Menhan Baru Inggris Wes Streeting Sebut Israel Langgar Hukum Perang

Pemerintahan baru Inggris di bawah Perdana Menteri Keir Starmer langsung menghadapi ujian diplomatik berat setelah Menteri Pertahanan yang baru dilantik, Wes Streeting, secara terbuka menyatakan bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang dalam operasi militernya. Pernyataan yang disampaikan tanpa basa-basi ini menandai pergeseran signifikan dalam retorika resmi London terhadap sekutu dekatnya di Timur Tengah.

Streeting, politisi Partai Buruh yang baru menduduki posisi strategis tersebut, tidak menarik kembali ataupun melunakkan pandangannya meskipun menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Ia justru mempertegas keyakinannya bahwa tindakan militer Israel di lapangan telah melampaui batas-batas yang diizinkan oleh hukum humaniter internasional. Sikap tegas ini menjadikannya salah satu pejabat tinggi pertama di Eropa Barat yang secara eksplisit menggunakan frasa "kejahatan perang" dalam konteks konflik Gaza.

Akar Pandangan yang Konsisten

Sikap kontroversial Streeting bukanlah hal yang muncul tiba-tiba. Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan, ia telah beberapa kali melontarkan kritik tajam terhadap operasi militer Israel, terutama menyangkut tingginya jumlah korban sipil dan penghancuran infrastruktur publik di Gaza. Dalam berbagai wawancara dan pernyataan publik sebelumnya, Streeting—yang berlatar belakang sebagai mantan menteri bayangan kesehatan—konsisten menyuarakan keprihatinan mendalam tentang proporsionalitas serangan Israel.

Yang membuat posisinya kini semakin berbobot adalah fakta bahwa ia tidak lagi berbicara sebagai anggota parlemen biasa atau politisi oposisi, melainkan sebagai pemegang kendali Kementerian Pertahanan Inggris. Setiap kata yang keluar dari mulutnya kini membawa implikasi kebijakan yang nyata, termasuk potensi peninjauan ulang kerja sama militer bilateral, lisensi ekspor senjata, dan dukungan diplomatik di forum-forum internasional.

Sejumlah pengamat menilai bahwa konsistensi Streeting mencerminkan pergeseran generasi dalam tubuh Partai Buruh. Generasi politisi yang lebih muda, termasuk Streeting yang berusia awal empat puluhan, tumbuh dalam kesadaran yang lebih tinggi terhadap isu-isu hak asasi manusia dan akuntabilitas internasional dibandingkan para pendahulu mereka.

Implikasi Hukum dan Diplomatik

Penggunaan istilah "kejahatan perang" oleh seorang Menteri Pertahanan bukanlah sekadar retorika politik. Dalam kerangka hukum internasional, kejahatan perang merujuk pada pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa, termasuk serangan yang secara sengaja menargetkan warga sipil, penggunaan senjata terlarang, atau tindakan yang menyebabkan penderitaan yang tidak proporsional dibandingkan dengan keuntungan militer yang diperoleh. Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) memberikan yurisdiksi untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan semacam ini.

Pernyataan Streeting muncul di tengah proses hukum yang sedang berjalan di ICC dan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ). Jaksa ICC telah mengajukan permohonan surat perintah penangkapan terhadap sejumlah pemimpin Israel, sementara ICJ sedang memeriksa kasus yang diajukan oleh Afrika Selatan terkait dugaan genosida. Dalam konteks ini, pengakuan terbuka dari seorang pejabat tinggi negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekutu tradisional Israel dapat memberikan bobot politik yang signifikan bagi proses-proses hukum internasional tersebut.

Dari sisi hubungan bilateral, posisi Streeting menempatkan pemerintah Starmer dalam situasi yang rumit. Inggris dan Israel memiliki hubungan pertahanan dan intelijen yang mendalam, termasuk kerja sama dalam pengembangan teknologi militer, pertukaran informasi intelijen, dan latihan bersama. Komunitas intelijen Inggris dan Israel telah lama memiliki hubungan yang saling menguntungkan dalam kontraterorisme. Setiap langkah untuk membatasi atau meninjau ulang hubungan ini akan memiliki konsekuensi operasional yang luas.

Reaksi dan Kontroversi

Pernyataan Streeting segera memicu gelombang reaksi yang terbelah tajam. Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan organisasi kemanusiaan internasional menyambut baik ketegasannya, menyebutnya sebagai langkah berani yang sudah lama dinantikan. Amnesty International dan Human Rights Watch sebelumnya telah menerbitkan laporan-laporan mendetail yang mendokumentasikan pola serangan yang menurut mereka memenuhi kriteria kejahatan perang.

Di sisi lain, sejumlah tokoh politik konservatif dan organisasi pro-Israel mengecam keras pernyataan tersebut. Mereka menuduh Streeting merusak hubungan bilateral yang telah terbangun selama puluhan tahun dan memberikan legitimasi kepada kritik yang dianggap tidak proporsional terhadap Israel. Argumen utama yang diajukan adalah bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri dan bahwa operasi militernya ditujukan untuk menetralisir ancaman keamanan yang nyata.

Di dalam tubuh Partai Buruh sendiri, ketegangan mulai terasa. Meskipun Starmer berusaha mengambil jarak dari posisi pendahulunya Jeremy Corbyn yang dianggap terlalu kritis terhadap Israel, pernyataan Streeting menunjukkan bahwa arus bawah dalam partai tetap kuat mengalir ke arah yang lebih kritis. Starmer kini berada dalam posisi sulit: ia harus menyeimbangkan antara menjaga soliditas kabinetnya, meredakan kekhawatiran sekutu internasional, dan merespons tuntutan basis pemilihnya yang semakin vokal tentang isu Palestina.

Konteks Regional dan Internasional yang Lebih Luas

Pernyataan Streeting tidak terjadi dalam ruang hampa. Secara global, terjadi pergeseran bertahap dalam opini publik dan posisi pemerintah terhadap konflik Israel-Palestina. Semakin banyak negara yang secara terbuka mengkritik operasi militer Israel dan beberapa telah mengambil langkah konkret, termasuk pengakuan negara Palestina oleh sejumlah negara Eropa serta penangguhan ekspor senjata.

Di Eropa, sikap yang lebih kritis terhadap Israel tidak lagi dianggap sebagai tabu politik seperti satu dekade lalu. Pemerintah-pemerintah dari berbagai spektrum politik mulai lebih vokal menyuarakan keprihatinan mereka, didorong oleh tekanan domestik dan dinamika geopolitik yang berubah. Pernyataan Streeting dapat menjadi katalis yang mendorong perdebatan serupa di negara-negara lain yang selama ini memilih bersikap hati-hati.

Bagi Israel sendiri, pernyataan dari sekutu dekat seperti Inggris membawa pesan yang tidak bisa diabaikan. Jika retorika ini kemudian diikuti oleh perubahan kebijakan nyata—seperti pembatasan ekspor senjata atau perubahan pola pemungutan suara di PBB—Israel mungkin perlu mengevaluasi kembali asumsi-asumsi strategisnya tentang dukungan otomatis dari sekutu-sekutu Barat tradisionalnya.

Ke depan, ujian sesungguhnya bagi Streeting dan pemerintah Starmer bukan hanya terletak pada keberanian untuk bersuara, tetapi pada kemauan dan kemampuan untuk menerjemahkan kata-kata tersebut menjadi tindakan kebijakan yang konkret. Publik internasional kini menanti apakah pernyataan kontroversial ini akan sekadar menjadi catatan kaki dalam dinamika diplomatik, atau justru menjadi titik balik dalam hubungan Inggris-Israel dan, lebih luas lagi, dalam arsitektur akuntabilitas internasional terhadap pelanggaran hukum perang.