Prancis Kecam Seruan Menteri Israel: Pembunuhan Massal Gaza Tak Bisa Ditoleransi

Seruan seorang pejabat tinggi pemerintahan Israel untuk membunuh warga Gaza setiap malam memicu kecaman diplomatik yang jarang terdengar sekencang ini. Prancis, melalui kementerian luar negerinya, secara terbuka mengecam pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir. Yang membuat pernyataan ini berbahaya, menurut para pengamat hukum internasional, bukan hanya isinya, melainkan fakta bahwa ia dilontarkan oleh pejabat negara yang sedang berperang—bukan sekadar komentar pribadi di media sosial.

Ibarat seorang kepala kepolisian yang secara terbuka menyarankan aparatnya menembak setiap orang yang melintas di suatu kawasan demi "menenangkan situasi", seruan semacam ini menabrak prinsip paling dasar hukum perang: warga sipil tidak boleh menjadi sasaran. Dalam hukum humaniter internasional, pembunuhan massal terhadap penduduk sipil termasuk kategori kejahatan perang. Bila dilakukan secara sistematis dan terencana, tindakan itu juga dapat masuk ranah genosida sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 1948.

Apa yang Sebenarnya Diserukan?

Ben Gvir dikenal sebagai tokoh garis keras dalam koalisi pemerintahan Israel. Sejak menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional, ia kerap melontarkan pernyataan kontroversial—dari mendorong pembatasan kebebasan berekspresi hingga mendukung perluasan permukiman di Tepi Barat. Namun, seruan terbarunya dinilai berbeda karena ia secara eksplisit menyebut pembunuhan warga Gaza sebagai solusi dan mengaitkannya dengan rasa aman warga Israel di permukiman.

Kementerian Luar Negeri Prancis menjawab dengan bahasa yang tegas. Paris menyebut seruan tersebut memalukan dan menegaskan bahwa pembunuhan massal tidak dapat diterima dengan alasan apa pun. Sikap ini penting karena Prancis selama ini memainkan peran ganda: kritis terhadap operasi militer Israel di Gaza, tetapi tetap menjaga hubungan bilateral dengan Tel Aviv. Dengan kata lain, kecaman ini datang bukan dari negara yang memusuhi Israel, melainkan dari sekutu yang menilai ada garis yang telah dilanggar.

Konteks: Angka, Waktu, dan Hukum

Konflik Gaza memasuki babak yang semakin dalam sejak Oktober 2023, ketika serangan Hamas—kelompok militan yang menguasai Jalur Gaza—ke wilayah Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera ratusan lainnya. Sebagai balasan, operasi militer Israel berlangsung berbulan-bulan. Menurut data otoritas kesehatan setempat yang kerap dikutip lembaga internasional, korban jiwa di Gaza mencapai puluhan ribu orang, dengan mayoritas perempuan dan anak-anak. Ratusan ribu warga mengungsi, dan sistem kesehatan di wilayah itu disebut berada di ambang kehancuran.

Di tengah situasi tersebut, Mahkamah Internasional (ICJ, International Court of Justice) di Den Haag menerima gugatan Afrika Selatan yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Pada Januari 2024, pengadilan mengeluarkan langkah-langkah sementara: Israel diperintahkan mencegah tindakan genosida dan memastikan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Meski putusan final belum keluar, seruan Ben Gvir yang justru meminta pembunuhan massal dinilai para ahli sebagai pengingat bahwa retorika pejabat tinggi dapat memperburuk situasi di lapangan dan memengaruhi proses hukum yang sedang berjalan.

Mengapa Perkataan Seorang Menteri Begitu Berat?

Dalam hukum pidana internasional, ada doktrin yang disebut command responsibility—tanggung jawab komando. Seorang pemimpin yang menyerukan atau membiarkan kekerasan massal dapat dimintai pertanggungjawaban, baik karena memberi perintah langsung maupun karena gagal mencegah anak buahnya. Karena itu, pernyataan publik seorang menteri tidak pernah sekadar "omongan": ia bisa menjadi bukti dalam persidangan dan sinyal bagi pasukan di lapangan.

Reaksi Prancis juga mengirim pesan politik yang lebih luas. Saat dunia terpecah antara mendukung hak Israel membela diri dan menuntut perlindungan warga sipil Palestina, kecaman dari salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB menambah tekanan terhadap koalisi pemerintahan Israel. Jika diikuti negara lain, langkah ini dapat mengarah pada isolasi politik—mulai dari sanksi, penghentian kerja sama, hingga dorongan gencatan senjata yang lebih kuat.

Yang perlu dicermati ke depan adalah respons Tel Aviv. Sejauh ini belum ada sinyal bahwa pernyataan Ben Gvir akan mengubah kebijakan resmi Israel. Namun, di tengah negosiasi gencatan senjata yang alot, retorika pejabat tinggi semacam ini justru dapat mempersulit jalan menuju perdamaian—karena di meja perundingan, kata-kata seorang menteri kerap berbicara lebih keras daripada dokumen resmi.

Bagi pembaca awam, kasus ini mengingatkan bahwa perang tidak hanya dimenangkan di medan tempur, tetapi juga di ruang publik dan ruang sidang internasional. Setiap pernyataan yang dinormalisasi hari ini bisa menjadi preseden hukum besok. Itulah sebabnya kecaman Prancis bukan sekadar basa-basi diplomatik—ia adalah garis yang ditarik di atas kertas agar tidak ada pihak yang merasa bebas melanggarnya.