Prabowo Desak Industri Kapal RI Bangkit, 95% Armada Masih Asing

Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan percepatan pengembangan industri perkapalan nasional sebagai bagian dari strategi memperkuat kedaulatan maritim Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan terbatas yang membahas sektor transportasi laut dan logistik nasional, di mana Presiden menyoroti ketimpangan mencolok antara armada berbendera Indonesia dan kapal asing yang mendominasi perairan Nusantara.

Dominasi 95 Persen Kapal Asing yang Merugikan

Saat ini, data menunjukkan bahwa sekitar 95 persen dari seluruh kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia mengibarkan bendera asing. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya daya saing industri pelayaran nasional, tetapi juga menyebabkan kebocoran devisa yang signifikan. Setiap tahun, Indonesia kehilangan potensi pendapatan miliaran dolar AS karena harus membayar biaya pengangkutan kepada perusahaan pelayaran asing yang menguasai rute perdagangan domestik maupun internasional. Lebih dari itu, ketergantungan pada armada asing membuat rantai pasok logistik nasional rentan terhadap guncangan eksternal, mulai dari fluktuasi geopolitik hingga krisis ekonomi global.

Presiden Prabowo menilai bahwa situasi ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Beliau menekankan perlunya langkah terobosan untuk merebut kembali peran strategis Indonesia di sektor maritim, sejalan dengan cita-cita negara sebagai poros maritim dunia. “Kita tidak bisa terus-menerus menjadi penonton di rumah sendiri,” demikian inti pesan yang disampaikan Presiden, menggarisbawahi pentingnya pembangunan armada berbendera Indonesia yang kuat dan modern.

Membangun Galangan Kapal Berstandar Global

Fokus utama dari dorongan Presiden adalah mengembangkan industri galangan kapal dalam negeri yang mampu memproduksi berbagai jenis kapal, mulai dari kapal kontainer, tanker, kapal penumpang, hingga kapal penangkap ikan modern. Untuk bersaing di pasar global, galangan kapal Indonesia tidak hanya perlu memenuhi pesanan domestik tetapi juga harus mematuhi standar internasional, termasuk regulasi dari International Maritime Organization (IMO) terkait keselamatan, efisiensi energi, dan pengurangan emisi karbon. Dengan demikian, kapal-kapal berbendera Indonesia nantinya dapat diterima di pelabuhan mana pun di dunia tanpa hambatan sertifikasi.

Pengembangan ini diharapkan menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang luas. Industri baja, komponen mesin, elektronika kapal, hingga jasa perawatan dan perbaikan (MRO) akan ikut tumbuh, menciptakan ribuan lapangan kerja baru di berbagai daerah. Presiden juga meminta agar kementerian terkait dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT PAL Indonesia dan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari dilibatkan secara aktif dalam proyek strategis ini, termasuk melalui skema kerja sama pemerintah-swasta (KPBU).

Tantangan di Depan: Teknologi, SDM, dan Modal

Meskipun optimisme disuarakan, beberapa tantangan besar harus segera diatasi. Pertama, teknologi – galangan kapal nasional umumnya masih tertinggal dalam hal otomatisasi, desain berbasis komputer (CAD/CAM), dan sistem pengelasan modern yang digunakan oleh galangan kelas dunia di Korea Selatan, Jepang, atau China. Kedua, sumber daya manusia – diperlukan peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja, mulai dari juru las bersertifikat internasional hingga insinyur desain kapal. Ketiga, pendanaan – pembangunan galangan baru atau revitalisasi galangan lama membutuhkan investasi besar yang mungkin tidak semuanya bisa disediakan oleh APBN. Oleh karena itu, pemerintah sedang menyusun kebijakan insentif fiskal, seperti tax holiday dan pembiayaan murah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menarik investor swasta.

Selain itu, ketersediaan bahan baku seperti pelat baja khusus kapal yang selama ini sebagian besar diimpor juga menjadi perhatian. Presiden meminta agar PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan industri baja nasional lainnya mulai memproduksi baja berkualitas tinggi sesuai kebutuhan galangan kapal, sehingga mengurangi ketergantungan impor dan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir.

Implikasi pada Biaya Logistik dan Ekonomi Nasional

Jika berhasil, peningkatan jumlah kapal berbendera Indonesia akan berdampak langsung pada penurunan biaya logistik. Selama ini, biaya logistik nasional mencapai sekitar 23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia atau Thailand. Dengan armada niaga nasional yang kuat, biaya pengiriman antarpulau dapat ditekan, harga barang kebutuhan pokok di daerah terpencil menjadi lebih terjangkau, dan konektivitas antarwilayah meningkat pesat. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi dan mengurangi disparitas harga antarwilayah, sesuai dengan visi Presiden Prabowo tentang ekonomi yang berkeadilan.

Langkah ini juga akan mendukung program hilirisasi sumber daya alam yang sedang digencarkan. Kapal-kapal berbendera Indonesia dibutuhkan untuk mengangkut komoditas seperti bauksit, nikel olahan, atau batu bara langsung ke negara tujuan, sehingga nilai tambah tetap dinikmati oleh pelaku ekonomi dalam negeri, bukan oleh perusahaan asing yang selama ini mendominasi kegiatan ekspor-impor melalui pelayarannya.

Dengan komitmen politik yang kuat dari pemerintah, dukungan regulasi, kerja sama global, dan partisipasi sektor swasta, cita-cita menjadikan Indonesia sebagai bangsa pelaut yang mandiri bukan lagi angan-angan. Industri perkapalan nasional memiliki potensi besar untuk bangkit dan mewarnai lautan dunia dengan kapal-kapal berbendera Merah Putih yang dibangun oleh tangan-tangan anak bangsa sendiri.