Mantan Menhan Ukraina yang Dipecat Zelensky Desak Pemilu di Tengah Perang

Pemilihan umum biasanya identik dengan pesta demokrasi: kampanye, debat, dan antrean warga di tempat pemungutan suara. Namun, ketika sebuah negara sedang berperang, pesta itu berubah menjadi teka-teki politik yang rumit. Ukraina kini berada tepat di persimpangan itu. Mantan Menteri Pertahanan Ukraina yang dipecat Presiden Volodymyr Zelensky, Mykhailo Fedorov, menyerukan agar pemerintah segera mencari jalan untuk tetap menggelar pemilihan umum di tengah perang. Desakan ini bukan sekadar soal kalender politik, melainkan pertanyaan mendasar: bagaimana sebuah demokrasi menjaga legitimasinya ketika sebagian warganya mengungsi, sebagian tinggal di wilayah pendudukan, dan sebagian lainnya bertempur di garis depan?

Ibarat seperti kapten kapal yang harus memutuskan apakah tetap memilih nahkoda baru di tengah badai, pemerintah Ukraina dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama berisiko. Menggelar pemilu berarti mempertaruhkan keselamatan warga dan kestabilan pemerintahan. Menundanya terlalu lama, sebaliknya, membuka ruang kritik bahwa pemerintahan masa perang perlahan kehilangan sentuhan demokrasi. Seruan Fedorov menegaskan bahwa menunda tanpa batas waktu bukan opsi yang bisa diterima begitu saja.

Mengapa Pemilu Begitu Sulit Digelar di Tengah Perang

Sejak invasi skala penuh Rusia dimulai pada 24 Februari 2022, Ukraina memberlakukan darurat militer (martial law) yang terus diperpanjang secara berkala. Dalam status ini, undang-undang Ukraina melarang penyelenggaraan pemilihan umum. Akibatnya, pemilihan presiden yang seharusnya digelar pada Maret 2024 dan pemilihan parlemen yang dijadwalkan pada Oktober 2023 terpaksa ditunda tanpa batas waktu yang jelas.

Masalahnya tidak berhenti di pasal undang-undang. Jutaan warga Ukraina mengungsi ke luar negeri atau berpindah ke wilayah yang lebih aman, sementara jutaan lainnya masih berada di bawah pendudukan. Daftar pemilih yang tidak mutakhir, tempat pemungutan suara (TPS) yang bisa menjadi sasaran rudal, serta ancaman kekerasan di hari pemungutan adalah kombinasi yang membuat logistik pemilu menjadi raksasa. Menggelar pemilu dalam kondisi seperti ini, menurut banyak pengamat, berisiko menghasilkan hasil yang dianggap tidak adil dan justru memberi amunisi propaganda bagi pihak lawan.

Teknologi dan Inovasi: Jalan Keluar atau Jebakan Baru?

Di sinilah diskusi tentang teknologi, inovasi, dan implementasi sistem digital masuk. Sebagian pihak mendorong pemungutan suara jarak jauh berbasis internet, atau e-voting, sebagai cara agar warga yang mengungsi di luar negeri tetap bisa memilih. Ibarat seperti layanan perbankan digital yang memungkinkan transaksi dari mana saja, e-voting menjanjikan efisiensi dan jangkauan yang tidak mungkin dicapai TPS konvensional di zona perang. Jika berhasil, teknologi ini berpotensi menjadi disrupsi besar bagi cara demokrasi bekerja selama ini.

Namun, pemilu digital di masa perang bukan tanpa risiko besar. Infrastruktur digital Ukraina berulang kali menjadi sasaran serangan siber, termasuk serangan DDoS (Distributed Denial of Service, teknik membanjiri server dengan lalu lintas palsu hingga layanan lumpuh). Integritas suara elektronik hanya sekuat sistem keamanannya: enkripsi, jejak audit, dan pengawasan publik adalah syarat mutlak yang sulit dijamin ketika pusat data bisa diserang secara fisik maupun digital. Sejumlah penelitian di bidang keamanan siber bahkan menunjukkan bahwa tidak ada sistem digital yang sepenuhnya kebal. Menariknya, machine learning (cabang dari kecerdasan buatan, atau AI, artificial intelligence, yang memungkinkan sistem belajar dari data) menjadi senjata dua arah: di satu sisi dipakai untuk mendeteksi serangan siber dan anomali, di sisi lain dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi dalam skala besar. Sebagian kalangan juga mengingatkan bahwa pengembangan e-voting yang benar-benar aman butuh waktu bertahun-tahun, waktu yang tidak dimiliki Ukraina saat ini.

Paradoksnya, ekosistem digital Ukraina justru tumbuh pesat selama perang berlangsung, dengan banyak layanan publik yang dipindahkan ke aplikasi dan platform daring. Pengalaman ini, kata sejumlah pengamat, bisa menjadi modal awal, meski belum cukup, untuk membangun sistem pemilu yang lebih tahan guncangan.

Perbandingan: Pemilu Normal versus Pemilu Masa Perang

Agar lebih mudah dipahami, berikut perbandingan tantangan yang membedakan pemilu di masa normal dan masa perang:

Apa yang Bisa Terjadi Selanjutnya

Desakan Fedorov tidak otomatis mengubah keputusan pemerintah, tetapi ia memaksa diskusi yang selama ini dihindari menjadi terbuka. Beberapa skenario mungkin muncul ke permukaan: amandemen aturan agar pemilu tetap bisa digelar meski darurat militer masih berlaku, kerja sama dengan negara mitra untuk memfasilitasi pemungutan suara warga di luar negeri, atau kompromi berupa pemilu yang digelar lebih dulu di wilayah yang relatif aman. Keputusan akhir tetap berada di tangan parlemen dan pemerintah, dengan mempertimbangkan situasi keamanan yang berubah setiap hari.

Inti dari desakan itu sebenarnya sederhana: pemerintah tidak boleh menunggu perang benar-benar usai untuk mendengar kembali suara rakyat, sebab demokrasi yang berhenti terlalu lama justru melemahkan negara dari dalam.

Terlepas dari siapa yang benar dalam perdebatan ini, satu hal yang pasti: Ukraina sedang menguji batas antara keamanan dan demokrasi di tengah perang modern, dan hasil ujian itu akan menjadi pelajaran bagi banyak negara lain yang suatu hari menghadapi dilema serupa. Bagi warga biasa, artinya sederhana: hak untuk memilih tetaplah sesuatu yang diperjuangkan, bahkan ketika suara tembakan belum juga berhenti.