Penyeragaman Kemasan Rokok Dinilai Ancam Kepastian Hukum dan Merek

Kementerian Kesehatan sedang mendorong sebuah rancangan kebijakan yang mewajibkan seluruh produk tembakau dikemas dalam format seragam dan minim identitas visual merek. Inisiatif ini disebut sebagai bagian dari strategi nasional untuk menekan angka perokok aktif serta mencegah anak muda terpapar godaan tembakau. Meski bermaksud melindungi kesehatan publik, rencana tersebut sontak menuai sorotan tajam. Kalangan hukum, pelaku industri, dan pengamat kekayaan intelektual menilai langkah ini berpotensi menabrak sejumlah prinsip dasar kepastian hukum dan membuka ruang pelanggaran terhadap hak merek yang selama ini dijamin oleh konstitusi.

Benturan Langsung dengan Prinsip dan Fungsi Merek

Salah satu persoalan paling mendasar terletak pada kemungkinan bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Regulasi tersebut memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan simbol, nama, desain, atau kombinasi warna tertentu sebagai pembeda produknya di pasar. Ibarat sebuah paspor bagi sebuah barang, merek memberi konsumen kemampuan untuk mengenali asal-usul dan kualitas suatu produk hanya dalam sekejap. Ketika negara memaksa kemasan menjadi seragam—tanpa logo khas, susunan huruf unik, atau warna dagang yang telah melekat—fungsi pembeda itu otomatis lenyap.

Para pakar hukum kekayaan intelektual menyebut kondisi ini sebagai pengambilalihan fungsi merek tanpa kompensasi, suatu praktik yang dapat disamakan dengan perampasan aset tak bervujud. Selain itu, Indonesia terikat pada perjanjian internasional TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian ini mengamanatkan perlindungan efektif atas merek dagang dan melarang negara anggota menerbitkan regulasi yang secara tidak wajar mengikis nilai ekonomis suatu merek. Langkah penyeragaman yang bersifat total tanpa pengecualian dikhawatirkan menempatkan Indonesia dalam posisi rentan terhadap gugatan di forum perdagangan global.

Risiko Sengketa Hukum dan Ketidakpastian Iklim Usaha

Di tataran domestik, ancaman ketidakpastian hukum semakin nyata jika kebijakan ini dipaksakan tanpa harmonisasi regulasi yang kokoh. Saat ini terdapat potensi tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Kesehatan, yang merasa berhak mengatur kemasan atas nama kesehatan publik, dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang bertugas mengadministrasi dan menjaga hak merek. Tanpa adanya sinkronisasi dua rezim hukum ini, produsen rokok dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau bahkan menguji konstitusionalitas peraturan tersebut di Mahkamah Konstitusi.

Lebih dari itu, kalangan dunia usaha menekankan bahwa ketidakpastian semacam ini bisa berdampak luas pada minat investasi. Sejumlah perusahaan tembakau telah mengalokasikan puluhan tahun dan dana triliunan rupiah untuk membangun ekuitas merek. Ketika negara tiba-tiba mengubah aturan main secara drastis, kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia pun dipertaruhkan. Padahal, sektor tembakau dan rantai pasoknya—mulai dari petani cengkeh hingga pekerja pabrik—masih menjadi penopang kehidupan jutaan keluarga di berbagai daerah. Jika guncangan hukum terus berlanjut, dampaknya berpotensi merembet hingga ke aspek sosial-ekonomi yang lebih luas.

Belajar dari Pengalaman Global dan Mencari Jalan Tengah

Sejumlah negara seperti Australia, Prancis, dan Inggris telah lebih dulu menerapkan kemasan rokok polos (plain packaging) dengan beragam hasil. Australia, misalnya, bahkan berhasil memenangkan sengketa dagang di WTO, namun konteks hukum dan sistem perlindungan merek di setiap negara tidak bisa disamaratakan. Di Indonesia, keberadaan asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta kekhasan sistem hukum Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih hati-hati.

Alternatif-alternatif yang tidak terlalu menggerus hak merek sebenarnya dapat disiapkan. Pemerintah bisa memperbesar ukuran peringatan kesehatan bergambar menjadi lebih dari 80 persen permukaan kemasan, melarang total iklan dan promosi penjualan, serta memperkuat penegakan aturan kawasan tanpa rokok. Langkah-langkah ini terbukti mampu menekan konsumsi tembakau tanpa harus mencabut hak identitas produk yang sudah diakui undang-undang. Dialog antara pemangku kepentingan—pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan lembaga konsumen—menjadi kunci agar tujuan mulia penurunan angka perokok tidak justru menciptakan badai hukum baru.

Pada akhirnya, melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga kepastian hukum bukanlah dua hal yang harus saling bertentangan. Dengan perancangan kebijakan yang cerdas, partisipatif, dan berlandaskan pada harmonisasi peraturan perundang-undangan, Indonesia tetap dapat melangkah maju dalam pengendalian tembakau tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar negara hukum.