Netanyahu Tantang Ancaman Penangkapan Wali Kota New York, Tegaskan Hadir di Sidang PBB

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa ia tidak akan gentar menghadapi ancaman penangkapan yang dilontarkan oleh Wali Kota New York. Di tengah meningkatnya tekanan internasional, pemimpin Israel itu tetap berkomitmen untuk menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan digelar di kota tersebut.

Pernyataan tersebut muncul setelah Wali Kota New York, Eric Adams, secara terbuka mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum setempat dapat bertindak terhadap Netanyahu begitu ia mendarat di wilayah yurisdiksi mereka. Ancaman ini tidak lepas dari keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang pada tahun 2024 mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Jalur Gaza. Meskipun Amerika Serikat bukan negara anggota ICC, sejumlah kota dan negara bagian di AS memiliki aturan yang memungkinkan kerja sama dengan pengadilan internasional tersebut dalam kasus tertentu.

Latar Belakang Ancaman dan Respons Tegas Netanyahu

Netanyahu tidak tinggal diam. Dalam sebuah konferensi pers di Yerusalem, ia menekankan bahwa kunjungannya ke New York adalah bagian dari agenda diplomatik yang sah dan dilindungi oleh hukum internasional. "Saya tidak akan membiarkan ancaman apa pun menghalangi saya untuk menyuarakan kebenaran di forum tertinggi dunia," ujar Netanyahu. Ia menambahkan bahwa dirinya hadir atas undangan resmi PBB, dan oleh karena itu setiap upaya penangkapan akan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap protokol diplomatik.

Pemerintah Israel juga telah mengirimkan nota protes kepada Departemen Luar Negeri AS, meminta jaminan keamanan penuh bagi pemimpin mereka selama berada di wilayah Amerika. Sumber di Kementerian Luar Negeri Israel menyebutkan bahwa langkah ini penting untuk memastikan bahwa hubungan bilateral kedua negara tidak terganggu oleh manuver politik lokal di New York. Di sisi lain, Eric Adams bergeming. Wali kota dari Partai Demokrat itu berdalih bahwa pemerintah kota berkewajiban menegakkan nilai-nilai keadilan global dan tidak bisa menutup mata terhadap tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Dinamika Hukum dan Politik di Balik Kunjungan

Keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu didasarkan pada penyelidikan panjang menyusul operasi militer Israel di Gaza setelah serangan Hamas pada Oktober 2023. Meskipun AS menolak yurisdiksi ICC atas warga negaranya sendiri, sikap terhadap sekutu seperti Israel lebih rumit. Di tingkat federal, Washington mengecam keras langkah ICC dan menegaskan dukungannya terhadap hak Israel untuk membela diri. Namun, pemerintah kota seperti New York memiliki otonomi dalam kebijakan kepolisian, yang membuka celah bagi tindakan sepihak oleh pejabat setempat.

Para pakar hukum internasional menilai ancaman Wali Kota Adams lebih bersifat simbolis daripada praktis. Seorang profesor hukum dari Universitas Columbia menjelaskan bahwa eksekusi surat penangkapan ICC di wilayah AS sangat jarang terjadi dan akan memicu konflik diplomatik besar. "Ini bukan sekadar masalah hukum, melainkan juga ujian bagi hubungan AS-Israel dan kredibilitas PBB sebagai tuan rumah," komentarnya. Ia menambahkan bahwa jika penangkapan benar-benar terjadi, Israel kemungkinan akan merespons dengan tindakan balasan yang keras, termasuk kemungkinan pembatasan akses diplomatik AS di Tel Aviv.

Kunjungan Netanyahu kali ini dijadwalkan fokus pada pidato di depan Majelis Umum PBB yang akan membahas eskalasi konflik di Timur Tengah. Para diplomat Israel berharap forum tersebut dapat menjadi panggung untuk memperkuat narasi mereka di tengah kecaman global. Selain itu, Netanyahu juga merencanakan pertemuan tertutup dengan sejumlah pemimpin negara lain, termasuk kemungkinan dengan calon presiden AS dari Partai Republik yang secara terbuka mendukung kebijakannya. Sumber di Kedutaan Besar Israel di Washington menyebutkan bahwa tim keamanan Netanyahu telah berkoordinasi dengan Secret Service dan otoritas New York untuk memastikan perlindungan maksimal.

Implikasi Lebih Luas bagi Diplomasi Global

Peristiwa ini membawa ke permukaan perdebatan yang lebih besar tentang batas-batas yurisdiksi pengadilan internasional dan tanggung jawab negara tuan rumah. Beberapa negara anggota PBB, terutama dari kawasan Afrika dan Amerika Latin, mulai mempertanyakan apakah markas besar PBB di New York masih bisa menjadi tempat netral jika pemimpin negara anggota terancam ditangkap. Brasil dan Afrika Selatan, misalnya, telah menyatakan keprihatinan dan mendesak Sekretaris Jenderal PBB untuk memberikan klarifikasi.

Sementara itu, di dalam negeri Israel, kunjungan ini dimaknai sebagai ujian kepemimpinan Netanyahu di tengah tekanan domestik. Popularitasnya sempat merosot akibat kegagalan intelijen sebelum serangan Hamas dan berlarut-larutnya konflik Gaza. Analis politik di Tel Aviv menilai bahwa keberaniannya menghadapi ancaman langsung di panggung dunia dapat memperkuat citra sebagai pemimpin yang tangguh. Namun, jika terjadi insiden yang memalukan, dampak politiknya bisa sangat kontraproduktif bagi masa depan koalisi pemerintahannya.

Belum jelas bagaimana pemerintah federal AS akan bersikap jika skenario penangkapan benar-benar terjadi. Presiden Joe Biden sejauh ini hanya menegaskan "dukungan kuat terhadap keamanan Israel" tanpa secara spesifik menanggapi pernyataan Wali Kota Adams. Sejumlah pengamat mencurigai adanya pertarungan kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah kota New York yang semakin vokal dalam isu-isu global. Sementara itu, Netanyahu terus menunjukkan sikap percaya diri bahwa kunjungannya akan berjalan lancar dan menjadi kemenangan diplomatik bagi Israel.