Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Ancam Kepastian Hukum Merek

Kementerian Kesehatan kembali menggelindingkan wacana penyeragaman kemasan produk tembakau sebagai bagian dari strategi pengendalian konsumsi rokok. Langkah yang diadopsi dari sejumlah negara maju ini bertujuan menghilangkan daya tarik visual bungkus rokok, sehingga mengurangi minat perokok pemula, terutama kalangan muda. Namun, di balik ambisi besar melindungi kesehatan publik, rencana ini justru menuai kritik tajam karena berpotensi menabrak prinsip perlindungan merek dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan pelaku industri.

Membedah Konsep Penyeragaman Kemasan

Secara umum, penyeragaman kemasan atau plain packaging mewajibkan seluruh produk tembakau dijual dalam bungkus tanpa logo, warna khas, atau elemen grafis merek. Desain kemasan disamaratakan—biasanya warna polos dengan peringatan kesehatan bergambar yang dominan—dan nama merek ditulis dalam jenis serta ukuran huruf yang seragam. Pemerintah berkeyakinan, dengan meniadakan elemen pemikat visual, persepsi konsumen terhadap rokok sebagai produk bergengsi atau gaya hidup akan luntur. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pun mendorong negara anggota untuk mengadopsi kebijakan ini sebagai langkah efektif menekan prevalensi merokok.

Di Indonesia, dorongan penyeragaman kemasan menemukan momentum setelah sejumlah studi lokal menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen perokok di bawah umur tertarik mencoba rokok karena tampilan bungkusnya. Dengan menghomogenkan kemasan, pemerintah ingin memutus rantai pengaruh visual tersebut sekaligus memperkuat pesan bahaya merokok. Akan tetapi, realisasi kebijakan ini bukan tanpa hambatan; ia menabrak kerangka hukum hak kekayaan intelektual yang telah tertanam kuat dalam sistem hukum nasional maupun perjanjian internasional yang ditandatangani Indonesia.

Benturan dengan Rezim Hak Merek

Merek dagang bukan sekadar nama atau logo. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek berfungsi sebagai pembeda produk, penjamin kualitas, sekaligus aset bisnis yang dapat bernilai miliaran rupiah. Pelaku industri tembakau telah bertahun-tahun membangun ekuitas merek melalui desain kemasan yang khas, kombinasi warna yang langsung dikenali konsumen, serta pola tata letak yang menjadi identitas visual produk. Penyeragaman kemasan secara fundamental akan menghilangkan fungsi pembeda ini, sehingga menggerus nilai investasi merek dan berpotensi melanggar hak eksklusif pemilik merek yang dijamin undang-undang.

Para pakar hukum kekayaan intelektual memperingatkan bahwa kebijakan serupa di negara lain acapkali berujung pada gugatan arbitrase internasional. Australia, sebagai pionir plain packaging, sempat menghadapi gugatan dari Philip Morris melalui mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara (investor-state dispute settlement/ISDS). Meskipun Gugatan itu akhirnya dimenangkan Australia, prosesnya panjang dan menguras anggaran negara. Indonesia, yang terikat pada berbagai perjanjian investasi bilateral dan keanggotaan World Trade Organization (WTO), rentan menghadapi risiko serupa jika tidak mempersiapkan argumentasi hukum yang kokoh. Lebih jauh, langkah ini bisa dianggap sebagai pengambilalihan aset tidak langsung (indirect expropriation) tanpa kompensasi yang layak, sehingga menjadi preseden buruk bagi iklim investasi nasional.

Ketidakpastian Hukum yang Membayangi

Tidak hanya soal pelanggaran hak, rencana penyeragaman kemasan juga menyulut ketidakpastian hukum di dalam negeri. Saat ini, sejumlah regulasi sektoral seperti Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan telah mengatur pencantuman peringatan kesehatan bergambar. Namun, regulasi itu masih mengakomodasi ruang bagi pencantuman merek sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang merek. Jika pemerintah memaksakan kebijakan yang menegasikan eksistensi merek tanpa merevisi undang-undang induk terlebih dahulu, maka akan timbul konflik norma antara peraturan setingkat menteri dengan undang-undang. Situasi tumpang-tindih aturan semacam ini hanya akan membingungkan pelaku usaha, aparat penegak hukum, dan konsumen.

Ketidakpastian juga muncul dari aspek teknis penegakan. Bagaimana misalnya, memperlakukan produk rokok impor yang memiliki desain kemasan sesuai hukum negara asal? Atau bagaimana nasib produk tembakau lokal yang sudah terlanjur memproduksi kemasan dalam jumlah besar sebelum aturan berlaku? Tanpa peta jalan transisi yang jelas, industri akan dihadapkan pada beban biaya penyesuaian yang tidak kecil, termasuk potensi kerugian akibat stok kemasan lama yang tidak bisa digunakan. Semua ini berpotensi memicu gelombang sengketa di pengadilan, mulai dari gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan uji materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi, hingga sengketa merek di Pengadilan Niaga.

Pelajaran dari Pengalaman Global dan Jalan Tengah yang Mungkin Dipilih

Beberapa negara yang telah menerapkan plain packaging seperti Australia, Prancis, Inggris, dan Singapura melakukannya setelah melalui proses legislasi yang panjang serta konsultasi publik yang melibatkan lintas pemangku kepentingan. Di Australia, pemerintah merancang legislasi yang secara spesifik membatasi penggunaan merek pada kemasan tanpa menghapus keabsahan pendaftaran merek itu sendiri. Hal ini menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat dan penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

Indonesia bisa belajar dari pengalaman tersebut. Sebelum memberlakukan kebijakan penyeragaman kemasan secara penuh, pemerintah perlu melakukan penguatan kerangka hukum melalui revisi undang-undang secara hati-hati, menggelar dialog publik yang inklusif, serta menyusun analisis dampak regulasi yang komprehensif. Selain itu, opsi kebijakan alternatif seperti perluasan peringatan kesehatan bergambar hingga 90 persen permukaan kemasan, pelarangan pencantuman klaim menyesatkan (mild, light, low tar), serta larangan total iklan dan promosi rokok dapat dioptimalkan tanpa harus mematikan unsur merek secara absolut.

Pada akhirnya, upaya melindungi kesehatan publik memang mendesak dan patut didukung. Namun, pelaksanaannya harus tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum yang menjamin kepastian dan perlindungan atas hak yang sah. Penyeragaman kemasan rokok yang dipaksakan tanpa landasan hukum yang kuat hanya akan membuka kotak pandora baru: konflik hukum berkepanjangan yang pada gilirannya dapat mengalihkan energi bangsa dari tujuan sejati—menurunkan angka perokok dan membangun generasi yang lebih sehat.