Netanyahu Manfaatkan Wajah Mamdani dan Erdogan demi Pemilu Israel

Setiap kali musim pemilu tiba, papan reklame dan linimasa media sosial berubah menjadi medan pertempuran yang tak kalah sengit dari debat kebijakan. Di Israel, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengunggah video dan foto papan reklame kampanye yang menampilkan wajah Zohran Mamdani, politikus muda New York, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sekilas, ini hanyalah manuver politik biasa. Namun di baliknya tersimpan pertanyaan yang lebih dalam: sejauh mana teknologi—dari algoritma platform hingga kecerdasan buatan—ikut membentuk cara pemilih melihat lawan dan sekutu?

Fenomena ini penting disimak karena bukan sekadar urusan dalam negeri Israel. Ketika wajah tokoh asing dijadikan alat kampanye, publik di negara mana pun—termasuk Indonesia—bisa belajar membaca konten digital dengan lebih kritis. Ibarat seperti membaca dua koran yang memberitakan peristiwa yang sama: foto yang identik bisa menceritakan dua kisah yang bertolak belakang, tergantung siapa yang membingkainya. Di era ketika gambar bisa dibuat, diubah, dan disebar dalam hitungan menit, kemampuan memverifikasi bukan lagi keahlian jurnalistik semata, melainkan keterampilan hidup.

Mengapa Wajah Mamdani dan Erdogan Dipilih?

Pilihan wajah bukan kebetulan. Zohran Mamdani adalah anggota Dewan Kota New York yang dikenal vokal mengkritik kebijakan Israel, sementara Erdogan adalah pemimpin Turki yang kerap mengecam operasi militer Israel di Gaza. Dengan menampilkan keduanya dalam materi kampanye, pesan yang ingin disampaikan cukup terang: pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintah Israel disiratkan sebagai 'orang luar' yang mencampuri urusan dalam negeri. Strategi semacam ini lazim disebut penggambaran musuh bersama, sebuah pendekatan klasik dalam komunikasi politik yang kini dihidupkan kembali lewat platform digital.

Yang membuat strategi ini berbeda dari era sebelumnya adalah infrastruktur teknologi yang menopangnya. Video dan foto yang diunggah tidak hanya dilihat warga Israel di jalan, tetapi juga disebarluaskan oleh algoritma platform media sosial—sistem matematis yang menentukan konten apa yang muncul di linimasa pengguna. Algoritma ini dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan: semakin kontroversial sebuah unggahan, semakin besar peluangnya menyebar. Inilah mengapa konten bermuatan polarisasi kerap tampil lebih menonjol daripada berita yang netral.

Dalam kampanye digital, citra sering kali lebih berpengaruh daripada fakta: yang tampil di layar adalah pesan, bukan sekadar dokumentasi.

Mesin Kampanye Digital dan Peran Algoritma

Dalam ekosistem semacam ini, satu unggahan resmi dari akun seorang kepala pemerintahan bisa menjangkau jutaan orang tanpa biaya iklan yang sepadan—sebuah efisiensi distribusi yang nyaris mustahil dicapai lewat media konvensional. Belum lagi kehadiran AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) yang mampu menghasilkan gambar wajah sangat realistis dalam hitungan detik. Teknologi ini, yang awalnya dikembangkan untuk kebutuhan penelitian dan industri kreatif, kini juga dipakai untuk memproduksi materi visual kampanye yang mencampur tokoh asing ke dalam narasi politik lokal. Para peneliti menyebut tren ini sebagai bagian dari disrupsi komunikasi politik: cara lama berkampanye dirombak total oleh kecepatan dan skala teknologi digital.

Persoalannya, ketika materi kampanye memakai wajah tokoh nyata di luar konteks aslinya, batas antara informasi dan propaganda menjadi kabur. Publik yang tidak mengenal Mamdani atau Erdogan bisa saja menarik kesimpulan keliru dari sekadar melihat papan reklame. Ibarat seperti mengikuti peta yang digambar ulang tanpa skala: arahnya terlihat jelas, tetapi jarak sebenarnya justru menyesatkan.

Bahaya Kabut Informasi dan Langkah Menghadapinya

Kabar baiknya, ada sejumlah langkah yang bisa ditempuh. Platform media sosial telah mengembangkan sistem penandaan konten dan verifikasi identitas, meskipun implementasinya belum seragam di semua negara. Lembaga pemeriksa fakta juga memanfaatkan machine learning—cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data—untuk mendeteksi pola penyebaran konten manipulatif. Di sisi regulasi, sejumlah negara mulai merancang aturan transparansi iklan politik digital, memaksa pihak kampanye mengungkap siapa yang membayar dan kapan materi ditayangkan.

Pada akhirnya, kasus ini mengingatkan bahwa teknologi hanyalah alat. Disrupsi yang dihasilkan bukan berasal dari mesinnya, melainkan dari cara manusia memakainya. Untuk pembaca di Indonesia, pelajaran paling berharga adalah: sebelum membagikan unggahan, luangkan waktu untuk memeriksa siapa yang membuat konten itu, apa tujuannya, dan apakah wajah yang tampil benar-benar sedang menyampaikan pesan itu sendiri. Di tengah derasnya arus informasi, kecakapan digital adalah tameng paling andal yang kita miliki.