Netanyahu ke AS, Abaikan Tekanan Abbas demi Agenda Strategis

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan bertolak ke Amerika Serikat pada Senin, 27 Juli, dalam sebuah kunjungan yang sarat muatan diplomatik dan strategis. Keberangkatan ini dilakukan di tengah meningkatnya tekanan dari Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, yang dalam beberapa pekan terakhir kian vokal menyerukan intervensi internasional terhadap kebijakan Israel di Tepi Barat. Namun, sikap Tel Aviv terlihat jelas: fokus utama kunjungan ini bukanlah menanggapi tuntutan Ramallah, melainkan memajukan kepentingan nasional Israel di panggung Washington.

Sumber-sumber diplomatik yang dekat dengan persiapan kunjungan ini mengindikasikan bahwa agenda Netanyahu di AS akan berpusat pada tiga pilar utama: penguatan koalisi melawan program nuklir Iran, percepatan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab melalui kelanjutan Abraham Accords, serta pembahasan paket bantuan pertahanan strategis yang disebut-sebut akan menjadi salah satu yang paling signifikan dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara.

Iran di Puncak Agenda: Melampaui Sekadar Sanksi

Isu Iran dipastikan mendominasi setiap sesi pertemuan yang digelar Netanyahu selama berada di Washington. Teheran, menurut penilaian intelijen Israel, kini hanya berjarak beberapa pekan dari kemampuan memperkaya uranium tingkat senjata, sebuah ambang kritis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam konteks inilah, Netanyahu diyakini akan membawa proposal konkret—bukan sekadar peringatan retoris—mengenai opsi-opsi yang lebih tegas, termasuk kemungkinan operasi militer bersama yang lebih terkoordinasi, meskipun opsi tersebut masih menjadi langkah paling akhir yang dipertimbangkan.

Yang menarik, kunjungan ini juga terjadi bersamaan dengan geliat diplomasi jalur belakang antara Washington dan Teheran yang dilaporkan mulai menunjukkan progres awal. Israel ingin memastikan bahwa setiap kesepakatan potensial tidak mengulangi kelemahan JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) 2015, yang selama ini dikritik habis-habisan oleh Netanyahu karena tidak membongkar infrastruktur pengayaan uranium Iran secara permanen dan mengabaikan program rudal balistiknya.

Normalisasi Regional: Babak Baru Pasca-Abraham Accords

Pilar kedua yang tak kalah krusial adalah perluasan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab dan Muslim. Sejak penandatanganan Abraham Accords pada 2020 yang melibatkan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, Israel terus berupaya membawa lebih banyak negara ke dalam orbit diplomatiknya. Arab Saudi disebut-sebut sebagai target berikutnya, meskipun Riyadh masih mengaitkan normalisasi dengan kemajuan substansial dalam proses perdamaian dengan Palestina.

Dalam pertemuan di AS, Netanyahu dijadwalkan bertemu tidak hanya dengan pejabat Gedung Putih, tetapi juga sejumlah tokoh berpengaruh dari negara-negara Teluk yang kebetulan berada di Washington. Pola diplomasi segitiga ini—Israel, AS, dan negara-negara Arab—telah menjadi formula andalan dalam mempercepat proses normalisasi tanpa melalui saluran multilateral yang lamban dan birokratis. Bagi Netanyahu, setiap penambahan bendera negara Arab yang mengakui Israel adalah kemenangan strategis yang memperkuat posisi tawarnya, sekaligus menegaskan bahwa isolasi regional Israel adalah mitos yang telah terkubur.

Bantuan Pertahanan: Angka Fantastis dan Teknologi Mutakhir

Aspek ketiga yang sangat material adalah negosiasi paket bantuan pertahanan. Israel saat ini sedang dalam proses pembahasan Memorandum of Understanding (MoU) baru yang akan menggantikan kesepakatan sebelumnya senilai 38 miliar dolar AS untuk periode sepuluh tahun. Angka yang beredar dalam dokumen persiapan kunjungan ini menyebutkan potensi kenaikan signifikan menjadi sekitar 45 hingga 50 miliar dolar AS, dengan penekanan pada pengembangan sistem pertahanan udara bersama, teknologi anti-rudal berbasis laser, dan investasi besar-besaran dalam keamanan siber.

Yang membedakan MoU kali ini dari pendahulunya adalah klausul yang memungkinkan Israel untuk memproduksi secara mandiri sebagian komponen sistem senjata yang sebelumnya harus diimpor penuh dari AS. Ini adalah kemenangan lobi industri pertahanan Israel yang telah lama menginginkan transfer teknologi yang lebih luas, sebuah isu yang kerap menjadi batu sandungan dalam negosiasi sebelumnya karena kekhawatiran proteksionisme dari perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika.

Tekanan Abbas yang Tak Digubris

Sementara agenda-agenda besar itu disusun rapi, seruan Mahmoud Abbas justru bergema dalam kekosongan respons dari pihak Israel. Abbas, dalam sebuah pidato pekan lalu, meminta komunitas internasional—khususnya AS—untuk menghentikan ekspansi permukiman ilegal dan membuka kembali konsulat AS untuk Palestina di Yerusalem Timur yang ditutup pada era pemerintahan sebelumnya. Desakan ini dibarengi dengan ancaman untuk meninjau kembali pengakuan Israel jika tidak ada kemajuan berarti.

Namun, di mata para perencana strategis di Yerusalem, manuver Abbas ini dianggap lebih sebagai upaya putus asa untuk tetap relevan di tengah lanskap politik Timur Tengah yang berubah cepat. Normalisasi antara Israel dan negara-negara Teluk telah menggerus posisi tawar tradisional Palestina, yang selama ini bergantung pada konsensus Arab untuk menekan Israel. Kini, konsensus itu retak, dan suara Ramallah tak lagi memiliki daya paksa seperti satu dekade silam.

Beberapa analis bahkan membaca gestur "masa bodoh" Netanyahu terhadap desakan Abbas bukan semata sebagai arogansi politik, melainkan sebagai kalkulasi realistis: selama kartu normalisasi dan ancaman Iran masih di atas meja, Washington tidak akan menekan Israel secara berarti soal isu Palestina. Ini adalah realpolitik yang dingin, dan Netanyahu memainkannya dengan penuh perhitungan.

Kunjungan ini, jika berjalan sesuai rencana, akan berlangsung selama tiga hari dengan puncak acara berupa pidato di hadapan forum think tank terkemuka serta pertemuan tertutup dengan petinggi Kongres dari kedua partai. Simbolismenya jelas: Netanyahu datang bukan sebagai pemimpin yang terpojok oleh tekanan internasional, tetapi sebagai negarawan yang percaya diri, membawa agenda yang terukur, dan siap meninggalkan hiruk-pikuk tuntutan Palestina di ruang tunggu sejarah—setidaknya untuk kali ini.