Pernyataan Tegas Menhan Inggris Baru: Israel Lakukan Kejahatan Perang

Dalam sebuah langkah yang langsung memanaskan kembali panggung diplomasi global, Menteri Pertahanan Inggris yang baru, Wes Streeting, dengan lugas menegaskan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dalam kampanye militernya di Gaza. Pernyataan itu bukan sekadar komentar politis, melainkan sikap tegas yang ia bawa dari bangku oposisi hingga ke dalam kabinet pemerintahan Partai Buruh di bawah Perdana Menteri Keir Starmer. Dengan posisi barunya sebagai Menhan, suara Streeting kini memiliki bobot yang jauh lebih besar karena secara langsung menyentuh kebijakan pertahanan, kerja sama intelijen, serta ekspor senjata antara London dan Tel Aviv.

Berbicara di hadapan parlemen pada Rabu lalu, Streeting menegaskan bahwa ia tidak akan mundur sejengkal pun dari penilaiannya yang disampaikan sebelum dilantik. Saya tetap yakin bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza memenuhi definisi kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional, ujarnya dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Pernyataan tersebut seketika menuai riuh interupsi dari sejumlah anggota parlemen, namun Streeting justru melanjutkan dengan merujuk pada laporan berbagai lembaga independen, termasuk investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan International Criminal Court (ICC), yang mendokumentasikan pola serangan terhadap infrastruktur sipil, blokade bantuan kemanusiaan, serta penggunaan kekuatan yang tidak proporsional di permukiman padat penduduk.

Dasar Hukum Internasional yang Dijadikan Pijakan

Streeting secara spesifik menyebut Konvensi Jenewa keempat dan Protokol Tambahan sebagai landasan argumennya. Ia menggarisbawahi bahwa prinsip pembedaan—yaitu kewajiban mutlak membedakan antara kombatan dan warga sipil—telah dilanggar secara sistematis. Direktorat penelitian independent yang dikutipnya menemukan bahwa lebih dari 70 persen korban tewas di Gaza adalah perempuan dan anak-anak. Data itu, kata Streeting, tidak bisa dijelaskan hanya sebagai kerusakan kolateral dalam perang melawan Hamas. Ketika rumah sakit, sekolah, dan kamp pengungsian menjadi target berulang, dan ketika air bersih serta makanan sengaja dihalangi masuk, kita tidak lagi berbicara tentang operasi militer yang sah, tegasnya.

Ia pun menyinggung konsep pertanggungjawaban komando yang diatur dalam Statuta Roma, yang memberi sinyal bahwa bukan hanya pelaku di lapangan yang harus diperiksa, melainkan juga para pengambil keputusan di tingkat atas. Walau Inggris bukan anggota ICC, Streeting mengingatkan bahwa prinsip yurisdiksi universal memungkinkan negara ketiga untuk membawa kasus kejahatan perang ke pengadilan domestik. Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal kepada kementeriannya sendiri untuk membekukan atau setidaknya meninjau ulang seluruh lisensi ekspor komponen senjata yang digunakan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Reaksi di Dalam dan Luar Negeri

Kontan, pernyataan Streeting mendapat reaksi beragam. Organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch menyambut baik konsistensi sikap Menhan baru tersebut. Ini adalah langkah berani yang jarang diambil oleh pejabat setingkat menteri pertahanan dari negara sekutu dekat Israel. Pernyataan ini memiliki potensi untuk mengubah kalkulasi diplomatik, kata seorang juru bicara Amnesty dalam keterangan tertulis. Di sisi lain, Kantor Perdana Menteri Israel merespons dingin, menyebut penilaian Streeting sebagai retorika politik yang tidak berdasar dan ditujukan untuk kepentingan domestik Partai Buruh.

Di dalam negeri, respons dari partai oposisi Konservatif juga langsung bermunculan. Mantan Menteri Pertahanan dari kubu Tory menilai bahwa pernyataan Streeting justru akan melemahkan posisi Inggris sebagai mediator perdamaian di Timur Tengah. Namun, Streeting balik menekankan bahwa diam terhadap kejahatan perang sama saja dengan menjadi bagian dari masalah. Ia menyebut bahwa justru dengan bersikap jujur, Inggris dapat memainkan peran yang lebih konstruktif dalam mendorong gencatan senjata permanen dan pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan.

Konsistensi Streeting dari Masa Oposisi hingga Kabinet

Apa yang disampaikan Streeting di parlemen bukanlah pendapat yang tiba-tiba muncul. Semenjak menjabat sebagai Menteri Kesehatan bayangan dan kini menjadi Menteri Pertahanan, ia dikenal sebagai politisi yang vokal soal isu Palestina. Pada bulan-bulan awal eskalasi di Gaza, ia telah mengkritik tajam operasi militer Israel dan menyerukan agar pemerintah Inggris saat itu—yang masih dipimpin Partai Konservatif—melakukan moratorium penjualan senjata. Kini, dengan kekuasaan yang ia miliki, Streeting tampaknya akan menerjemahkan kata-kata itu menjadi kebijakan.

Ditambah dengan sinyal dari Menlu Inggris yang juga dikabarkan tengah mengkaji ulang status pendanaan UNRWA dan bantuan pembangunan untuk Otoritas Palestina, pemerintahan Starmer memang menunjukkan wajah yang berbeda dalam isu Israel-Palestina. Namun, pengamat politik mengingatkan bahwa retorika moral harus diimbangi dengan langkah konkret, karena industri pertahanan Inggris memiliki keterkaitan yang dalam dengan kompleks militer Israel, terutama dalam proyek jet tempur dan teknologi pengawasan.

Implikasi terhadap Hubungan Pertahanan dan Ekspor Senjata

Pernyataan Streeting memiliki efek langsung terhadap kebijakan ekspor persenjataan. Lisensi ekspor komponen untuk pesawat tempur F-35 yang dikirim ke Israel, misalnya, sebelumnya telah menjadi kontroversi yang membuat aktivis membawa pemerintah Konservatif ke pengadilan. Kini, Streeting mengisyaratkan bahwa semua lisensi yang berkaitan dengan penggunaan militer di Gaza akan dihentikan sementara sampai ada kejelasan hukum. Sebuah tim independen yang terdiri dari ahli hukum perang dan mantan jaksa pengadilan internasional akan dibentuk untuk mengaudit setiap item yang masuk dalam daftar ekspor strategis.

Sinyal ini diperkuat oleh langkah Parlemen Skotlandia dan sejumlah dewan kota di Inggris yang telah lebih dulu mendeklarasikan boikot simbolik terhadap barang-barang dari permukiman ilegal Israel. Streeting, yang juga mewakili konstituen dengan populasi Muslim cukup besar, menyadari bahwa langkahnya tidak hanya berdimensi moral, tetapi juga politis. Namun, ia berkukuh bahwa ini murni soal penegakan hukum internasional. Kita tidak bisa berpura-pura bahwa hukum hanya berlaku untuk musuh kita, sementara teman-teman kita boleh melanggarnya sesuka hati, tandasnya.

Kantor Perdana Menteri Starmer belum memberikan pernyataan resmi yang merespons secara langsung ucapan menteri pertahanannya itu. Namun, sejumlah sumber di Downing Street menyebutkan bahwa pernyataan Streeting tidak bertentangan dengan posisi pemerintah yang menginginkan akuntabilitas dalam konflik Gaza. Tantangan sesungguhnya adalah menerjemahkan posisi itu ke dalam kebijakan tanpa merusak hubungan pertahanan transatlantik—sebuah ujian besar bagi soliditas kabinet baru. Sementara itu, perhatian kini tertuju pada kunjungan kerja Menteri Luar Negeri ke kawasan Timur Tengah pekan depan, di mana isu kejahatan perang dipastikan akan menjadi salah satu agenda paling panas.