Malaysia: 9 Sekolah Pengungsi Rohingya Tutup Akibat Ujaran Kebencian

Gelombang sentimen anti-pengungsi yang kian menguat di Malaysia telah mendorong penutupan sembilan lembaga pendidikan informal yang melayani anak-anak Rohingya. Keputusan dramatis ini diambil setelah para pengelola sekolah dan komunitas pengungsi terus-menerus diteror oleh ujaran kebencian, ancaman, dan intimidasi – baik di ranah maya maupun di lingkungan sekitar. Ribuan anak kini kehilangan satu-satunya akses menuju ruang belajar yang aman, sementara masa depan mereka kian terombang-ambing dalam ketidakpastian.

Malaysia selama ini menjadi tuan rumah bagi lebih dari 180.000 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di UNHCR, dan sekitar dua pertiganya berasal dari Myanmar, mayoritas adalah etnis Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan sistematis. Di tengah ketiadaan kerangka hukum nasional yang mengakui status pengungsi, komunitas ini bergantung pada inisiatif swadaya dan dukungan lembaga kemanusiaan untuk mempertahankan layanan dasar, termasuk pendidikan. Kini, fondasi rapuh itu runtuh di bawah tekanan kebencian yang dimobilisasi secara digital.

Eskalasi Kebencian Digital dan Teror Nyata

Pemicu utama penutupan ini bukanlah kebijakan pemerintah, melainkan eskalasi ujaran kebencian di media sosial yang bertransformasi menjadi ancaman fisik. Dalam beberapa pekan terakhir, platform seperti Facebook, TikTok, dan X diramaikan oleh narasi yang mendiskreditkan pengungsi Rohingya sebagai “ancaman keamanan”, “beban ekonomi”, hingga “perusak tatanan sosial”. Lebih jauh, sejumlah akun anonim mulai menyebarkan alamat dan foto fasilitas pendidikan pengungsi, menyerukan aksi penutupan paksa atau bahkan penyerangan. Intimidasi ini tidak berhenti di layar; pengelola sekolah menerima telepon ancaman, pesan bernada kebencian, dan kunjungan intimidatif dari kelompok-kelompok yang tidak dikenal. Rasa takut yang meluas membuat para guru dan relawan memilih menghentikan kegiatan belajar-mengajar demi melindungi keselamatan anak-anak.

Fenomena ini memperlihatkan betapa algoritma media sosial, yang cenderung memperkuat konten emosional dan provokatif, telah menjadi katalisator bagi radikalisasi opini publik terhadap kelompok rentan. Tanpa mekanisme moderasi yang memadai dan lemahnya penegakan hukum terhadap hasutan kebencian, ruang digital berubah menjadi ladang subur bagi disinformasi yang mendorong aksi-aksi destruktif di dunia nyata.

Pendidikan yang Terenggut dan Masa Depan yang Terampas

Sembilan sekolah yang ditutup tersebut sejatinya adalah pusat pembelajaran komunitas yang didirikan secara swadaya oleh para relawan dan organisasi non-pemerintah. Mereka menyediakan pendidikan dasar – mulai dari literasi, numerasi, hingga pengajaran nilai-nilai perdamaian – bagi anak-anak yang sebagian besar tidak pernah menginjakkan kaki di ruang kelas formal. Bagi para pengungsi cilik ini, sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga benteng psikososial yang melindungi mereka dari trauma dan memberikan struktur kehidupan di tengah pengasingan. Kini, ribuan anak terpaksa berada di rumah-rumah kontrakan sempit tanpa aktivitas yang berarti, sementara risiko pekerja anak dan pernikahan dini meningkat tajam.

Dampak psikologisnya langsung terasa. Sejumlah laporan lapangan menyebutkan anak-anak mengalami kemunduran perilaku, kecemasan akut, dan mimpi buruk setelah menyaksikan sendiri ketakutan para guru dan orang tua. Mereka bahkan harus menghadapi intimidasi dari lingkungan tetangga, seperti ejekan, pengusiran dari tempat bermain, hingga lemparan batu. Rasa aman yang sempat dibangun perlahan hancur, menimbulkan luka mendalam yang berpotensi membentuk trauma generasi baru.

Tanggung Jawab Bersama dan Jalan Keluar

Penutusan akses pendidikan akibat kebencian ini bukan semata-mata masalah pengungsi atau pemerintah Malaysia. Ia merupakan cerminan dari krisis solidaritas global yang kian menganga. Organisasi kemanusiaan seperti UNHCR dan UNICEF telah menyuarakan keprihatinan mereka, namun bantuan finansial dan diplomatik semata tak cukup tanpa adanya transformasi sosial yang mendasar. Pemerintah Malaysia didesak untuk segera mengesahkan kerangka perlindungan pengungsi yang komprehensif, sekaligus menindak tegas pelaku ujaran kebencian dan intimidasi berdasarkan undang-undang yang ada. Di sisi lain, raksasa teknologi wajib memperkuat moderasi konten berbahasa lokal dan menutup akun-akun fasilitator kebencian, bukan hanya setelah terjadi kerusakan, melainkan secara proaktif.

Namun pada akhirnya, masyarakat madani lah yang menjadi garda terdepan. Berbagai inisiatif lokal untuk membangun jembatan antarbudaya – seperti dialog komunitas, kelas toleransi, dan kampanye kepedulian – perlu digulirkan secara masif guna meredam prasangka yang terbentuk oleh narasi kebencian. Tanpa keberanian kolektif untuk melawan stigmatisasi, penutupan sembilan sekolah ini hanyalah awal dari pengikisan kemanusiaan yang lebih luas. Anak-anak Rohingya berhak mendapatkan pendidikan, dan dunia yang diam adalah dunia yang turut mengambil paksa masa depan mereka.