Tarif Ojol Bakal Diatur Perpres, Ini Dampaknya bagi Pengemudi

Bayangkan Anda memesan makanan lewat aplikasi dan melihat ongkos kirim yang naik turun seperti harga saham. Di sisi lain, pengemudi yang mengantar pesanan itu mengeluh penghasilannya semakin tipis. Inilah dilema tarif ojek online (ojol) yang selama bertahun-tahun menjadi ganjalan antara platform aplikasi, konsumen, dan mitra pengemudi. Kini, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dikabarkan tengah memfinalisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menjadi payung hukum penetapan tarif ojol untuk tiga segmen layanan sekaligus: angkutan penumpang, pengiriman barang, dan pesan-antar makanan.

Ibarat seperti memasang argo pada taksi konvensional di era digital, kehadiran Perpres ini diharapkan menghentikan perang tarif antarplatform yang selama ini kerap mengorbankan pendapatan pengemudi. Regulasi yang dikebut ini bukan sekadar soal angka di layar aplikasi, melainkan menyangkut mata pencaharian ratusan ribu pengemudi yang menggantungkan hidup pada ekosistem ekonomi digital Indonesia.

Kenapa Tarif Ojol Butuh Campur Tangan Negara?

Selama ini, tarif ojol ditetapkan secara sepihak oleh platform aplikasi melalui algoritma dinamis yang sulit diprediksi. Padahal, biaya hidup pengemudi tidak pernah fleksibel: bensin, perawatan motor, kuota internet, hingga asuransi harus dibayar setiap bulan. Ketika tarif turun di jam sepi atau tanpa kompensasi memadai saat cuaca buruk, pendapatan pengemudi bisa anjlok drastis. Akibatnya, aksi demonstrasi dan mogok massal pengemudi menjadi pemandangan yang nyaris rutin dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut rencana, Perpres ini akan mengatur tiga hal utama: batas bawah (floor price) dan batas atas (ceiling price) tarif, mekanisme kenaikan tarif pada kondisi tertentu seperti cuaca ekstrem atau lonjakan permintaan, serta transparansi pembagian pendapatan antara platform dan pengemudi. Artinya, platform tidak lagi bebas menetapkan tarif obral yang merugikan mitra pengemudi demi merebut pangsa pasar.

"Yang terpenting adalah keseimbangan: konsumen tetap mendapat harga wajar, pengemudi mendapat pendapatan layak, dan platform tetap bisa berbisnis secara sehat. Regulasi bukan untuk mematikan inovasi, melainkan menjinakkannya agar berpihak pada semua pihak," kata seorang pengamat kebijakan transportasi.

Simulasi Dampak bagi Pengemudi dan Konsumen

Jika Perpres ini diteken, kira-kira bagaimana dampaknya? Ambil contoh layanan angkutan penumpang. Saat ini tarif minimum di sejumlah kota besar berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 untuk empat kilometer pertama. Dengan aturan baru, pemerintah dikabarkan menyiapkan rentang tarif yang mempertimbangkan biaya operasional kendaraan (BOK), yaitu hitungan yang mencakup bensin, penyusutan kendaraan, dan perawatan. Hasilnya, tarif per kilometer mungkin naik tipis, tetapi pengemudi memperoleh kepastian pendapatan minimum.

Untuk layanan pengiriman barang dan makanan, simulasinya berbeda. Tarif flat yang berlaku saat ini sering dianggap tidak adil karena jarak tempuh bisa jauh, tetapi biaya yang dibebankan kepada konsumen sama saja. Dengan batas bawah yang lebih tegas, pengemudi pengantar makanan di jam makan siang, ketika volume pesanan melonjak hingga dua kali lipat, berpotensi memperoleh tambahan pendapatan. Konsumen mungkin merasakan ongkos kirim sedikit lebih mahal, tetapi sebagai kompensasi, kualitas layanan diharapkan lebih stabil karena pengemudi tidak lagi menolak pesanan jarak jauh.

Tantangan Implementasi di Lapangan

Meski niatnya mulia, implementasi Perpres ini bukan tanpa tantangan. Pertama, soal pengawasan: Indonesia memiliki puluhan platform transportasi daring dengan skala berbeda, dan memastikan semuanya mematuhi batas tarif membutuhkan pengawasan digital yang canggih. Kedua, risiko pergeseran biaya: jika batas bawah dinaikkan terlalu tinggi, beban bisa berpindah ke konsumen dan berpotensi menekan volume permintaan. Ketiga, platform bisa mencari celah, misalnya dengan mengubah struktur insentif atau menggeser komponen biaya ke layanan lain.

Para pengamat menilai kunci keberhasilan aturan ini ada pada data. Pemerintah perlu memiliki akses terhadap data operasional platform, seperti jumlah perjalanan, jarak tempuh, dan pendapatan pengemudi, agar penetapan tarif berbasis bukti, bukan asumsi. Di sinilah peran teknologi dan kecerdasan buatan (AI, Artificial Intelligence) bisa dimaksimalkan untuk memantau kepatuhan secara real-time.

Langkah Kecil Menuju Ekosistem yang Lebih Adil

Finalisasi Perpres ini menandai pergeseran paradigma: dari pasar yang sepenuhnya diatur algoritma swasta menuju ekosistem dengan aturan main yang disepakati bersama. Jika berjalan mulus, bukan tidak mungkin kesejahteraan pengemudi meningkat, kualitas layanan membaik, dan persaingan antarplatform berpindah dari perang diskon menuju inovasi layanan yang sesungguhnya, seperti pengembangan rute pintar dan optimasi waktu tempuh.

Bagi konsumen, perubahan tarif mungkin terasa di dompet. Tetapi perlu diingat: ongkos kirim yang sehat adalah harga dari layanan yang berkelanjutan. Sama seperti kita rela membayar lebih untuk bahan pangan yang diproduksi petani secara adil, membayar tarif ojol yang layak adalah bentuk dukungan kecil bagi pengemudi yang setiap hari menembus macet demi sampai ke tujuan.