Pramono Anung Temui Seskab Teddy, Bahas Transportasi dan Ruang Terbuka Hijau

Kemenangan Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta langsung disambut dengan manuver koordinasi yang cepat. Pada awal pekan ini, mantan Sekretaris Kabinet era Presiden Joko Widodo itu menyambangi kantor Sekretariat Kabinet (Setkab) di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kehadirannya di pagi hari menunjukkan keseriusan untuk segera menyelaraskan program prioritas ibu kota dengan agenda nasional. Pramono menemui langsung Sekretaris Kabinet Teddy Wijaya dalam sebuah pertemuan tertutup yang berlangsung hangat, menandai babak baru sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.

Pertemuan ini menjadi istimewa karena Pramono sendiri pernah menduduki posisi Seskab selama hampir satu dekade. Nuansa nostalgia sekaligus profesional begitu terasa saat ia kembali ke gedung yang menjadi rumah keduanya selama bertahun-tahun. Namun, di balik suasana akrab tersebut, pembahasan keduanya sangat serius dan menyentuh langsung persoalan keseharian warga Jakarta yang mendesak.

Kembalinya Pramono ke Setkab

Langkah Pramono menyambangi Setkab bukan sekadar kunjungan balasan atau seremoni. Ini adalah sinyal kuat bahwa Jakarta di bawah kepemimpinannya akan menempatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat sebagai fondasi utama. Teddy Wijaya yang kini menjabat sebagai Seskab menyambut positif inisiatif tersebut. Sebagai tokoh yang memahami birokrasi dari dalam, Pramono diyakini mampu memangkas sekat-sekat yang selama ini kerap menghambat realisasi proyek strategis di Jakarta.

Di ruang kerja yang dulunya ia tempati, Pramono dan Teddy membahas secara rinci sejumlah program yang masuk dalam prioritas. Keduanya sepakat bahwa Jakarta memerlukan terobosan di dua sektor vital: transportasi publik dan ruang terbuka hijau (RTH). Dua isu ini dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan ibu kota.

Fokus Transportasi Publik: Integrasi dan Efisiensi

Pembahasan soal transportasi menjadi sorotan utama. Pramono menekankan pentingnya mempercepat integrasi antarmoda transportasi massal. Saat ini, warga Jakarta masih harus berpindah-pindah moda dengan akses yang belum sepenuhnya mulus. Jakarta perlu mewujudkan sistem transportasi yang mulus, terjangkau, dan tepat waktu, demikian benang merah yang mengemuka. Teddy Wijaya dalam pertemuan tersebut menyatakan dukungan penuh Setkab untuk memfasilitasi koordinasi lintas kementerian yang diperlukan, terutama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Rencana pengembangan transportasi publik yang dibahas tidak melulu soal infrastruktur fisik. Peningkatan kualitas layanan, seperti kepastian jadwal, kebersihan armada, dan kenyamanan halte, juga menjadi perhatian. Selain itu, integrasi tarif dan sistem pembayaran digital akan didorong agar masyarakat dapat berpindah dari MRT, LRT, hingga Transjakarta hanya dengan satu aplikasi atau kartu. Pramono menyadari bahwa mobilitas warga yang efisien akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi biang kemacetan dan polusi udara. Dukungan pemerintah pusat dinilai krusial, terutama dalam hal pendanaan bersama dan percepatan perizinan.

Ruang Terbuka Hijau: Mewujudkan Jakarta yang Lebih Teduh

Selain transportasi, agenda RTH mencuri perhatian dalam pertemuan tersebut. Jakarta masih bergelut dengan minimnya ruang publik yang hijau dan minim polusi. Target pemerintah provinsi untuk mencapai 30 persen RTH dari total luas wilayah menjadi tantangan besar. Pramono menyampaikan bahwa diperlukan terobosan kebijakan, termasuk pembebasan lahan strategis dan pengalihan fungsi area yang kurang produktif menjadi taman, hutan kota, dan koridor hijau.

Seskab Teddy merespons dengan menawarkan supervisi agar proyek-proyek RTH selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah tumpang tindih aturan yang selama ini melemahkan upaya penambahan RTH. Kawasan seperti bantaran kali, bekas lahan reklamasi yang terbengkalai, hingga aset pemerintah pusat yang tidak terpakai di Jakarta bisa dioptimalkan untuk kepentingan publik. Keduanya juga membahas konsep taman vertikal dan atap hijau sebagai solusi inovatif di tengah keterbatasan lahan horizontal. Dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan disinggung untuk memperkuat basis regulasi dan pendanaan.

Kolaborasi Pusat-Daerah: Kunci Eksekusi

Inti dari pertemuan pagi itu adalah penguatan kolaborasi pusat-daerah. Pramono dan Teddy memiliki hubungan personal yang baik, tetapi mereka menegaskan bahwa pendekatan ini murni demi kepentingan warga. Koordinasi yang kuat antara Jakarta dan pemerintah pusat akan mempercepat realisasi program-program prioritas tanpa terhambat birokrasi yang rumit. Teddy menegaskan bahwa Setkab siap menjadi jembatan untuk memperlancar komunikasi dengan kementerian teknis. Tidak ada agenda politik terselubung, melainkan komitmen untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang lebih layak huni.

Pertemuan ini juga menyiratkan bahwa era baru Jakarta pasca-pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara tidak akan mengurangi perhatian pusat terhadap kota ini. Jakarta tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis nasional, sehingga kualitas hidup warganya harus dijaga. Pramono berambisi memperbaiki tata kelola transportasi dan lingkungan dalam masa jabatannya, dan pintu Setkab yang terbuka lebar itu memberinya modal kepercayaan yang besar.

Dengan gaya komunikasi yang cair dan pengalaman panjang di birokrasi nasional, Pramono diyakini mampu membawa perubahan nyata. Kunjungan pagi ini menandai dimulainya langkah kerja yang tidak lagi terpisah-pisah, tetapi terintegrasi. Warga Jakarta kini menanti hasil konkret: bus yang tepat waktu, taman yang lebih banyak, dan udara yang lebih bersih.