Transaksi E-Commerce Nasional Masih Terpusat di Pulau Jawa

JAKARTA — Meski pertumbuhan ekonomi digital Indonesia terus mencatatkan angka fantastis, pemerataan belum sepenuhnya terjadi. Data terbaru menunjukkan transaksi e-commerce nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, meninggalkan kesenjangan signifikan dengan wilayah lain di Tanah Air.

Peneliti NEXT Indonesia Center, Reza Pratama, menegaskan fenomena ini perlu menjadi perhatian serius. Menurutnya, nilai transaksi yang besar belum mencerminkan distribusi ekonomi digital yang inklusif.

“Besarnya nilai transaksi e-commerce nasional belum mencerminkan pemerataan ekonomi digital. Mayoritas aktivitas transaksi masih berputar di Jawa, sementara daerah lain hanya kebagian remah-remah,” ujar Reza dalam diskusi virtual, Jumat (24/1/2025).

Dominasi Jawa dalam Peta E-Commerce

Berdasarkan data Bank Indonesia, lebih dari 72% total transaksi e-commerce sepanjang 2024 berasal dari Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi kontributor utama. Sementara itu, kontribusi dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua masih di bawah 5% masing-masing.

Tingginya penetrasi internet, infrastruktur logistik yang lebih matang, serta kepadatan penduduk menjadi faktor pendorong. Namun, di sisi lain, daerah luar Jawa masih menghadapi kendala jaringan telekomunikasi, biaya pengiriman tinggi, dan rendahnya literasi digital.

Akar Masalah Ketimpangan

Para pengamat menyoroti kesenjangan infrastruktur sebagai biang keladi. Jaringan fiber optik dan pusat data masih terkonsentrasi di Jawa. Biaya logistik ke Indonesia timur bisa mencapai tiga hingga empat kali lipat dibanding pengiriman antarkota di Jawa, memengaruhi daya saing produk lokal.

Selain itu, literasi digital di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami transaksi daring, pengamanan data, atau bahkan cara menggunakan dompet digital. Akibatnya, ekosistem e-commerce hanya dinikmati segelintir orang.

Pemerintah Ambil Langkah

Menyikapi kondisi ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kementerian Perdagangan mulai menggulirkan sejumlah program. Di antaranya pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah 3T, pelatihan literasi digital untuk UMKM, serta insentif bagi platform e-commerce yang memperluas penetrasi ke luar Jawa.

“Kami mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha logistik untuk menekan ongkos kirim. Targetnya, pada 2027 kesenjangan digital antarpulau bisa dipangkas hingga 30%,” ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika.

Peran Platform dan UMKM

Tidak hanya pemerintah, platform e-commerce juga dituntut berinovasi. Beberapa marketplace besar mulai membuka gudang distribusi di luar Jawa dan menyediakan fitur geotagging untuk mengangkat produk lokal. Program local heroes dan pelatihan khusus bagi pelaku UMKM daerah menjadi strategi yang diharapkan mampu memperluas basis pengguna.

Meski begitu, para pelaku usaha mengaku masih terbentur persoalan permodalan dan akses pasar. Bantuan dari pemerintah daerah dan sektor perbankan dinilai krusial agar mereka bisa bersaing di ranah digital.

Harapan ke Depan

Reza optimistis, jika semua pemangku kepentingan bergerak serentak, gap antara Jawa dan luar Jawa bisa diperkecil. Namun ia mengingatkan, tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik; aspek sumber daya manusia harus menjadi prioritas.

“Pemerataan e-commerce bukan hanya soal kabel dan menara telekomunikasi, tetapi juga soal menyiapkan orang-orang yang siap berdagang secara digital. Tanpa itu, infrastruktur canggih pun tidak akan berguna,” tegasnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor, diharapkan pertumbuhan ekonomi digital dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya mereka yang tinggal di Pulau Jawa.