Skandal eFishery: Anwar Ibrahim Sebut Gibran dan Rugi Rp881 M

Kronologi Penipuan dan Modus Operandi

eFishery, yang dikenal sebagai startup teknologi perikanan dengan valuasi lebih dari 1,4 miliar dolar AS pada puncaknya, mengklaim memiliki ribuan petambak binaan yang menggunakan perangkat pakan otomatis berbasis Internet of Things (IoT). Investigasi awal menunjukkan bahwa perusahaan diduga memanipulasi data produksi, jumlah mitra, dan pendapatan untuk menarik investor global. Modusnya meliputi pembuatan entitas fiktif, laporan keuangan palsu, serta proyeksi pertumbuhan yang dilebih-lebihkan, sehingga dana segar terus mengalir tanpa kontrol memadai.

KWAP masuk sebagai investor pada putaran pendanaan Seri D di tahun 2023, menanamkan dana sekitar 600 miliar rupiah. Nilai investasi itu kini dianggap hangus total setelah auditor forensik menemukan bahwa sebagian besar aset dan pendapatan yang dilaporkan tidak pernah ada. Audit independen yang dilakukan PwC Malaysia mengonfirmasi bahwa dana yang diinvestasikan tidak digunakan untuk ekspansi bisnis, melainkan dialihkan ke rekening pribadi sejumlah pendiri dan pihak terkait, termasuk pembelian aset mewah di luar negeri.

Peran Gibran Rakabuming Raka yang Menuai Kontroversi

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuat dalam pusaran skandal ini karena keterlibatannya sebagai brand ambassador dan figur publik yang gencar mempromosikan eFishery di berbagai forum nasional dan internasional. Gibran bahkan pernah menyebut eFishery sebagai "kebanggaan anak bangsa" dalam acara peluncuran teknologi pakan ikan di Jawa Tengah pada 2022. Meski tidak dituduh terlibat langsung dalam penipuan, posisinya sebagai pejabat tinggi negara yang merekomendasikan startup itu kepada calon investor mulai dipertanyakan.

Anwar Ibrahim secara hati-hati menyebut bahwa "ada tanggung jawab moral dari mereka yang meminjamkan nama dan jabatannya". Pernyataan ini disambut riuh oleh oposisi di Malaysia yang mendesak penyelidikan lintas negara. Di Indonesia, Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi mendesak KPK untuk memeriksa Gibran terkait aliran dana dari eFishery ke yayasan yang didirikan keluarganya, meskipun belum ada bukti hukum yang kuat. Gibran sendiri membantah mengetahui praktik curang tersebut dan menyatakan siap kooperatif jika dipanggil pihak berwenang.

Dampak pada Ekosistem Startup dan Hubungan Bilateral

Skandal ini tidak hanya menghancurkan kepercayaan investor terhadap startup Indonesia, tetapi juga memicu ketegangan diplomatik antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Menteri Keuangan Malaysia Sri Mulyani—bukan, Menteri Keuangan Malaysia Tengku Zafrul Aziz—menyatakan kekecewaannya atas lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia dalam memantau perusahaan teknologi yang menerima dana asing. Sementara itu, OJK Indonesia merespons dengan memperketat aturan due diligence bagi startup yang ingin menghimpun dana dari investor institusi luar negeri, termasuk mewajibkan audit berdasar standar internasional secara berkala.

Di sisi lain, ratusan startup tahap awal merasakan getahnya. Banyak venture capital (VC) yang menunda pendanaan baru untuk sektor agritech dan aquatech karena khawatir dengan risiko fraud. Data dari Asosiasi Fintech Indonesia mencatat penurunan investasi asing sebesar 27 persen dalam tiga bulan pasca-pengungkapan kasus eFishery. Para pendiri startup legit pun terpaksa bekerja dua kali lebih keras untuk meyakinkan investor bahwa model bisnis mereka transparan dan berkelanjutan.

Pelajaran dan Langkah Pemulihan

Kasus eFishery menjadi pelajaran pahit tentang pentingnya tata kelola (governance) dan transparansi di industri teknologi. Menurut pengamat ekonomi digital dari Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, kunci pencegahan adalah memisahkan peran pemasaran yang melibatkan figur publik dari pengambilan keputusan investasi. "Ketika pemimpin negara menjadi endorser, investor cenderung mengabaikan sinyal bahaya," ujarnya. KWAP sendiri kini tengah membentuk tim investigasi bersama otoritas Indonesia untuk melacak aset yang bisa disita guna memulihkan sebagian kerugian.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen memperkuat ekosistem startup dengan memperkenalkan startup rating system, sebuah platform yang akan memberikan peringkat transparansi dan kesehatan finansial perusahaan rintisan secara real-time. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan investor dalam jangka menengah. Sementara itu, Anwar Ibrahim menegaskan bahwa Malaysia tidak akan tinggal diam dan akan terus mendorong keadilan bagi rakyatnya, meskipun proses hukum lintas negara penuh tantangan. "Kami ingin uang itu kembali, dan yang bersalah harus dihukum," pungkasnya.