Malaysia Hadapi Protes Data Center, Singapura Sudah Lebih Dulu Merasakan Dampaknya

Gelombang investasi data center skala raksasa sedang mengguncang Malaysia, mengubah lanskap industri digital di Asia Tenggara. Raksasa teknologi seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft, dan Google berlomba membangun fasilitas server di wilayah seperti Kulai dan Sedenak di Johor, menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Namun, di balik optimisme itu, muncul kegelisahan di kalangan warga setempat dan pegiat lingkungan. Mereka khawatir, ledakan pusat data ini akan menimbulkan krisis baru berupa kelangkaan air dan energi, persis seperti yang sudah lebih dulu dialami oleh tetangga terdekat mereka, Singapura.

Apa yang terjadi di Malaysia saat ini sebenarnya bukanlah fenomena yang tiba-tiba muncul. Dalam lima tahun terakhir, negara itu telah menjelma menjadi hub data center terbesar di Asia Tenggara, melampaui Singapura yang selama ini menjadi magnet. Peralihan ini terjadi setelah Singapura memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan data center baru pada tahun 2019, akibat tekanan terhadap konsumsi energi dan air yang sangat besar. Moratorium itu membuat para pelaku industri mencari lahan baru, dan Malaysia dengan cepat menawarkan insentif menarik untuk memikat investasi. Kini, dengan puluhan proyek yang sudah berjalan, Malaysia mulai merasakan beban yang sama.

Ledakan Infrastruktur Digital: Dari Moratorium Singapura ke Bonanza Malaysia

Moratorium data center di Singapura adalah titik balik penting. Pemerintah Negeri Singa saat itu menyadari bahwa data center mengonsumsi sekitar 7% dari total listrik nasional dan menyerap banyak air untuk sistem pendingin, sementara lahan yang tersedia sangat terbatas. Kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan memaksa regulator untuk selektif dalam mengizinkan proyek baru. Hasilnya, hanya pembangunan dengan komitmen efisiensi energi dan teknologi hijau yang bisa lolos. Sebaliknya, Malaysia yang memiliki lahan lebih luas dan tarif listrik kompetitif, langsung menjadi tujuan pelarian. Data dari lembaga riset independen menunjukkan bahwa total kapasitas data center di Malaysia telah melampaui 1.200 megawatt pada awal 2024, dengan sebagian besar berlokasi di Johor, hanya sekitar 15 kilometer dari perbatasan Singapura.

Para penyedia cloud global tidak hanya membangun satu atau dua gedung server, melainkan kampus data center yang masif dengan investasi miliaran dolar. Amazon, misalnya, berkomitmen menggelontorkan sekitar RM25,5 miliar (sekitar US$5,3 miliar) untuk pengembangan zona data center di Malaysia hingga 2037. Sementara itu, Microsoft mengumumkan investasi senilai US$2,2 miliar untuk infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan. Nilai ini memang menggiurkan bagi perekonomian negara, terutama dalam menciptakan peluang kerja di sektor teknologi. Namun, euforia ini perlahan berubah menjadi perdebatan sengit ketika dampak nyata terhadap lingkungan mulai mencuat ke permukaan.

Dampak Lingkungan: Debat Soal Listrik dan Air yang Menghantui

Inti permasalahannya sederhana: data center adalah mesin raksasa yang butuh listrik stabil 24 jam tanpa henti dan sistem pendingin yang menyedot air dalam jumlah besar. Menurut perkiraan, sebuah data center berukuran medium bisa menggunakan 1,5 hingga 3 juta galon air per hari untuk menjaga suhu ribuan server tetap optimal. Angka ini menjadi sangat krusial bagi kawasan seperti Johor yang sudah mulai mengalami tekanan terhadap pasokan air bersih akibat pertumbuhan penduduk dan industrialisasi. Belum lagi kebutuhan listrik yang diperkirakan dapat menyedot hingga 10% dari total kapasitas pembangkit di Semenanjung Malaysia dalam beberapa tahun ke depan jika semua proyek berjalan sesuai rencana.

Para penggiat lingkungan mengingatkan, situasi di Singapura adalah alarm yang seharusnya tidak diabaikan. Ketika moratorium diberlakukan, Singapura terpaksa meningkatkan standar efisiensi energi melalui indikator seperti Power Usage Effectiveness (PUE), yang mengukur seberapa efisien listrik digunakan di sebuah data center. Singapura bahkan menyasar PUE di bawah 1,3, salah satu yang terketat di dunia. Sayangnya, standar serupa belum diterapkan secara ketat di Malaysia. Akibatnya, banyak data center yang masih beroperasi dengan PUE di atas 1,5, menandakan penggunaan energi yang boros. Dampak kumulatifnya: emisi karbon negara bisa meningkat tajam, bertentangan dengan komitmen Net-Zero yang ditandatangani Malaysia.

Keresahan warga lokal mulai berubah menjadi aksi nyata. Di beberapa kota kecil di Johor, kelompok masyarakat menggelar protes dan petisi menolak pembangunan data center baru. Mereka mengkhawatirkan gangguan pasokan air untuk kebutuhan rumah tangga dan sawah, serta proyeksi kenaikan tarif listrik yang akan membebani penduduk biasa. Seorang juru kampanye lingkungan setempat, dalam sebuah wawancara, menyatakan, “Kami bukan anti-teknologi. Tapi jangan sampai kemajuan digital menenggelamkan hak dasar kami atas air dan lingkungan yang sehat.”

Jalan Tengah: Teknologi Pendingin Cerdas dan Energi Bersih

Melihat gelombang protes yang semakin besar, pemerintah Malaysia dan pelaku industri kini mulai membuka dialog untuk mencari solusi berkelanjutan. Beberapa operator data center mulai mengadopsi sistem pendingin berbasis udara yang tidak menggunakan air sama sekali, atau beralih ke pendingin cairan canggih yang 90% lebih efisien. Inovasi seperti direct-to-chip liquid cooling dan immersion cooling digadang-gadang mampu memangkas konsumsi energi secara drastis sekaligus menghilangkan ketergantungan pada air. Selain itu, komitmen untuk menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya mulai dibicarakan dalam proyek-proyek besar. Microsoft, misalnya, telah menandatangani kontrak pembelian listrik dari pembangkit listrik tenaga surya untuk mendukung operasional puluhan megawatt di fasilitasnya.

Namun, para pengamat menekankan bahwa solusi teknologi saja tidak cukup tanpa regulasi yang tegas. Malaysia perlu belajar dari pengalaman pahit Singapura: menetapkan standar PUE wajib yang rendah, membatasi konsumsi air per kapasitas data, dan mewajibkan audit lingkungan berkala. Beberapa pakar juga menyerukan agar pemerintah daerah diberikan wewenang lebih besar untuk meninjau ulang izin operasi berdasarkan kinerja lingkungan dari setiap fasilitas. Tanpa langkah-langkah itu, Malaysia berisiko terjebak dalam dilema yang sama: mengejar pertumbuhan ekonomi digital namun mengorbankan sumber daya alam yang tidak tergantikan.

Kisruh data center di Malaysia adalah cermin dari dilema global transisi digital. Asia Tenggara, sebagai kawasan dengan pertumbuhan internet tertinggi di dunia, memang membutuhkan infrastruktur digital yang kuat. Akan tetapi, pola pembangunan yang hanya mengejar nilai investasi tanpa menghitung biaya ekologis akan melahirkan krisis baru yang lebih parah. Singapura sudah membayar mahal pelajaran itu, dan kini saatnya Malaysia membuktikan bahwa kemajuan teknologi bisa berjalan beriringan dengan keberlanjutan lingkungan. Waktu terus berdetak, dan air serta listrik tidak bisa dinegosiasikan.