kementerian tidak memuat informasi tersebut.

Modus Penipuan di Balik Hoaks

Pola penyebaran video palsu ini mengikuti modus klasik penipuan digital. Setelah video viral, muncul akun-akun mengatasnamakan panitia pencairan dana yang meminta calon korban mengisi formulir daring. Dalam formulir tersebut, korban diminta menyerahkan data pribadi seperti nomor induk kependudukan, nomor rekening, hingga kode OTP perbankan. Data inilah yang kemudian digunakan pelaku untuk menguras saldo rekening korban.

Pakar keamanan siber menilai skema ini sebagai bentuk social engineering yang memanfaatkan figur pejabat publik untuk membangun kepercayaan. Dengan mencatut nama menteri, pelaku berharap masyarakat tidak curiga dan sukarela menyerahkan informasi sensitif.

Tanggapan Pihak Berwenang

Kementerian Sekretariat Negara melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik menegaskan bahwa video tersebut tidak benar. Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang tidak berasal dari kanal resmi pemerintah.

"Segala bentuk program bantuan atau kebijakan strategis pemerintah akan selalu diumumkan melalui situs resmi dan akun media sosial terverifikasi. Jika ada keraguan, masyarakat bisa langsung menghubungi layanan pengaduan atau memeriksa di portal resmi kementerian terkait."

Pihak berwenang juga mengingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap tautan mencurigakan yang mengarah ke formulir pendaftaran daring. Data pribadi seperti NIK, nomor kartu keluarga, dan kode OTP tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.

Langkah Sederhana Mengenali Hoaks

Berikut beberapa langkah praktis agar terhindar dari jebakan informasi palsu:

• Periksa sumber: Pastikan informasi berasal dari akun resmi pemerintah atau media kredibel.
• Cek keaslian video: Perhatikan kejanggalan visual seperti gerakan bibir, bayangan, dan kualitas audio yang tidak natural.
• Verifikasi silang: Jangan hanya mengandalkan satu sumber; bandingkan dengan pemberitaan media arus utama.
• Jangan buru-buru membagikan: Sebelum menyebarkan, pastikan kebenaran informasi terlebih dahulu.

Kasus video palsu Mensesneg Prasetyo Hadi ini menambah panjang daftar konten manipulatif yang menyasar figur publik dan institusi negara. Literasi digital yang baik menjadi benteng utama bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam pusaran hoaks yang kian canggih. Jika menemukan informasi mencurigakan, masyarakat dapat melaporkannya ke kanal aduan Kementerian Komunikasi dan Digital atau platform tempat konten tersebut beredar.