UE Denda Google Rp16 Triliun atas Preferensi di Pencarian, Play Store

Komisi Eropa secara resmi mengumumkan denda sebesar $1 miliar (sekitar Rp16 triliun) kepada Google pada hari ini. Keputusan tersebut menandai babak baru dalam penegakan Digital Markets Act (DMA), undang-undang Uni Eropa yang bertujuan mencegah penyalahgunaan dominasi pasar oleh platform digital besar. Google dituduh memberikan perlakuan istimewa terhadap layanan miliknya sendiri di hasil pencarian dan di dalam ekosistem Google Play Store, sehingga merugikan pesaing dan konsumen.

Akar Masalah: Pelanggaran DMA di Dua Layanan Strategis

Digital Markets Act, yang mulai berlaku sepenuhnya pada tahun 2024, mengklasifikasikan perusahaan seperti Google sebagai gatekeeper alias penjaga gerbang. Status ini mewajibkan mereka untuk mematuhi serangkaian aturan ketat, salah satunya larangan praktik self-preferencing—yakni mengutamakan produk atau layanan sendiri di atas pesaing dalam platform yang sama. Berdasarkan temuan Komisi Eropa, Google melanggar ketentuan ini di dua area bisnis utamanya.

Praktik Preferensial di Mesin Pencarian

Investigasi mendalam mengungkap bahwa Google secara sistematis menempatkan layanan belanja daring, pemesanan tiket penerbangan, dan informasi bisnis lokal miliknya sendiri di posisi paling atas halaman hasil pencarian. Meskipun Google menyangkal tuduhan tersebut dan menyebut penyajian hasil sebagai upaya memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna, regulator melihat pola yang jelas: tautan menuju Google Shopping, Google Flights, dan Google Maps muncul dalam kotak atau panel khusus yang jauh lebih menarik secara visual dibandingkan hasil organik dari pesaing.

Tak hanya itu, Google juga dituduh menggunakan data dari layanan pesaing yang terindeks di mesin pencariannya untuk memperbaiki produk-produk miliknya sendiri, sebuah praktik yang dianggap tidak adil dan melanggar prinsip persaingan sehat. Kami menemukan bahwa Google tidak sekadar menyediakan mesin pencarian netral, melainkan mengarahkan lalu lintas secara artifisial ke layanan turunannya, ujar seorang pejabat tinggi Komisi Eropa yang menangani kasus ini.

Ketatnya Cengkeraman di Google Play Store

Di ranah distribusi aplikasi, Komisi Eropa menyoroti kebijakan Google Play Store yang mewajibkan pengembang aplikasi menggunakan sistem penagihan Google Play Billing untuk setiap transaksi digital. Dominasi ini tidak hanya membatasi pilihan metode pembayaran bagi konsumen, tetapi juga memaksa pengembang menanggung biaya komisi hingga 30 persen, yang pada akhirnya membebani pengguna akhir. Regulator menilai Google tidak memberikan ruang yang cukup bagi sistem pembayaran alternatif, padahal DMA secara eksplisit mewajibkan gatekeeper mengizinkan opsi pembayaran pihak ketiga.

Selain itu, pengembang yang mencoba mengarahkan pengguna ke situs web luar untuk menyelesaikan transaksi dengan biaya lebih rendah kerap kali dihambat oleh aturan ketat Google. Kondisi ini menciptakan tembok tinggi yang menyulitkan perusahaan rintisan dan pengembang independen untuk bersaing secara adil.

Denda dan Respons Google

Total denda $1 miliar ini terbagi menjadi dua bagian: sekitar $600 juta untuk pelanggaran di layanan Search dan $400 juta untuk Play Store. Angka ini masih lebih kecil dari potensi denda maksimal yang tercantum dalam DMA, yakni 10 persen dari total pendapatan tahunan global. Meski demikian, besaran ini sudah cukup mengirimkan sinyal keras kepada seluruh raksasa teknologi yang beroperasi di Eropa.

Melalui pernyataan resminya, Google menyatakan kekecewaannya atas keputusan tersebut dan menegaskan akan mengajukan banding. Kami secara fundamental tidak setuju dengan temuan ini. Perubahan yang telah kami terapkan di Eropa sudah menunjukkan hasil signifikan, dan kami akan terus membela kepentingan pengguna serta mitra bisnis kami, tulis juru bicara Google. Namun, pengamat industri menilai bahwa proses banding ini berpotensi berlangsung selama bertahun-tahun tanpa jaminan kemenangan.

Implikasi bagi Ekosistem Digital Global

Putusan ini menjadi preseden penting tidak hanya bagi Google, tetapi juga bagi sesama gatekeeper seperti Apple, Amazon, dan Meta yang juga tengah menghadapi pengawasan serupa. Regulator di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, kini semakin giat mempelajari pendekatan DMA untuk diterapkan di yurisdiksi masing-masing. Pemerintah Indonesia melalui rancangan undang-undang ekonomi digital dikabarkan akan mengadopsi konsep larangan praktik preferensi mandiri ini.

Di sisi lain, konsumen Eropa mungkin akan segera merasakan dampak langsung. Google kemungkinan besar akan mengubah tampilan hasil pencarian dan melonggarkan aturan di Play Store untuk mematuhi putusan ini, sehingga membuka lebih banyak pilihan bagi publik. Terlepas dari proses banding yang akan datang, satu hal jelas: era baru pengawasan ketat terhadap platform digital raksasa sudah benar-benar dimulai, dan tidak ada pemain dominan yang kebal terhadap gigi regulasi.