Prabowo Panggil CEO Danantara untuk Reformasi BUMN dan Industri Perkapalan

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Negara pada Senin (27/7/2026) bersama CEO Danantara, Rosan Roeslani, dan sejumlah eksekutif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas restrukturisasi besar-besaran di sektor industri perkapalan dan pemangkasan portofolio perusahaan pelat merah. Rapat ini menjadi titik awal dari ambisi pemerintah untuk menciptakan ekosistem BUMN yang lebih ramping, efisien, dan berdaya saing global.

"Kami sepakat untuk fokus pada core business masing-masing BUMN dan mengurangi beban perusahaan yang selama ini merugi," ujar Rosan usai rapat.

Restrukturisasi BUMN: Dari Kuantitas Menuju Kualitas

Dalam arahan tersebut, Presiden Prabowo menekankan perlunya memangkas jumlah BUMN yang saat ini mencapai 41 entitas—terlalu banyak untuk mendukung efisiensi negara. Targetnya, melalui skema merger, holdingisasi, hingga likuidasi, jumlah itu bisa dipangkas hingga separuhnya dalam tiga tahun ke depan. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang membutuhkan BUMN sebagai motor penggerak ekonomi, bukan beban fiskal.

Empat klaster BUMN akan menjadi pijakan utama konsolidasi, yakni energi, pangan, infrastruktur, dan keuangan. Sementara itu, perusahaan di luar klaster tersebut—terutama yang kinerjanya terus merugi—akan segera direstrukturisasi atau diintegrasikan ke induk usaha yang lebih besar. Rosan menjelaskan bahwa Danantara, sebagai holding investasi negara, nantinya akan berperan langsung dalam proses transformasi ini dengan pendekatan layaknya private equity untuk menjaga tata kelola dan akuntabilitas.

Revolusi Industri Kapal: Menuju Kemandirian Maritim

Di tengah pemangkasan global, industri kapal justru mendapat atensi khusus. Prabowo menginginkan Indonesia memiliki galangan kapal berkelas dunia yang mampu memproduksi berbagai jenis armada, mulai dari kapal niaga, penumpang, hingga kapal perang. Saat ini, PT PAL dan PT Dok Perkapalan menjadi ujung tombak, namun keduanya masih terseret persoalan pesanan sepi, teknologi tua, dan struktur birokrasi yang gemuk.

Rapat memutuskan bahwa kedua BUMN ini akan digabung di bawah satu superholding maritim dengan investasi awal senilai Rp11,2 triliun untuk revitalisasi dok, pembelian mesin CNC presisi tinggi, dan program alih teknologi dari mitra strategis di Asia Timur. "Kita tidak bisa lagi hanya merakit; kita harus mendesain sendiri kapal-kapal yang akan mengarungi jalur logistik nasional," tegas Rosan, mengutip arahan presiden.

Selain itu, skema pendanaan campuran—antara APBN, obligasi global, dan partisipasi investor strategis—disiapkan untuk mendorong lima galangan kapal baru di Batam, Bintan, dan Sulawesi Selatan. Targetnya, dalam lima tahun, Indonesia bisa memenuhi 70% kebutuhan kapal domestik dari produksi dalam negeri, sekaligus memangkas impor yang selama ini membebani neraca perdagangan.

Respons Pelaku Industri dan Proyeksi

Kalangan pelaku industri maritim menyambut positif arah kebijakan ini. “Kalau konsolidasi ini berjalan cepat, kami yakin biaya logistik bisa turun signifikan. Selama ini, biaya komponen hampir 40% lebih tinggi karena kita bergantung pada impor alat berat dan suku cadang,” ujar Andi Mulyono, Sekjen Asosiasi Galangan Kapal Indonesia (IPERINDO).

Sementara itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia, Dian Maulida, mengingatkan bahwa restrukturisasi BUMN bukan sekadar penggabungan entitas, melainkan juga perubahan kultur kerja dan birokrasi yang telah mengakar. “Tanpa tata kelola yang transparan dan sistem rekrutmen profesional, superholding hanya akan menjadi konglomerasi baru yang lamban,” katanya.

Rapat di Istana kemarin juga membahas timeline eksekusi yang ketat: konsolidasi hukum perusahaan target akan dimulai September 2026, sementara uji coba galangan kapal baru ditargetkan beroperasi secara penuh paling lambat pada kuartal keempat 2028. Untuk mengawal agenda ini, Presiden Prabowo membentuk satuan tugas khusus yang beranggotakan Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, dan Danantara yang akan melapor langsung kepadanya setiap dua pekan.

Dengan langkah agresif ini, pemerintah berharap BUMN tidak lagi menjadi beban negara, melainkan menjadi pemain utama di kancah bisnis global. Dan sektor perkapalan, jika sukses ditransformasi, akan menjadi simbol kebangkitan industri strategis Indonesia di tengah persaingan geopolitik yang kian ketat.