Peternak Desak Jabatan Wamentan Diisi Sosok Ahli Industri Peternakan

Kursi Wakil Menteri Pertanian yang kini kosong setelah ditinggalkan Sudaryono—yang berpindah tugas memimpin Badan Gizi Nasional (BGN)—telah memantik diskusi serius di kalangan pelaku usaha peternakan nasional. Kekosongan ini bukan sekadar persoalan administratif pemerintahan, melainkan menyangkut representasi salah satu subsektor pangan paling strategis di Indonesia. Di tengah tekanan inflasi pangan global dan target swasembada daging yang terus bergeser, para peternak menilai bahwa sosok yang akan mengisi jabatan tersebut haruslah figur yang benar-benar memahami kompleksitas industri peternakan dari hulu hingga hilir.

Dorongan paling vokal datang dari Perhimpunan Peternak dan Pengusaha Peternakan Indonesia, yang menekankan bahwa figur pengganti Sudaryono tidak bisa lagi berasal dari kalangan yang minim pengalaman langsung di sektor ini. Selama bertahun-tahun, kebijakan pertanian nasional cenderung bias pada tanaman pangan, khususnya padi, sementara subsektor peternakan kerap diposisikan sebagai kepanjangan yang kurang mendapat perhatian proporsional. Padahal, kontribusi peternakan terhadap Produk Domestik Bruto pertanian dan penyerapan tenaga kerja pedesaan sangat signifikan. Ibarat sebuah orkestra, Kementerian Pertanian membutuhkan dirigen yang paham setiap instrumen, bukan hanya mahir memainkan satu alat musik saja.

Mengapa Representasi Peternakan Begitu Krusial?

Subsektor peternakan menghadapi tantangan multidimensional yang memerlukan pendekatan kepemimpinan berbasis pengalaman konkret. Mulai dari persoalan klasik berupa ketergantungan impor bahan baku pakan ternak—terutama jagung dan bungkil kedelai—hingga ancaman penyakit hewan lintas batas yang bisa melumpuhkan rantai pasok dalam hitungan minggu. Tanpa pemahaman mendalam tentang dinamika ini, seorang pengambil kebijakan di level wakil menteri berisiko menghasilkan regulasi yang kontraproduktif di lapangan.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa populasi sapi potong nasional masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik, yang setiap tahunnya memaksa Indonesia mengimpor daging dan sapi bakalan dalam jumlah besar. Di sisi lain, sektor unggas yang lebih maju justru bergulat dengan masalah kelebihan pasokan dan fluktuasi harga yang menyengsarakan peternak kecil. Di sinilah urgensi seorang Wamentan yang memahami siklus bisnis peternakan menjadi sangat nyata—bukan sekadar menguasai teori, tetapi pernah merasakan langsung bagaimana harga pakan yang melonjak bisa menggerus margin keuntungan peternak dalam semalam.

Keseimbangan antara kepentingan peternak skala kecil, perusahaan besar, dan konsumen akhir membutuhkan kecakapan negosiasi dan pemahaman teknis yang tidak bisa dipelajari dalam hitungan bulan. Pengalaman bertahun-tahun berinteraksi dengan ekosistem peternakan—mulai dari kandang, rumah potong, hingga pasar—akan menjadi modal utama untuk menyusun kebijakan yang realistis dan implementatif.

Profil Ideal yang Diharapkan Peternak

Lantas, seperti apa sosok yang diharapkan mampu mengisi kekosongan ini? Kalangan peternak membayangkan seorang profesional yang memiliki rekam jejak jelas di industri peternakan, baik dari sisi teknis produksi, manajemen rantai pasok, maupun advokasi kebijakan. Figur tersebut idealnya pernah memimpin asosiasi peternak, mengelola perusahaan peternakan berskala menengah hingga besar, atau berkontribusi dalam riset terapan yang berdampak langsung pada produktivitas ternak nasional.

Kriteria utama yang disuarakan mencakup tiga hal: kompetensi teknis yang teruji, jejaring luas di kalangan pelaku usaha peternakan, serta keberanian untuk menyuarakan kepentingan peternak di forum-forum kebijakan tingkat tinggi. Dengan kombinasi ini, Wamentan tidak hanya akan menjadi pelengkap struktur organisasi kementerian, melainkan penggerak perubahan yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dengan realitas yang dihadapi peternak setiap hari.

Penting juga dicatat bahwa sektor peternakan Indonesia tidak homogen. Ada perbedaan mendasar antara peternakan sapi perah di dataran tinggi, peternakan unggas modern yang terintegrasi vertikal, hingga peternakan kambing dan domba yang didominasi usaha keluarga. Wamentan yang cakap harus mampu membaca nuansa ini tanpa menyamaratakan solusi. Ibarat seorang dokter, ia harus bisa mendiagnosis penyakit yang berbeda dengan resep yang berbeda pula, bukan memberikan obat yang sama untuk seluruh pasien.

Implikasi Lebih Luas bagi Ketahanan Pangan Nasional

Pengisian jabatan Wamentan dengan figur berlatar belakang peternakan tidak hanya berdampak pada subsektor itu sendiri, melainkan juga pada arsitektur ketahanan pangan nasional secara keseluruhan. Pangan hewani—daging, susu, dan telur—merupakan komponen vital dalam pemenuhan gizi masyarakat yang sedang berjuang melawan stunting dan malnutrisi. Kebijakan peternakan yang tepat akan menurunkan harga protein hewani, meningkatkan konsumsi masyarakat, dan pada akhirnya memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Keputusan pemerintah dalam memilih pengganti Sudaryono akan menjadi sinyal kuat tentang arah kebijakan pertanian ke depan. Apakah peternakan akan terus menjadi subsektor pinggiran yang sekadar menerima limpahan kebijakan dari tanaman pangan, ataukah akan mendapat tempat setara dalam perencanaan strategis nasional? Para peternak di seluruh Indonesia kini menanti dengan harapan bahwa suara mereka tidak hanya didengar, tetapi diwujudkan dalam bentuk keputusan yang konkret dan visioner.