Pemutusan Internet Diperpanjang di Tengah Demo Besar New Delhi

Untuk hari kelima berturut-turut, denyut digital ibu kota India sepenuhnya terhenti. Pemerintah India resmi memperpanjang pemutusan akses internet seluler di seluruh wilayah metropolitan New Delhi, menjadikan krisis komunikasi ini salah satu yang terpanjang dalam sejarah kota tersebut. Langkah drastis ini diambil saat ribuan demonstran masih memadati jalan-jalan protokol, memprotes kebijakan kontroversial yang dinilai mengancam hak-hak sipil warga. Keputusan ini langsung menuai kecaman dari berbagai kalangan, dari pelaku usaha hingga lembaga hak asasi manusia internasional.

Gelombang Protes yang Melumpuhkan Ibu Kota

Demonstrasi bermula dari penolakan terhadap undang-undang baru yang dianggap diskriminatif oleh kelompok oposisi dan aktivis masyarakat sipil. Dalam hitungan jam, aksi damai berkembang menjadi pendudukan massal di titik-titik strategis seperti Rajpath dan sekitar Gerbang India. Massa yang membeludak—diperkirakan mencapai puluhan ribu orang—memicu bentrokan sporadis dengan aparat keamanan. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan, sementara puluhan orang dilaporkan terluka dari kedua belah pihak.

Seiring eskalasi di lapangan, pemerintah langsung memberlakukan pembatasan komunikasi. Bukan hanya internet seluler, layanan pesan singkat massal juga dimatikan, dan penutupan stasiun metro di pusat kota memperparah kelumpuhan mobilitas warga. Para pengamat keamanan menyebut situasi kali ini sebagai salah satu ujian terberat bagi stabilitas ibu kota dalam satu dekade terakhir.

Alasan Pemerintah dan Kontroversi di Baliknya

Melalui pernyataan resmi, Kementerian Dalam Negeri India menegaskan bahwa pemutusan internet seluler merupakan langkah antisipatif untuk meredam provokasi dan penyebaran disinformasi. "Kami memiliki bukti kuat bahwa platform media sosial digunakan untuk mengoordinasikan aksi-aksi kekerasan dan menyebarkan ujaran kebencian," ujar seorang juru bicara kementerian dalam konferensi pers yang digelar secara terbatas. Pemerintah menekankan bahwa langkah ini bersifat sementara dan akan segera dicabut begitu situasi dinyatakan kondusif.

Namun, argumen tersebut tidak sepenuhnya diterima. Para pakar hukum siber menilai pemutusan akses secara menyeluruh melanggar asas proporsionalitas—sebuah prinsip yang juga diakui oleh Mahkamah Agung India dalam putusan penting tahun 2020. "Menutup internet untuk seluruh penduduk kota karena tindakan segelintir pihak adalah bentuk hukuman kolektif yang tak bisa dibenarkan dalam negara demokrasi," kritik Dr. Arvind Narayan, ahli kebijakan teknologi dari Centre for Internet and Society (CIS), dalam wawancara telepon—ironisnya dilakukan melalui sambungan kabel darat karena jaringan seluler tidak tersedia.

Dampak Luas: Dari Ruang Kelas Hingga Ruang Gawat Darurat

Ketiadaan internet seluler memukul keras sendi-sendi kehidupan warga. Sektor fintech dan e-commerce menjadi korban pertama; jutaan transaksi digital yang lazim digunakan untuk membayar makanan, transportasi, hingga listrik tiba-tiba lumpuh. Asosiasi Internet dan Seluler India (IAMAI) memperkirakan kerugian ekonomi akibat pemutusan ini mencapai 200 juta rupee (sekitar 2,4 juta dolar AS) per hari, sebagian besar ditanggung oleh pelaku usaha mikro dan pekerja gig economy yang sepenuhnya bergantung pada aplikasi daring.

Di bidang kesehatan, layanan telemedicine yang selama pandemi menjadi andalan warga untuk konsultasi jarak jauh ikut terhenti. Beberapa rumah sakit melaporkan kesulitan mengoordinasikan ambulans karena aplikasi pemesanan transportasi tidak berfungsi. Tak ketinggalan, ribuan siswa yang masih mengikuti pembelajaran hibrida tidak dapat mengakses materi daring, sementara para profesional yang bekerja secara remote kehilangan koneksi ke server perusahaan.

"Saya harus membatalkan tiga sesi terapi daring hari ini karena pasien tidak bisa mengakses platform video," keluh Dr. Priya Sharma, seorang psikolog klinis di New Delhi. "Ini bukan sekadar soal kenyamanan—ini mempertaruhkan kesehatan mental dan keselamatan jiwa."

Sorotan Global dan Rekor Suram India

Organisasi hak asasi manusia global turut menyoroti perkembangan ini. Amnesty International dan Human Rights Watch secara terpisah mengeluarkan pernyataan mengecam pembatasan akses informasi yang dinilai melanggar Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi India. Access Now, lembaga internasional pemantau kebebasan internet, menempatkan India kembali di puncak daftar negara dengan kasus pemutusan internet terbanyak di dunia—mencatat lebih dari 120 insiden sepanjang tahun 2025, jauh mengungguli negara-negara yang sedang berkonflik sekalipun.

Tekanan juga datang dari investor asing. Beberapa perusahaan teknologi multinasional yang memiliki pusat operasi di kawasan Delhi-NCR mempertanyakan keberlanjutan ekosistem digital India jika kebijakan represif semacam ini terus berulang. "Kepastian konektivitas adalah fondasi ekonomi digital. Jika fondasi ini goyah setiap kali ada gejolak politik, maka kepercayaan investor akan terkikis," ujar seorang analis pasar dari firma konsultan global, yang enggan disebutkan namanya mengingat sensitivitas isu.

Harapan yang Masih Padam

Hingga berita ini diturunkan, lampu lalu lintas sinyal seluler masih menunjukkan warna merah. Jaringan Wi-Fi publik yang tersedia di beberapa titik hanya mampu melayani sebagian kecil warga, itupun dengan kecepatan yang sangat terbatas. Warga Delhi terus menanti kepastian, sementara unjuk rasa di sejumlah sudut kota dilaporkan masih berlangsung walau dengan jumlah massa yang mulai menipis akibat kelelahan dan tekanan aparat. Tanpa kejelasan kapan konektivitas akan pulih, satu pertanyaan mengiang di tengah hiruk-pikuk ibu kota: sampai kapan demokrasi terbesar di dunia ini rela warganya hidup dalam gelap digital?