Menantu Trump Pulang Tanpa Terobosan dari Negosiasi Gaza

Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang juga dipercaya memegang peran sebagai utusan khusus untuk kawasan Timur Tengah, meninggalkan Israel tanpa membawa kesepakatan baru apa pun untuk menghentikan perang di Gaza. Bagi pembaca awam, kabar ini mungkin terdengar seperti sekadar catatan perjalanan diplomatik. Padahal, dampaknya jauh lebih luas: setiap putaran perundingan yang berakhir buntu berarti konflik terus berjalan, warga sipil kembali menanggung risiko, dan ketegangan di kawasan berpotensi mengguncang harga energi serta rantai pasok pangan dunia.

Ibarat seperti dua pihak yang duduk di meja yang sama, tetapi memegang peta dengan arah yang berlawanan. Israel menuntut jaminan keamanan permanen dan pembebasan seluruh sandera, sementara Hamas bersikeras pada gencatan senjata penuh, penarikan pasukan, dan masuknya bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Di antara dua kutub itu, Kushner datang membawa harapan Washington bahwa tekanan diplomasi dapat memecah kebuntuan—namun kenyataan di lapangan berbicara lain.

Misi yang Berakhir Tanpa Terobosan

Kunjungan Kushner ke Israel merupakan bagian dari upaya pemerintahan Trump untuk menghidupkan kembali negosiasi yang telah berulang kali gagal sejak konflik meletus pada 7 Oktober 2023. Saat itu, serangan mendadak Hamas ke wilayah Israel menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera lebih dari 250 warga, menurut data resmi pemerintah Israel. Respons militer Israel yang berlangsung hingga kini, menurut catatan Kementerian Kesehatan Gaza yang banyak dikutip PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), telah menewaskan lebih dari 40.000 warga Palestina—sebagian besar perempuan dan anak-anak—serta membuat hampir seluruh populasi Gaza mengungsi dari rumahnya.

Dalam kunjungan itu, Kushner dikabarkan mendorong penerimaan kerangka gencatan senjata tiga fase yang selama ini menjadi dasar perundingan di Doha dan Kairo. Fase pertama berisi pertukaran sandera dengan tahanan Palestina dan jeda pertempuran sementara; fase kedua mengatur gencatan senjata permanen serta penarikan pasukan Israel; dan fase ketiga mencakup rekonstruksi Gaza dalam jangka panjang. Namun, kepergiannya tanpa terobosan baru menunjukkan bahwa celah di antara kedua pihak masih terlalu lebar untuk dijembatani lewat kunjungan diplomatik singkat.

Mengapa Kebuntuan Begitu Sulit Dipatahkan

Ada beberapa alasan mengapa negosiasi ini jauh lebih rumit daripada perundingan damai pada umumnya. Pertama, kedua belah pihak menolak berkompromi pada isu paling fundamental: Israel tidak mau menyetujui gencatan senjata permanen sebelum Hamas dianggap tidak lagi menguasai Gaza, sementara Hamas menolak menyerahkan senjata tanpa jaminan berakhirnya pendudukan. Kedua, mediasi yang melibatkan Qatar, Mesir, dan AS kerap terganggu oleh perbedaan kepentingan antaraktor di kawasan—termasuk Iran yang selama ini menjadi pendukung utama Hamas.

Ketiga, situasi kemanusiaan yang memburuk justru membuat kompromi semakin sulit dicapai. Blokade yang ketat membuat makanan, air bersih, dan obat-obatan langka. Organisasi-organisasi internasional seperti WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) berulang kali memperingatkan risiko kelaparan dan wabah penyakit. Dalam kondisi seperti ini, setiap proposal gencatan senjata langsung diuji oleh kenyataan di lapangan: siapa yang mengawasi gencatan, bagaimana bantuan disalurkan, dan apakah gencatan itu benar-benar bertahan lebih dari beberapa hari.

Kegagalan Kushner kali ini juga menegaskan keterbatasan pendekatan diplomasi tradisional. Teknologi dan intelijen memang telah digunakan secara masif—mulai dari sistem pertahanan udara seperti Iron Dome (Kubah Besi) hingga operasi militer berbasis data—tetapi persoalan mendasar di Gaza bukanlah soal algoritma atau persenjataan canggih, melainkan kepercayaan politik yang telah lama runtuh di antara kedua pihak.

Apa yang Bisa Terjadi Selanjutnya

Dengan pulangnya Kushner tanpa hasil, tekanan kini kembali mengarah pada para mediator regional. Qatar dan Mesir diperkirakan akan terus mempertemukan perwakilan kedua pihak dalam format perundingan tidak langsung, sementara Washington kemungkinan akan menyusun strategi baru—entah dengan menambah tekanan ekonomi terhadap aktor-aktor yang dianggap menghalangi kesepakatan, atau dengan mengubah format mediasi agar lebih melibatkan negara-negara Arab lain.

Namun, para pengamat menilai tanpa komitmen politik yang kuat dari kedua belah pihak, format apa pun hanya akan berputar di tempat. Sejarah mencatat, gencatan senjata di kawasan ini hanya bertahan ketika ada insentif nyata bagi keduanya untuk berhenti—baik itu tekanan ekonomi, perubahan kepemimpinan, atau jaminan keamanan yang benar-benar dapat diukur. Sampai salah satu dari tiga insentif itu terwujud, warga Gaza akan terus menjadi pihak yang paling merasakan akibat dari setiap kebuntuan di meja perundingan.