Teheran Bantah Isu Perundingan, Tekankan Perubahan Sikap AS Diperlukan

Pemerintah Iran secara resmi membantah kabar yang menyebutkan adanya proses negosiasi aktif dengan Amerika Serikat. Dalam keterangan yang disampaikan pada Senin (27/7), Teheran menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada jalur komunikasi diplomatik langsung yang terbuka antara kedua negara. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi yang berkembang di sejumlah media internasional mengenai kemungkinan dimulainya kembali perundingan nuklir.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menekankan bahwa setiap bentuk dialog dengan Washington sepenuhnya bergantung pada perubahan kebijakan fundamental dari pihak Amerika. “Kami tidak melihat adanya sinyal konkret yang menunjukkan kesiapan AS untuk kembali ke meja perundingan dengan itikad baik,” demikian inti pesan yang disampaikan. Teheran menilai bahwa retorika diplomatik semata tidak cukup tanpa diikuti langkah nyata, terutama terkait pencabutan sanksi ekonomi yang telah membebani negara tersebut selama bertahun-tahun.

Warisan Perjanjian Nuklir dan Kebuntuan Komunikasi

Hubungan Iran-AS kembali memanas sejak Washington secara sepihak menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada 2018. Keputusan tersebut diikuti dengan pemberlakuan kembali sanksi keras terhadap sektor minyak, perbankan, dan perdagangan Iran. Sejak saat itu, upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan bersejarah tersebut terus menemui jalan buntu.

Di bawah pemerintahan baru AS, sejumlah putaran pembicaraan tidak langsung sempat difasilitasi oleh Uni Eropa dan negara-negara tetangga seperti Oman. Namun, dialog tersebut tidak pernah mencapai tahap kesepakatan konkret. Iran bersikeras bahwa pencabutan seluruh sanksi secara verifikatif merupakan prasyarat mutlak sebelum mereka bersedia kembali mematuhi batasan pengayaan uranium sesuai JCPOA. Di sisi lain, AS menginginkan agar Iran terlebih dahulu membatasi program nuklirnya yang telah berkembang jauh melampaui ambang yang disepakati sebelumnya.

Syarat Mutlak Teheran untuk Memulai Dialog

Dalam pernyataan terbarunya, Teheran merinci sejumlah kondisi yang harus dipenuhi sebelum perundingan resmi dapat dimulai. Pertama, pencabutan seluruh sanksi ilegal yang dijatuhkan oleh Washington, bukan hanya penangguhan sementara. Kedua, pemberian jaminan hukum yang mengikat bahwa pemerintah AS di masa depan tidak akan kembali keluar dari perjanjian. Iran berkaca pada pengalaman pahit saat kesepakatan 2015 ditinggalkan begitu saja oleh pemerintahan berikutnya. Ketiga, kompensasi atas kerugian ekonomi yang diderita selama periode sanksi.

“Segala sesuatunya ada di tangan Amerika. Jika mereka menunjukkan perubahan perilaku yang tulus, pintu diplomasi tidak akan pernah tertutup,” ujar seorang pejabat senior Iran yang enggan disebutkan namanya. Namun, ia menekankan bahwa Teheran tidak akan menunggu tanpa batas waktu. Program nuklir dan pengembangan rudal balistik akan terus berjalan sebagai hak kedaulatan negara. Sikap ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal justru memperkuat determinasi internal Iran untuk mandiri secara teknologi.

Respons Global dan Dinamika Geopolitik

Dari pihak Eropa, terutama Prancis, Jerman, dan Inggris yang menjadi penandatangan JCPOA, kekecewaan terhadap kebuntuan ini semakin besar. Mereka menginginkan agar kedua pihak segera kembali ke jalur diplomasi, mengingat risiko proliferasi nuklir di kawasan Timur Tengah yang semakin meningkat. Namun, upaya mediasi yang dilakukan Brussels kerap kandas karena ketidakpercayaan mendalam antara Teheran dan Washington.

China dan Rusia, sebagai mitra strategis Iran, memberikan dukungan moral dan ekonomi yang signifikan. Keduanya mengecam kebijakan sanksi unilateral AS dan mendesak agar perundingan berdasarkan prinsip saling menghormati segera digelar. Namun, perubahan konstelasi geopolitik akibat perang di Ukraina telah mengalihkan perhatian global dan mempersulit upaya menghidupkan kembali JCPOA.

Sementara itu, negara-negara Arab Teluk yang sebelumnya berseteru kini mulai melakukan pendekatan ulang terhadap Iran, dimotori oleh Arab Saudi yang memulihkan hubungan diplomatik pada 2023. Normalisasi ini menciptakan harapan baru bahwa stabilitas kawasan dapat dicapai tanpa harus melibatkan AS secara langsung. Namun, Teheran tetap membedakan antara hubungan regional dan tuntutannya terhadap Washington.

Bantahan terbaru dari Teheran ini menandaskan bahwa meskipun jalur diplomatik tampak sepi, Iran tidak merasa terisolasi. Kerja sama dengan poros Timur dan kedekatan dengan tetangga regional memberi ruang gerak yang cukup. Analis politik menilai bahwa sikap keras ini merupakan bagian dari strategi negosiasi untuk menaikkan posisi tawar. Dengan menegaskan bahwa tidak ada perundingan, Iran sebenarnya memberi sinyal bahwa merekalah yang memegang kendali waktu dan prasyarat. Apakah Washington bersedia bergerak? Teheran telah memberikan jawaban: semuanya tergantung Amerika.