Tujuh Kandidat Berebut Jabatan Sekretaris Jenderal PBB

Persaingan menuju kursi tertinggi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kian memanas. Hingga pekan ini, tercatat tujuh figur dari berbagai penjuru dunia resmi dijagokan oleh negara anggota untuk menggantikan Antonio Guterres yang masa jabatannya akan berakhir pada Desember 2026. Nama terbaru yang masuk bursa adalah Olara Otunnu, diplomat senior asal Uganda yang pencalonannya diajukan pemerintah Kampala.

Kehadiran Otunnu menjadikan jumlah kandidat bertambah menjadi tujuh orang. Langkah Uganda tersebut sekaligus mempertegas dinamika bahwa negara-negara Afrika tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses suksesi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, meskipun secara tradisi giliran kawasan Eropa Timur yang disebut-sebut pantas meneruskan tongkat estafet setelah dua periode dipimpin figur dari Eropa Barat.

Profil Singkat Tujuh Kandidat

Pertarungan kali ini diramaikan oleh sejumlah mantan kepala negara, menlu, diplomat karir, hingga mantan Presiden Majelis Umum PBB. Berikut tujuh sosok yang telah mengantongi dukungan resmi dari negara pencalon:

1. Olara Otunnu (Uganda) — Mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Anak dan Konflik Bersenjata serta pernah menjabat Menteri Luar Negeri Uganda. Otunnu memiliki rekam jejak panjang di isu perdamaian dan hak anak, yang menjadi salah satu pilar reformasi PBB.

2. Vuk Jeremić (Serbia) — Mantan Menteri Luar Negeri Serbia yang juga pernah memimpin Sidang Majelis Umum PBB periode 2012-2013. Jeremić dikenal sebagai orator ulung dan kerap menyuarakan pentingnya multilateralisme yang inklusif.

3. Natalia Gherman (Moldova) — Mantan Perdana Menteri sementara Moldova dan eks Kepala Misi PBB di Asia Tengah. Gherman dianggap memiliki pengalaman konkret dalam manajemen krisis dan diplomasi pencegahan konflik.

4. María Fernanda Espinosa (Ekuador) — Presiden Majelis Umum PBB ke-73, pernah menjabat Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Ekuador. Espinosa membawa perspektif Amerika Latin yang kuat serta komitmen pada kesetaraan gender.

5. Miroslav Lajčák (Slovakia) — Diplomat karir yang juga pernah menjadi Presiden Majelis Umum PBB dan kini menjabat Utusan Khusus Uni Eropa untuk Dialog Belgrade-Pristina. Lajčák adalah salah satu kandidat Eropa Timur dengan portofolio diplomasi paling tebal.

6. Carlos Alvarado Quesada (Kosta Rika) — Mantan Presiden Kosta Rika periode 2018-2022 yang fokus pada agenda dekarbonisasi dan transformasi digital. Alvarado dipandang sebagai kandidat progresif yang mewakili generasi baru pemimpin global.

7. Anote Tong (Kiribati) — Eks Presiden Kiribati yang selama lebih dari satu dekade menjadi suara lantang negara-negara kepulauan kecil dalam isu perubahan iklim. Pencalonan Tong membawa urgensi krisis iklim ke jantung pembahasan suksesi Sekjen.

Dinamika Politik dan Tradisi Rotasi Kawasan

Proses pemilihan Sekjen PBB tidak memiliki aturan tertulis yang mengikat soal rotasi kawasan. Namun praktik selama puluhan tahun membentuk ekspektasi bahwa jabatan ini bergilir antarkelompok regional. Sejak Boutros Boutros-Ghali (Afrika), Kofi Annan (Afrika), Ban Ki-moon (Asia), hingga Guterres (Eropa Barat), giliran kawasan yang belum memegang tampuk dalam dua dekade terakhir adalah Eropa Timur. Hal itu menempatkan nama-nama seperti Jeremić, Gherman, dan Lajčák dalam posisi diuntungkan secara politik.

Meski demikian, masuknya Otunnu dari Uganda dan kandidat asal Amerika Latin serta Pasifik menunjukkan bahwa banyak negara ingin mendobrak “kesepakatan diam-diam” tersebut. Mereka berargumen bahwa kualitas kepemimpinan dan agenda reformasi PBB harus dikedepankan di atas pertimbangan geografis semata.

Ketentuan dan Jadwal Pemilihan

Merujuk Piagam PBB, Sekjen ditunjuk oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dewan Keamanan akan menggelar straw poll secara tertutup untuk menyaring nama. Keputusan final membutuhkan dukungan setidaknya sembilan dari 15 anggota Dewan, tanpa adanya veto dari satu pun anggota tetap—Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris.

PBB biasanya memulai proses penjaringan sekitar setahun sebelum masa jabatan Sekjen berakhir. Dengan berakhirnya mandat Guterres pada Desember 2026, maka tahun 2025 dan 2026 akan menjadi panggung panas lobi-lobi diplomatik. Ketujuh kandidat kini harus meyakinkan negara-negara anggota bahwa mereka mampu menghadapi tantangan global: konflik bersenjata di berbagai kawasan, perubahan iklim, krisis pangan, hingga disrupsi teknologi yang menuntut tata kelola multilateral yang lebih gesit.

Publik internasional pun menanti apakah PBB akan kembali memilih figur dari Eropa Timur demi menjaga “tradisi sunyi” itu, atau justru membuka jalan bagi pemimpin inklusif yang mewakili suara negara-negara berkembang. Yang pasti, bertambahnya jumlah kandidat menjadi tujuh orang membuat kontestasi kian terbuka dan sulit ditebak.