Presiden Suriah Akui Ingin Capai Kesepakatan Keamanan dengan Israel

Geliat diplomasi di Timur Tengah kembali mengemuka setelah seorang pemimpin tinggi dari kawasan itu memberikan sinyal terbuka soal normalisasi keamanan dengan negara yang selama puluhan tahun dianggap sebagai musuh. Dalam pernyataan terbaru, Presiden Suriah Ahmed Al Sharaa mengungkapkan bahwa Damaskus tengah merintis jalan menuju sebuah kesepakatan strategis di bidang stabilitas dan pertahanan dengan Israel. Pengakuan ini menjadi titik terang dari upaya yang sejauh ini bergerak nyaris tanpa suara, menandai babak baru dalam dinamika politik regional yang kerap dibakar konflik berkepanjangan.

Rencana ini, meski masih berada pada tahap eksplorasi awal, dinilai sebagai sinyal penting bahwa sejumlah ibu kota di dunia Arab mulai melirik pendekatan pragmatis terhadap Tel Aviv. Berbeda dengan narasi publik yang cenderung konfrontatif selama puluhan tahun, pembicaraan di balik layar dilaporkan telah berlangsung intensif dalam beberapa bulan terakhir. Fokusnya bukan sekadar gencatan senjata temporer, melainkan sebuah kerangka kerja yang mampu menopang ketahanan kawasan secara berkelanjutan. Al Sharaa, yang namanya jarang muncul dalam sirkuit diplomasi terbuka, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk menghentikan lingkaran kekerasan yang berdampak langsung pada masyarakat sipil.

Akar Sejarah dan Pergeseran Paradigma

Untuk memahami signifikansi manuver ini, perlu ditarik ke belakang bahwa Suriah dan Israel secara teknis masih berada dalam situasi permusuhan sejak perang tahun 1948, diperparah dengan pendudukan Dataran Tinggi Golan dalam perang enam hari 1967. Anilisis para pengamat mencatat, aneksasi Israel atas wilayah strategis itu pada 1981 – yang tidak diakui dunia internasional – menjadi duri permanen yang menghalangi setiap upaya perundingan damai. Namun, lanskap regional telah bergeser drastis pasca gelombang Abraham Accords yang dinormalisasi sejumlah negara Teluk, menciptakan preseden bahwa pengakuan dan kerja sama bilateral bukan lagi hal tabu bagi negara-negara Arab mayoritas.

Damaskus tampaknya membaca tren ini sebagai peluang. Tekanan ekonomi akibat sanksi internasional dan kebutuhan rekonstruksi pasca perang saudara membuat rezim di sana mencari mitra baru. Sementara itu, Israel di bawah pemerintahan koalisi yang berhaluan kanan-tengah juga menunjukkan ketertarikan untuk mengamankan perbatasan utara dari ancaman proksi Iran dan sisa-sisa sel-sel militan yang masih aktif di Suriah selatan. Kedua pihak, meski dipisahkan jurang ideologis yang dalam, kini dipertemukan oleh kepentingan pragmatis: stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

Isi Pembicaraan: Apa yang Diincar Damaskus?

Dalam penjelasannya, Al Sharaa tidak merinci secara teknis poin-poin perjanjian, namun sejumlah sumber diplomatik di Beirut yang enggan dikutip langsung menyebutkan setidaknya ada tiga permintaan utama yang dibawa Suriah ke meja perundingan. Pertama, penjadwalan ulang atau penghapusan utang-utang luar negeri era konflik melalui skema debt-for-security swap di mana keringanan finansial dikaitkan dengan komitmen Damaskus meredam aktivitas milisi anti-Israel di wilayah buffer zone. Kedua, dukungan teknologi dan intelijen untuk memperkuat pengawasan perbatasan guna menangkal penyelundupan senjata. Ketiga, – dan ini yang paling sensitif – jaminan Israel untuk secara bertahap menarik mundur kehadiran militer dari zona penyangga yang selama ini menjadi titik panas.

Di sisi lain, Tel Aviv diyakini mengajukan tuntutan keras: pengakuan resmi atas hak eksistensi Israel, penghentian total penggunaan wilayah Suriah oleh pasukan Iran dan Hizbullah, serta penetapan koridor maritim aman di Mediterania timur yang kaya cadangan gas. Al Sharaa sendiri menyiratkan bahwa “kesepakatan keamanan” yang ia bicarakan adalah pintu masuk, bukan tujuan akhir. Perdamaian, tegasnya, hanya mungkin jika ada keadilan bagi rakyat kedua negara. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai diplomasi dua level – memberi harapan kepada publik domestik dengan narasi kedaulatan, sembari membuka pintu bagi negosiasi yang lebih konkret dengan Israel.

Reaksi Regional dan Dukungan Terselubung

Belum ada tanggapan resmi dari kantor Perdana Menteri Israel maupun Knesset, namun pengamat politik di Yerusalem melihat langkah ini sebagai kemenangan diplomasi tidak langsung dari strategi normalisasi yang dijalankan sejak era sebelumnya. Mesir dan Yordania, dua negara Arab yang telah lebih dulu memiliki perjanjian damai dengan Israel, dikabarkan berperan sebagai mediator tidak resmi. Kairo khususnya melihat potensi besar: stabilisasi Suriah-Israel akan meredakan arus pengungsi dan penyelundupan di sekitar Semenanjung Sinai.

Di dalam negeri Suriah, Al Sharaa harus berhati-hati. Sentimen anti-Israel masih kuat di kalangan kelompok oposisi dan basis pendukungnya sendiri. Agar tidak dianggap mengkhianati perjuangan pembebasan, narasi yang digunakan adalah bahwa kesepakatan ini adalah untuk “mengamankan kedaulatan Suriah” dan “mencegah agresi lebih lanjut.” Pola serupa pernah digunakan oleh pemerintahan Hafez al-Assad, ayah dari presiden saat ini, ketika melakukan negosiasi tidak langsung dengan Israel pada 1990-an yang akhirnya mandek. Kini, sang anak mencoba menyelesaikan pekerjaan itu dengan kalkulasi politik yang lebih matang dan konteks yang jauh berbeda.

Proyeksi dan Implikasi Jangka Panjang

Jika perintisan ini berhasil berubah menjadi kesepakatan formal, peta keamanan Timur Tengah akan berubah secara fundamental. Garis konfrontasi terpanjang antara dunia Arab dan Israel yang membentang dari Dataran Tinggi Golan hingga Lembah Yarmouk akan berubah menjadi zona ekonomi bersama. Proyek-proyek energi bawah laut yang sebelumnya terhambat sengketa wilayah bisa mulai dieksploitasi. Namun, para skeptis mengingatkan bahwa menu utama normalisasi ini kental dengan aroma kepentingan elitis, sementara akar konflik sesungguhnya – nasib Palestina dan status Yerusalem – disingkirkan dari meja perundingan.

Ahmed Al Sharaa mungkin akan menghadapi resistensi dari dalam tubuh militer sendiri dan dari sekutunya di poros perlawanan. Namun, dengan mengangkat inisiatif ini ke permukaan, ia telah menempatkan Suriah pada sebuah titik belok historis. Waktu akan membuktikan apakah pengakuan terbaru ini hanya manuver uji pasar atau benar-benar fondasi bagi perdamaian yang tertunda selama lebih dari tujuh dekade.