Skandal Goncang ICC: Jaksa Utama Karim Khan Resmi Dicopot

Dunia hukum internasional diguncang kabar mengejutkan pada pekan ini. Karim Ahmad Khan, jaksa utama Pengadilan Kriminal Internasional (International Criminal Court/ICC) yang selama ini menjadi sorotan global karena sejumlah kasus besar—termasuk surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu—resmi dicopot dari jabatannya. Keputusan dramatis ini muncul di tengah bergulirnya tuduhan pelanggaran seksual yang menjerat sang jaksa, menciptakan gelombang ketidakpastian terhadap masa depan puluhan investigasi penting yang tengah berjalan di bawah kepemimpinannya.

Pencopotan Karim Khan merupakan pukulan keras bagi lembaga yang bermarkas di Den Haag, Belanda, tersebut. ICC sedang berada pada fase paling krusial dalam sejarahnya, berusaha menegakkan yurisdiksi atas kejahatan perang di berbagai belahan dunia yang sarat akan ketegangan geopolitik. Kepergian Khan secara paksa menimbulkan pertanyaan fundamental: siapa yang akan melanjutkan pekerjaan berat menuntut para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan saat institusi itu sendiri sedang diguncang krisis internal?

Kronologi dan Proses Pencopotan

Menurut sumber internal yang enggan disebutkan namanya, proses pencopotan Karim Khan berlangsung dengan cepat namun tetap melalui mekanisme formal yang diatur dalam instrumen hukum ICC. Badan pengawas internal lembaga tersebut menggelar sidang darurat setelah menerima laporan resmi mengenai dugaan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh sang jaksa. Laporan tersebut diterima beberapa pekan sebelum keputusan akhir diambil, dan telah melalui proses verifikasi awal sebelum akhirnya naik ke tingkat yang lebih tinggi untuk ditindaklanjuti.

Majelis hakim yang menangani perkara administrasi ini menyatakan bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Khan cukup serius untuk membenarkan pemberhentian sementara sembari menunggu hasil investigasi penuh. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan integritas institusi yang sedang dipertaruhkan di mata publik global. Pihak ICC sendiri belum merilis pernyataan resmi yang mendetailkan kronologi peristiwa, namun sejumlah diplomat yang dekat dengan lembaga tersebut mengkonfirmasi bahwa dokumen pencopotan telah ditandatangani oleh otoritas yang berwenang pada awal pekan ini.

Yang menambah kompleksitas situasi adalah kenyataan bahwa Karim Khan sebelumnya dikenal sebagai figur yang relatif bersih dan berintegritas tinggi. Pengacara asal Inggris keturunan Pakistan ini membangun reputasi selama lebih dari dua dekade sebagai pembela hak asasi manusia yang gigih, sebelum akhirnya terpilih menjadi jaksa utama ICC pada tahun 2021 menggantikan pendahulunya, Fatou Bensouda. Belum ada pernyataan publik dari Khan maupun tim kuasa hukumnya menanggapi pencopotan ini.

Tuduhan Pelanggaran yang Menghancurkan

Detil mengenai tuduhan pelanggaran seksual yang menjerat Karim Khan masih diselimuti kerahasiaan ketat. Namun, berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari beberapa pejabat yang mengetahui substansi laporan, dugaan pelanggaran ini melibatkan perilaku tidak pantas yang terjadi dalam konteks profesional di lingkungan kerja ICC. Sifat spesifik dari tuduhan tersebut—apakah berupa pelecehan verbal, tindakan fisik, atau penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan seksual—belum diungkapkan secara terbuka karena alasan perlindungan terhadap korban dan integritas proses investigasi yang sedang berjalan.

Yang membuat kasus ini semakin ironis adalah posisi ICC sebagai lembaga yang salah satu mandat utamanya adalah menuntut kejahatan seksual dalam konteks konflik bersenjata. Tribunal ini telah berulang kali menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang paling serius. Kini, lembaga yang sama harus menghadapi tuduhan serupa dari dalam tubuhnya sendiri, menciptakan krisis legitimasi yang sulit diabaikan.

Sumber lain yang dekat dengan investigasi menyebutkan bahwa bukti-bukti awal yang dikumpulkan oleh tim pemeriksa internal menunjukkan adanya pola perilaku yang problematis, bukan sekadar insiden tunggal. Jika tuduhan ini terbukti, maka kasus yang menimpa Khan bisa menjadi salah satu skandal paling memalukan dalam sejarah ICC sejak lembaga ini didirikan pada tahun 2002 melalui Statuta Roma.

Dampak Terhadap Kasus-Kasus Besar

Pencopotan Karim Khan terjadi pada saat yang sangat kritis. Di bawah kepemimpinannya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Gaza—sebuah langkah berani yang memicu kemarahan Israel dan sekutu kuatnya, Amerika Serikat. Selain itu, Khan juga memimpin investigasi terhadap dugaan kejahatan perang Rusia di Ukraina, situasi di Myanmar, dan beberapa kasus besar lainnya di Afrika serta Asia.

Ketiadaan jaksa utama permanen berpotensi memperlambat atau bahkan menghentikan sementara kemajuan kasus-kasus tersebut. Meskipun ICC memiliki struktur birokrasi yang memungkinkan pekerjaan teknis tetap berjalan di bawah pengawasan pejabat sementara, keputusan-keputusan strategis—termasuk apakah akan memperluas cakupan investigasi atau mengajukan dakwaan baru—biasanya memerlukan persetujuan dan arahan dari jaksa utama. Kekosongan kepemimpinan di kantor kejaksaan pada momen seperti ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menekan atau mendiskreditkan proses hukum yang sedang berjalan.

Para analis hukum internasional mengkhawatirkan bahwa pihak-pihak yang selama ini menjadi target investigasi ICC akan menggunakan skandal ini sebagai amunisi untuk menyerang kredibilitas seluruh proses. Argumen bahwa lembaga yang tidak mampu membersihkan dirinya sendiri tidak memiliki legitimasi moral untuk mengadili orang lain dapat dengan mudah dilontarkan oleh mereka yang sejak awal menolak yurisdiksi tribunal global ini.

Krisis Kepercayaan dan Langkah Ke Depan

ICC bukanlah lembaga yang asing dengan kritik dan kontroversi. Sejak awal berdirinya, pengadilan ini kerap dituduh bias, tidak efektif, dan terlalu fokus pada kejahatan yang terjadi di negara-negara Afrika sementara mengabaikan pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara besar. Tuduhan terhadap Karim Khan menambah daftar panjang tantangan yang dihadapi oleh institusi yang sudah berjuang untuk mempertahankan relevansinya di tengah lanskap geopolitik yang semakin terfragmentasi.

Para negara anggota Statuta Roma kini menghadapi tekanan untuk segera menunjuk jaksa utama pengganti yang memiliki integritas tanpa cela dan kapasitas untuk memulihkan kepercayaan publik. Proses pemilihan ini diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan dan diprediksi akan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik di antara 124 negara anggota. Nama-nama kandidat potensial mulai bermunculan dalam diskusi tertutup di kalangan diplomatik, meskipun belum ada yang secara resmi mendeklarasikan pencalonan.

Terlepas dari hasil investigasi terhadap Khan, peristiwa ini telah meninggalkan bekas mendalam pada reputasi ICC. Publik di berbagai belahan dunia yang menggantungkan harapan pada pengadilan ini untuk menegakkan keadilan internasional kini menunggu dengan cemas bagaimana lembaga ini akan melewati badai yang mengguncang fondasinya. Satu hal yang pasti: masa depan penegakan hukum pidana internasional sedang dipertaruhkan, dan taruhannya tidak pernah setinggi ini sepanjang abad ke-21.