Turki Siapkan Red Notice Interpol untuk Mempersempit Gerak Netanyahu

Bayangkan seorang pejabat tinggi dunia harus menghitung risiko setiap kali paspor dibuka di imigrasi. Ibarat seperti nama yang tercatat dalam buku catatan para petugas bandara di puluhan negara, satu permintaan pencarian internasional bisa mengubah peta perjalanan seorang tokoh politik secara drastis. Inilah skenario yang tengah disiapkan Turki terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui instrumen hukum bernama red notice yang diterbitkan Interpol.

Langkah ini bukan sekadar simbol politik. Jika terealisasi, rencana tersebut berpotensi mempersempit ruang gerak Netanyahu saat berkunjung ke negara-negara yang terhubung dengan jaringan kerja sama Interpol. Setiap persinggahan, transit bandara, hingga kunjungan kenegaraan bisa berubah menjadi persoalan hukum yang rumit.

Apa Itu Red Notice dan Mengapa Berpengaruh?

Red notice adalah permintaan resmi dari suatu negara anggota Interpol kepada seluruh negara anggota lainnya untuk mencari keberadaan seseorang sekaligus menahan sementara orang tersebut demi kepentingan ekstradisi. Penting dicatat, red notice bukan vonis bersalah dan bukan pula surat perintah penangkapan final. Statusnya lebih mirip sinyal peringatan: “orang ini sedang dicari, mohon ditahan bila ditemukan.”

Interpol sendiri adalah Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional, jaringan kerja sama kepolisian terbesar di dunia dengan 196 negara anggota yang bermarkas di Lyon, Prancis. Organisasi yang berdiri sejak 1923 ini menjadi semacam “jembatan komunikasi” antar-kepolisian dunia. Setiap negara memiliki National Central Bureau yang menerima dan menindaklanjuti permintaan semacam ini.

Kekuatan red notice terletak pada jangkauannya. Satu permintaan dapat langsung menjangkau hampir seluruh negara di dunia dalam hitungan jam melalui sistem komunikasi internal Interpol. Bagi seorang pemimpin yang sering bepergian, inilah yang membuat instrumen ini terasa mengancam: bukan soal vonis, melainkan soal ketidakpastian di setiap pintu masuk negara.

Strategi Turki: Mengunci Pergerakan di Pentas Dunia

Langkah Ankara ini sejatinya bertujuan menutup celah pergerakan Netanyahu di kancah internasional. Selama ini, perjalanan sang perdana menteri relatif aman di negara-negara yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk menahannya. Dengan red notice, setiap negara yang bekerja sama dengan Interpol harus setidaknya mempertimbangkan permintaan tersebut ketika Netanyahu menginjakkan kaki di wilayahnya.

Artinya, rencana kunjungan ke negara sahabat pun bisa berubah menjadi ajang perundingan diplomatik yang pelik. Pemerintah setempat harus memilih: memenuhi permintaan penahanan, atau mengabaikannya dengan risiko dikecam sebagai pihak yang melindungi buronan.

Manuver Turki ini beririsan dengan perkembangan hukum global. Pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional atau ICC (International Criminal Court) menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Meski Turki bukan anggota penuh ICC, dukungan Ankara terhadap jalur hukum internasional ini sudah lama disuarakan para pejabatnya.

Kekuatan dan Keterbatasan Instrumen Ini

Meski terdengar tegas, red notice bukan alat yang tanpa cela. Perlu dipahami, red notice tidak mengikat secara hukum. Setiap negara berhak menolak permintaan tersebut, dan keputusan akhir selalu berada di tangan otoritas lokal. Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat dan Israel sendiri bukan anggota ICC, sehingga jalur penahanan berdasarkan perintah pengadilan tersebut tidak berlaku otomatis di sana.

Ada pula tantangan prosedural. Anggaran dasar Interpol melarang keterlibatan organisasi dalam aktivitas yang bermuatan politis, militer, keagamaan, atau rasial. Karena kasus Netanyahu sangat lekat dengan dinamika politik Timur Tengah, permintaan red notice berpotensi digugat atau dibatalkan oleh komisi pengawas Interpol jika dinilai bermuatan politik.

Belajar dari kasus serupa di masa lalu, banyak permintaan red notice berakhir tertahan karena faktor ini. Setiap negara juga memiliki mekanisme pengujian sendiri sebelum memutuskan menahan seseorang. Karena itu, efektivitas langkah Turki sangat bergantung pada tekanan politik yang menyertainya, bukan semata pada legalitas formal.

Jalan Panjang di Tengah Ketegangan

Kendati demikian, langkah Turki tetap memiliki dampak yang tidak bisa dianggap remeh. Secara diplomatis, ini mengirim pesan bahwa Israel semakin terpojok di panggung hukum internasional. Secara praktis, rencana perjalanan Netanyahu ke negara-negara tertentu otomatis mendapat lapisan risiko baru, baik dari sisi keamanan maupun reputasi.

Perlu diingat pula, hubungan Turki-Israel memang sedang berada di titik beku. Sejak konflik di Gaza meningkat pada Oktober 2023, Ankara menempuh sikap paling keras dalam sejarah hubungan kedua negara: mulai dari penghentian hubungan dagang hingga retorika yang semakin tajam. Rencana red notice ini bisa dibaca sebagai eskalasi berikutnya dalam pendekatan itu.

Pada akhirnya, pertarungan ini bukan hanya soal satu surat permintaan. Ini tentang bagaimana hukum internasional, yang sering dianggap lemah dan lambat, tetap bisa dipakai sebagai senjata oleh negara-negara yang merasa tidak diwakili dalam politik global. Apakah red notice itu benar-benar diterbitkan, dan apakah negara-negara anggota Interpol berani mengeksekusinya, hanya waktu yang akan menjawab. Yang jelas, peta pergerakan seorang pemimpin dunia kini mulai dihitung dengan kalkulasi hukum baru.