Menkeu Purbaya: Hanya S&P yang Adil Menilai Rating RI

Menteri Keuangan Purbaya secara terbuka menyampaikan bahwa hanya lembaga pemeringkat Standard & Poor’s (S&P) yang memberikan penilaian wajar terhadap peringkat kredit Indonesia. Dua lembaga besar lainnya, Moody’s dan Fitch, justru dianggap terlalu reaktif karena telah merevisi prospek (outlook) menjadi negatif, sebuah langkah yang disebutnya tidak mencerminkan fundamental ekonomi nasional secara utuh.

Pandangan Berbeda di Antara Lembaga Pemeringkat

Pernyataan ini muncul di tengah dinamika pasar yang masih waspada terhadap tekanan global. Pada periode yang sama, Moody’s dan Fitch tidak mengubah peringkat, tetapi menurunkan outlook Indonesia dari stabil menjadi negatif. Sementara itu, S&P tetap mempertahankan outlook stabil dengan peringkat di level layak investasi. Purbaya menekankan bahwa hanya S&P yang melakukan asesmen secara proporsional—mengakui kemajuan reformasi struktural, konsolidasi fiskal, serta ketahanan eksternal negeri ini.

Menurut Menteri Keuangan, keputusan Moody’s dan Fitch terlalu dipengaruhi sentimen jangka pendek, seperti fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian suku bunga global. Padahal, Indonesia telah menunjukkan fundamental yang lebih solid: rasio utang terhadap PDB yang terjaga di bawah 40 persen, cadangan devisa yang memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap di atas 5 persen. Lembaga lain, sindirnya, cenderung "offside"—terlalu gegabah dalam membaca peta risiko tanpa mempertimbangkan kapasitas adaptasi kebijakan domestik.

Mengapa Penilaian S&P Dianggap Paling Adil?

Purbaya merinci sejumlah parameter yang membuat S&P lebih objektif. Pertama, lembaga itu menempatkan bobot besar pada konsistensi kebijakan fiskal pemerintah selama satu dekade terakhir. Defisit anggaran yang cepat kembali ke bawah 3 persen pascapandemi menjadi bukti komitmen. Kedua, S&P memperhitungkan diversifikasi ekonomi yang semakin maju, termasuk hilirisasi mineral dan pengembangan sektor manufaktur berteknologi tinggi. Ketiga, S&P mengapresiasi laju investasi asing langsung yang tetap tinggi meskipun ada tekanan.

"Rating harus mencerminkan potensi jangka panjang, bukan hanya risiko yang sedang viral," ujar Purbaya dalam sebuah forum diskusi ekonomi. Ia menyiratkan bahwa Moody’s dan Fitch terlalu fokus pada risiko fiskal akibat kenaikan suku bunga global dan pelemahan rupiah, tanpa menimbang upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas moneter dan memperdalam pasar keuangan domestik.

Dampak Outlook Negatif Bagi Indonesia

Meski ada perbedaan pandangan, perubahan outlook oleh Moody’s dan Fitch bukan tanpa konsekuensi. Secara psikologis, prospek negatif dapat menekan minat investor, terutama pada instrumen obligasi pemerintah. Biaya penerbitan surat utang (cost of fund) berpotensi sedikit meningkat karena persepsi risiko yang lebih tinggi. Namun, Purbaya optimistis bahwa pengaruhnya terbatas. Rating S&P yang stabil masih menjadi jangkar kredibilitas di mata investor global.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) masih relatif stabil, dan premi risiko (Credit Default Swap/CDS) Indonesia tidak melonjak signifikan setelah revisi outlook. Ini menandakan bahwa pasar lebih menghargai penilaian S&P, yang memiliki rekam jejak panjang dalam mengukur kelayakan kredit suatu negara secara konservatif.

Respons Pasar dan Pengamat Ekonomi

Beberapa ekonom menilai pernyataan Menteri Keuangan sebagai bentuk komunikasi strategis untuk meredam keresahan. Seorang analis makroekonomi menjelaskan bahwa perbedaan penilaian antar lembaga pemeringkat adalah hal biasa, dan masing-masing menggunakan metodologi yang sedikit berbeda. Moody’s, misalnya, menekankan pada ketahanan institusi dan governance, sementara Fitch lebih sensitif terhadap dinamika eksternal.

Namun, mereka sepakat bahwa outlook negatif adalah sinyal peringatan yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah perlu terus menunjukkan disiplin fiskal dan mempercepat reformasi sektor riil agar kedua lembaga tersebut mengembalikan outlook menjadi stabil dalam 12–18 bulan ke depan. Tanpa itu, potensi penurunan peringkat (downgrade) bisa menjadi konsekuensi berikutnya.

Di sisi lain, dukungan terhadap S&P semakin memperkuat narasi bahwa Indonesia masih layak menjadi tujuan investasi. Perusahan pemeringkat domestik, seperti Pefindo, juga menegaskan peringkat idAAA untuk surat utang negara, sejalan dengan optimisme S&P.

Komitmen Pemerintah Menjaga Stabilitas

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan terlena. Meski mengkritik Moody’s dan Fitch, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat struktur pendapatan negara, mengendalikan belanja yang tidak produktif, dan menjaga defisit sesuai jalur yang telah ditetapkan. Reformasi perpajakan, pengelolaan subsidi yang lebih tepat sasaran, serta akselerasi proyek strategis nasional menjadi pilar utama menjaga kepercayaan pasar.

Dengan pengakuan dari S&P, Indonesia memiliki modal diplomasi untuk meyakinkan investor bahwa risiko negara masih terkelola dengan baik. Menteri Keuangan berpesan agar seluruh pemangku kepentingan tidak mudah terseret narasi yang terlalu pesimistis. "Kita butuh penilaian yang berimbang, bukan yang hanya mencari sensasi," pungkasnya, mengisyaratkan bahwa Indonesia tetap dalam jalur yang benar.

Baca juga:

• Sadis! Driver Ojol Tangerang Tewas Ditusuk Saat Terlelap di Basecamp
• Rupiah Sentuh Rp18.070, Pasar Modal Indonesia Kompak Menguat