Sekolah Rohingya Ditutup: Pelarian Kian Terhimpit di Malaysia

Ruang-ruang kelas yang biasanya riuh oleh suara anak-anak kini kosong melompong. Sembilan sekolah yang selama ini menjadi tiang harapan bagi pengungsi Rohingya di Malaysia terpaksa menghentikan seluruh kegiatan belajar-mengajar. Bukan karena pandemi atau bencana alam, melainkan karena badai ujaran bernada permusuhan yang semakin sulit dibendung. Keputusan penutupan ini menandai babak kelam baru bagi komunitas yang sejatinya telah kehilangan hampir segalanya: tanah air, sanak saudara, dan kini, hak paling dasar untuk mengenyam pendidikan.

Malaysia selama bertahun-tahun menjadi salah satu negara tujuan utama pelarian etnis Rohingya dari Myanmar. Meskipun tidak menandatangani Konvensi PBB 1951 tentang Pengungsi, negeri jiran ini secara de facto menampung lebih dari 180 ribu pengungsi dan pencari suaka, dengan mayoritas berasal dari komunitas Rohingya. Mereka bertahan hidup di permukiman informal, bekerja di sektor informal dengan upah minim, sambil menunggu proses pemukiman kembali ke negara ketiga yang seringkali berlarut-larut. Di tengah keterbatasan itulah sekolah-sekolah komunitas—yang sebagian besar dikelola oleh organisasi kemanusiaan dan sukarelawan—hadir sebagai satu-satunya akses pendidikan bagi generasi muda yang terdampar.

Dari Ruang Belajar Menjadi Target Kemarahan

Penutupan sembilan sekolah ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejak awal tahun 2026, media sosial di Malaysia dibanjiri oleh narasi-narasi yang menyudutkan pengungsi Rohingya. Mereka dituduh sebagai beban ekonomi, perebut lapangan kerja, hingga ancaman terhadap keamanan dan identitas budaya setempat. Kampanye kebencian yang semula berseliweran di platform digital akhirnya merembes ke dunia nyata, mengambil bentuk intimidasi langsung terhadap fasilitas-fasilitas pendidikan komunitas pengungsi.

Beberapa sekolah melaporkan insiden pelemparan batu ke arah bangunan, coretan bernada ancaman di dinding, hingga teriakan-teriakan yang memaksa para guru dan murid menghentikan kegiatan. "Anak-anak datang ke sekolah dalam keadaan ketakutan. Mereka bertanya apakah besok masih boleh belajar," ungkap seorang pekerja kemanusiaan yang enggan disebutkan namanya. Situasi keamanan yang semakin genting membuat pengelola sekolah mengambil langkah berat: menutup operasi demi melindungi keselamatan murid dan tenaga pengajar.

Yang lebih memprihatinkan, intimidasi tidak hanya menyasar infrastruktur fisik. Sejumlah anak pengungsi mengalami perundungan di ruang publik, dipermalukan karena identitas etnis mereka, bahkan diusir dari taman-taman bermain. Trauma berlapis ini memperdalam luka psikologis yang telah mereka bawa sejak melarikan diri dari kekerasan di Rakhine State, Myanmar. Bagi anak-anak yang lahir di pengungsian, Malaysia adalah satu-satunya dunia yang mereka kenal. Kini dunia itu mendorong mereka semakin ke pinggir.

Rantai Pendidikan yang Terputus, Masa Depan yang Dirampas

Dampak penutupan sekolah ini tidak bisa diremehkan. Pendidikan bukan sekadar proses mentransfer pengetahuan; bagi anak-anak pengungsi, ruang kelas adalah tempat menemukan stabilitas, rutinitas, dan secercah normalitas di tengah kehidupan yang serba tidak pasti. Ketika akses itu dicabut, rantai harapan yang menghubungkan mereka dengan masa depan yang lebih baik ikut terputus.

Mayoritas anak pengungsi Rohingya sudah tidak memiliki dokumen kewarganegaraan. Mereka tidak bisa mendaftar ke sekolah negeri di Malaysia. Sekolah komunitas bentukan LSM dan organisasi akar rumput menjadi satu-satunya jembatan menuju literasi dasar, keterampilan numerasi, dan pembelajaran bahasa—bekal elementer yang menentukan apakah seorang anak bisa membaca, berhitung, dan kelak mandiri secara ekonomi. Tanpa intervensi pendidikan, risiko pekerja anak, eksploitasi, dan pernikahan usia dini melonjak drastis.

Data dari badan-badan kemanusiaan internasional menunjukkan bahwa sebelum krisis ini, hanya sekitar 30 persen anak pengungsi di Malaysia yang memiliki akses terhadap pendidikan formal maupun non-formal. Angka yang sudah rendah itu kini terpangkas lebih jauh. "Setiap hari tanpa sekolah adalah kemunduran yang sulit dipulihkan," kata seorang peneliti yang telah lama mendokumentasikan kondisi pengungsi di Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa periode putus sekolah yang berkepanjangan seringkali berujung pada anak-anak yang sama sekali tidak kembali ke bangku pendidikan, terutama pada kelompok perempuan dan anak dengan disabilitas.

Gelombang Kebencian dan Pertaruhan Nilai Kemanusiaan

Maraknya ujaran kebencian terhadap pengungsi di Malaysia tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial-politik yang lebih luas. Tekanan ekonomi pasca-pemulihan global, persaingan di pasar tenaga kerja informal, serta politisasi isu migran oleh aktor-aktor tertentu telah menciptakan ekosistem diskursif yang subur bagi xenofobia. Platform media sosial, dengan algoritma yang cenderung memperkuat konten kontroversial, menjadi akselerator yang mempercepat penyebaran narasi kebencian.

Namun di balik kompleksitas itu, yang paling menderita tetaplah mereka yang paling rentan: anak-anak yang tidak memilih untuk menjadi pengungsi, yang tidak memilih dilahirkan di kamp penampungan, dan yang tidak pernah meminta untuk terjebak dalam pusaran kebencian. Penutupan sembilan sekolah ini bukan sekadar statistik atau berita sekilas—ia adalah cermin yang memantulkan pertaruhan serius tentang sejauh mana nilai-nilai kemanusiaan dapat bertahan ketika naluri eksklusivisme mengambil alih.

Organisasi-organisasi kemanusiaan kini berupaya mencari solusi darurat, termasuk mengalihkan kegiatan belajar ke lokasi-lokasi yang lebih aman, mengembangkan modul pembelajaran jarak jauh dengan keterbatasan infrastruktur digital, serta memperkuat advokasi kepada otoritas setempat agar menjamin perlindungan bagi fasilitas pendidikan pengungsi. Namun upaya ini bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan akar persoalan: normalisasi kebencian terhadap kelompok yang paling membutuhkan solidaritas.

Bagi ribuan anak Rohingya yang kini kehilangan ruang belajar, pertanyaan paling sederhana sekaligus paling menyakitkan terus menggantung: sampai kapan mereka harus membuktikan bahwa mereka juga manusia yang berhak bermimpi? Di negeri yang mereka harapkan menjadi tempat berlindung, jawabannya semakin hari semakin tidak berpihak.