Respons Anindya Bakrie atas Mundurnya Perry Warjiyo dan Nasib QRIS

Jakarta - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, memberikan tanggapan terhadap mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang mengejutkan dunia usaha. Anindya menyoroti peran sentral Perry dalam mendorong transformasi digital sistem pembayaran nasional, terutama melalui implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), serta kontribusinya dalam menjaga stabilitas ekonomi makro.

Perry Warjiyo, Arsitek Digitalisasi Pembayaran Nasional

Selama masa jabatannya, Perry Warjiyo dikenal sebagai salah satu gubernur BI yang paling gencar memacu inovasi teknologi keuangan. Di bawah komandonya, Bank Indonesia meluncurkan QRIS pada 2019, sebuah standar kode QR tunggal yang mampu mengintegrasikan berbagai penyedia jasa pembayaran. Langkah ini dianggap sebagai terobosan besar yang menyederhanakan transaksi digital dan memperluas inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri. Hingga awal 2026, QRIS telah digunakan oleh lebih dari 45 juta pengguna dan mencatat volume transaksi bulanan yang menembus angka puluhan triliun rupiah. Anindya Bakrie menegaskan bahwa kontribusi Perry Warjiyo tidak hanya terbatas pada digitalisasi semata, tetapi juga pada kemampuannya menjaga stabilitas ekonomi di tengah goncangan global seperti pandemi COVID-19 dan gejolak perang dagang. "Kita semua menyaksikan bagaimana Gubernur Perry dengan tenang mengarahkan kebijakan moneter yang tepat, sehingga inflasi tetap terkendali dan sektor dunia usaha dapat bernapas," ujar Anindya dalam sebuah kesempatan.

Bayang-bayang Ketidakpastian setelah Kepergian Perry

Kepergian Perry Warjiyo dari pucuk pimpinan BI memunculkan sejumlah pertanyaan krusial, terutama menyangkut kelanjutan program-program digital strategis seperti QRIS. Anindya Bakrie mengakui bahwa ada kekhawatiran di kalangan pengusaha dan pelaku fintech mengenai potensi perubahan arah kebijakan. "Transformasi digital ini adalah warisan yang tidak boleh mandek. QRIS sudah menjadi tulang punggung ekosistem pembayaran modern kita. Siapa pun penggantinya harus memiliki visi yang sama," tegasnya. Dia menambahkan, stabilitas ekonomi yang telah susah payah dibangun selama era Perry juga diharapkan tidak goyah hanya karena pergantian kepemimpinan. Apalagi, QRIS kini bukan sekadar alat pembayaran dalam negeri, tetapi sudah mulai merambah kerja sama lintas batas, seperti dengan Thailand dan Malaysia. Gangguan pada sistem ini bisa berdampak sistemik terhadap perdagangan dan pariwisata. Dalam catatan Bank Indonesia, volume transaksi QRIS pada tahun 2025 melonjak 200 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 2 miliar transaksi dengan nilai lebih dari Rp 250 triliun. Angka ini mencerminkan betapa vitalnya infrastruktur digital ini bagi perekonomian nasional. "QRIS bukan sekadar teknologi, ia adalah alat pemerataan ekonomi. Tanpa QRIS, jutaan usaha kecil dan menengah akan sulit bertransformasi di era digital," ujar Anindya.

Alasan Mundur yang Masih Misterius

Belum ada penjelasan resmi yang detail mengenai alasan Perry Warjiyo mengundurkan diri. Beberapa pengamat menduga adanya tekanan politik atau perbedaan pandangan dengan pemerintah terkait suku bunga acuan. Namun, Anindya Bakrie memilih untuk tidak berspekulasi. "Kami menghormati keputusan pribadi beliau. Yang terpenting, proses transisi harus berjalan mulus dan tidak menimbulkan spekulasi liar yang dapat mengganggu pasar," katanya. Dia juga mengingatkan bahwa momentum pemulihan ekonomi global masih rentan. Dunia usaha membutuhkan kepastian dan stabilitas. Jika pengganti Perry nanti tidak mampu mempertahankan kepercayaan investor, bukan tidak mungkin Indonesia akan kehilangan magnetnya sebagai destinasi investasi digital yang selama ini dibanggakan.

Harapan Kadin bagi Penerus Perry Warjiyo

Anindya Bakrie mewakili Kadin menyampaikan tiga harapan utama kepada pemimpin BI selanjutnya. Pertama, melanjutkan transformasi digital tanpa hambatan. Kedua, menjaga stabilitas moneter melalui kebijakan yang pro-pertumbuhan. Ketiga, memastikan QRIS dan ekosistem ekonomi digital lainnya tetap berkembang untuk memperkuat inklusi keuangan. "Kita tidak bisa mundur ke era transaksi konvensional. Dunia berubah, dan Indonesia harus tetap berada di garis depan inovasi pembayaran," pungkas Anindya. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan pelaku industri swasta agar tonggak-tonggak yang sudah dicapai tidak sia-sia.

Dengan ketidakpastian pasca mundurnya Perry Warjiyo, pasar keuangan dan komunitas fintech kini menantikan siapa sosok yang akan meneruskan tongkat estafet tersebut. Bagi Anindya Bakrie dan Kadin, siapapun orangnya, ia harus mampu mempertahankan api digitalisasi yang telah dinyalakan oleh pendahulunya. Ketua Kadin juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tetap optimistis dan bekerja sama mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan ekosistem pembayaran digital terdepan di Asia Tenggara.