Peringatan Jenderal AS: Perang Baru Tak Terelakkan bagi Semua Negara

Washington, D.C. – Dunia berada di ambang konflik dengan format yang sama sekali baru, sebuah bentuk perang yang digerakkan oleh teknologi tinggi dan tidak menyisakan ruang bagi netralitas. Peringatan keras itu datang langsung dari seorang perwira tinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang menegaskan bahwa tidak ada satu negara pun—bahkan yang paling terpencil sekalipun—yang bisa menghindar dari dampak langsungnya. Pernyataan tersebut mencuat dalam sebuah sesi tertutup di forum pertahanan siber global yang digelar di ibu kota Amerika Serikat awal pekan ini.

Seruan dari Ruang Komando Strategis

Jenderal Michael T. Roark, Wakil Kepala Komando Strategis Amerika Serikat yang membawahi domain siber dan luar angkasa, memaparkan analisis mendalam yang merangkum lanskap ancaman masa depan. Dalam pemaparannya, ia tidak berbicara tentang pertempuran konvensional dengan tank dan pesawat tempur, melainkan tentang perang hibrida generasi kelima yang menyatukan serangan digital, manipulasi algoritma, sabotase ekonomi, dan operasi pengaruh berbasis kecerdasan buatan (AI). "Apa yang kami saksikan bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kondisi saat ini. Setiap negara sudah berada di dalam medan tempur—disadari atau tidak," tegas Roark, dikutip dari transkrip yang dirilis terbatas kepada media.

Menurut jenderal bintang tiga itu, perbedaan antara damai dan perang telah terkikis secara fundamental. Infrastruktur vital seperti jaringan listrik, sistem keuangan, hingga layanan kesehatan kini menjadi target yang sah dalam taktik perang baru. Karena serangan dilakukan melalui kode dan pengaruh digital, atribusi menjadi sangat sulit, membuat respons militer tradisional kehilangan relevansinya. "Anda tidak akan mendengar sirene serangan udara. Anda hanya akan mendapati lampu padam, rekening kosong, dan berita bohong yang memecah belah dari dalam," ujarnya.

Anatomi Perang Baru: Dari Pasir Silikon hingga Ruang Angkasa

Roark merinci tiga pilar utama yang membentuk wajah perang modern ini. Pilar pertama adalah serangan siber pada infrastruktur kritis. Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 40 negara telah melaporkan upaya infiltrasi terhadap jaringan listrik nasional mereka dalam 18 bulan terakhir, dengan pelaku yang berkisar dari kelompok kriminal terorganisasi hingga aktor negara. Yang mengkhawatirkan, serangan ini sering kali ditanamkan sebagai sleeper malware, kode perusak yang tertidur bertahun-tahun sebelum diaktifkan secara massal pada waktu yang ditentukan.

Pilar kedua adalah perang kognitif berbasis artificial intelligence. Di sini, model-model bahasa raksasa dan jaringan saraf tiruan digunakan untuk menciptakan konten hiper-realistis—teks, gambar, dan suara palsu—yang mampu mengeksploitasi keretakan sosial dan memanipulasi proses demokrasi. Sebelumnya, kampanye semacam ini membutuhkan ribuan operator manusia, namun kini satu pusat komputasi kecil sudah bisa menghasilkan jutaan narasi disinformasi yang disesuaikan secara personal dalam hitungan jam. Rantai pasok kepercayaan publik pun menjadi rantai pasok amunisi perang kognitif.

Pilar ketiga adalah eksploitasi luar angkasa dan dunia maya sebagai medan ofensif. Satelit komunikasi, sistem navigasi global, dan aset orbital lainnya menjadi semakin rentan terhadap pengambilalihan atau pengrusakan secara elektronik. Roark menyebut bahwa peluncuran konstelasi satelit komersial yang masih longgar pengawasan keamanannya telah menciptakan titik buta baru yang bisa disusupi. "Semua orang ingin internet cepat dari orbit, tapi tidak banyak yang bertanya siapa yang memastikan perangkat di atas kepala kita itu tidak disusupi," sindirnya.

Mengapa Tidak Ada Negara yang Bisa Mengisolasi Diri

Peringatan paling menohok dari sang jenderal adalah klaim bahwa tidak ada negara—sekaya atau sekuat apa pun—yang mampu membangun tembok isolasi dari perang baru ini. Sebab, berbeda dengan perang konvensional yang bergantung pada proyeksi kekuatan fisik dan batas teritorial, perang hibrida dan kognitif menembus batas negara melalui kabel bawah laut, jaringan 5G, dan platform media sosial global.

Ia mencontohkan serangan ransomware terhadap rumah sakit di negara-negara berkembang. Meski korban tidak memiliki peran langsung dalam konflik geopolitik antara dua kekuatan besar, mereka tetap terpapar karena menggunakan perangkat lunak buatan negara yang kebetulan menjadi pusat konflik. Rumah sakit tidak bisa memisahkan diri dari rantai pasok digital global. Begitu pula, krisis kepercayaan yang dipicu oleh video ultra-realistis hasil AI di satu benua bisa menyulut kerusuhan di benua lain hanya karena pengguna media sosial gagal membedakan fakta dan rekayasa.

Data yang dikutip dalam forum tersebut menunjukkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan sebuah konten disinformasi buatan AI untuk menjadi viral secara lintas negara kini hanya tiga jam, turun dari 14 jam pada tahun 2024. Ekosistem pertukaran informasi yang seharusnya menjadi jembatan kolaborasi justru berubah menjadi pipa saluran amunisi manipulatif.

Tantangan bagi Indonesia dan Negara Berkembang

Bagi Indonesia, peringatan ini membawa implikasi serius. Sebagai negara dengan lebih dari 200 juta pengguna internet dan tingkat penetrasi digital yang terus melesat, Indonesia memiliki permukaan serangan yang sangat luas. Pakar keamanan siber nasional yang dihubungi secara terpisah menjelaskan bahwa sektor-sektor strategis seperti keuangan, telekomunikasi, dan logistik pangan masih menghadapi kesenjangan keamanan yang signifikan. Banyak sistem pengendali industri yang masih terhubung ke jaringan publik tanpa segmentasi yang memadai, menjadikannya target empuk bagi peretas yang ingin melumpuhkan rantai pasok.

Di sisi lain, ketahanan sosial terhadap perang kognitif juga menjadi pekerjaan rumah besar. Fragmentasi politik dan tingginya konsumsi media berbasis algoritma personalisasi menciptakan lingkungan yang subur bagi operasi pengaruh dari pihak asing. Edukasi literasi digital yang masih timpang antarwilayah membuat sebagian masyarakat lebih mudah terpapar narasi manipulatif yang dirancang untuk memicu polarisasi.

Panggilan untuk Kerja Sama Global yang Mendesak

Menutup paparannya, Jenderal Roark tidak sekadar menyebar ketakutan. Ia menyerukan pembentukan kerangka kerja global baru yang mencakup aturan keterlibatan siber (cyber rules of engagement), mekanisme verifikasi AI untuk konten di platform besar, dan perjanjian multilateral tentang larangan penggunaan senjata kognitif terhadap populasi sipil. "Jika kita terus bertindak secara unilateral, yang menang bukan siapa pun, melainkan entropi yang akan menghancurkan tatanan global," katanya.

Sejumlah analis pertahanan yang hadir dalam forum tersebut mengapresiasi kejujuran sang jenderal, meski mengingatkan bahwa menciptakan konsensus global di tengah rivalitas geopolitik saat ini bukanlah perkara mudah. Namun mereka sepakat bahwa pengakuan terhadap realitas perang baru ini adalah langkah awal yang vital. Sebab, seperti ditekankan Roark di penghujung pidatonya, "Kita tidak bisa menghindari sesuatu yang sudah ada di depan mata. Kita hanya bisa memilih untuk menyiapkan diri atau dihancurkan dalam kebingungan."