Tito Karnavian Percepat Anggaran Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Senilai Rp100,1 T

Pemerintah pusat tengah mengakselerasi persetujuan anggaran untuk program pemulihan pascabencana di Pulau Sumatera. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara langsung mendorong percepatan proses legislasi dan pencairan dana, menimbang besarnya kebutuhan rekonstruksi di kawasan yang terus diguncang bencana alam dalam beberapa tahun terakhir.

Angka Fantastis untuk Memulihkan Sumatera

Total dana yang diusulkan mencapai Rp100,1 triliun hingga tahun 2028. Angka ini mencakup rekonstruksi fisik, pemulihan ekonomi, serta penguatan ketahanan masyarakat di sejumlah provinsi seperti Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, dan Jambi. Pemerintah menilai jumlah tersebut sebagai langkah yang realistis agar pemulihan tidak berjalan lambat dan tambal sulam, melainkan terintegrasi dan berkelanjutan.

Dari total tersebut, sekitar 40% dialokasikan untuk rehabilitasi infrastruktur publik, 25% untuk pembangunan kembali perumahan rakyat, 15% untuk sektor sosial dan kesehatan, serta sisanya untuk pemulihan mata pencaharian dan sistem mitigasi berbasis teknologi.

Perintah Langsung: Keputusan di Tahun Anggaran Berjalan

Dalam rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana, Tito Karnavian menegaskan pentingnya penerbitan surat keputusan persetujuan anggaran pada tahun anggaran yang sedang berjalan. "Kita tidak bisa lagi menunda penanganan dampak bencana. Masyarakat perlu kepastian bantuan dan pembangunan," ujarnya. Ia meminta kementerian keuangan dan parlemen untuk memprosesnya sebagai prioritas nasional.

Dengan percepatan ini, pemerintah daerah diinstruksikan segera menyelesaikan pembebasan lahan dan dokumen pendukung, sehingga kontraktor dapat mulai bergerak begitu dana tersedia. Target awal: realisasi kontrak pekerjaan fisik paling lambat triwulan pertama 2025.

Rincian Alokasi dan Jangka Waktu

Dana sebesar Rp100,1 triliun akan disebar dalam rentang empat tahun (2025-2028). Alokasi terbesar ditempatkan pada perbaikan jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan yang rusak parah akibat gempa bumi, banjir, dan tanah longsor yang terjadi silih berganti. Sektor perumahan akan membangun puluhan ribu unit hunian tetap bagi warga yang hingga kini masih bertahan di hunian sementara (huntara).

Selain infrastruktur keras, anggaran ini juga membiayai pengembangan sistem peringatan dini berbasis kecerdasan buatan (AI) yang terhubung dengan sensor seismik dan hidrologi, pelatihan mitigasi di tingkat desa, serta program padat karya yang menyasar pemulihan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Pemerintah berharap skema ini menciptakan efek ganda: bencana tidak hanya dipulihkan, tetapi masyarakat menjadi lebih mandiri dan tangguh.

Tantangan Birokrasi dan Pengawasan

Meski mendapat dukungan luas, percepatan ini bukan tanpa hambatan. Sejumlah anggota dewan meminta setiap aliran dana disertai audit ketat dan transparansi penuh untuk mencegah kebocoran. Menjawab hal tersebut, Tito menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem monitoring elektronik yang memungkinkan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta partisipasi publik secara langsung.

Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian teknis seperti PUPR harus berjalan tanpa sekat. "Kita belajar dari pengalaman rehabilitasi pascabencana sebelumnya. Kecepatan harus diimbangi dengan akurasi data kebutuhan di lapangan," imbuh Tito. Tim kerja terpadu akan dibentuk untuk memastikan tidak ada proyek yang tumpang tindih atau terbengkalai.

Konteks Rentetan Bencana di Sumatera

Pulau Sumatera berada di jalur Cincin Api Pasifik yang rawan gempa dan letusan gunung berapi. Sepanjang 2022-2024, data BNPB mencatat lebih dari 17 kejadian bencana besar yang menyebabkan kerugian ekonomi melampaui Rp30 triliun. Gempa bumi di Sumatera Barat pada 2022 merobohkan ribuan rumah; erupsi Gunung Marapi pada akhir 2023 menewaskan puluhan pendaki dan menutup akses desa; sementara banjir bandang serta longsor di Sumatera Utara, Aceh, dan Bengkulu pada awal 2024 memutus jalur transportasi dan menggenangi lahan pertanian seluas ribuan hektare. Akumulasi kerusakan inilah yang memaksa negara menghitung ulang kapasitas penanggulangan bencana dan merancang anggaran rehabilitasi dalam skala masif.

Asa Masyarakat: Huntara ke Hunian Permanen

Warga terdampak di sejumlah lokasi mengaku jenuh tinggal di huntara yang minim air bersih dan sanitasi. Surono, warga Pasaman Barat yang rumahnya rata dengan tanah akibat gempa, mengungkapkan, "Kami hanya ingin segera punya rumah sendiri. Kalau anggaran ini benar-benar cepat cair, kami berharap bisa pindah sebelum akhir tahun depan." Cerita serupa muncul dari Aceh Tenggara, di mana warga harus berjalan kaki berjam-jam karena jembatan penghubung desa belum diperbaiki.

Pemerintah daerah pun didorong untuk bergerak cepat: menyiapkan lokasi relokasi, memverifikasi daftar penerima manfaat, dan memastikan material bangunan tersedia secara lokal. Bila persetujuan berjalan mulus, program ini akan menjadi salah satu skema pemulihan pascabencana terbesar di Indonesia setelah rehabilitasi Aceh pascatsunami 2004.

Target Tuntas 2028 dan Optimisme Kolaborasi

Pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan fisik dan nonfisik tuntas paling lambat tahun 2028. Untuk itu, kementerian teknis seperti PUPR dan Kementerian Sosial diminta segera membentuk satuan tugas (satgas) percepatan yang melingkupi perencanaan, pengadaan, dan pengawasan. Tito menutup arahan dengan optimisme: "Kita tidak perlu lagi proyek terpisah-pisah. Semua harus saling mengisi agar anggaran Rp100,1 triliun ini benar-benar memberi dampak dan tidak sia-sia."

Dengan sinergi lintas lembaga, pengawalan ketat, dan pelibatan komunitas lokal, percepatan anggaran ini diharapkan mampu mengubah paradigma penanganan bencana nasional dari respons darurat reaktif menuju pembangunan berkelanjutan yang siap menghadapi ancaman di masa depan.